Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Gerai Vaksinasi Presisi Datangi Warga Disabilitas

Bali Tribune/DATANGI - Gerai Vaksin Polres Klungkung datangi warga disabilitas.

balitribune.co.id | Semarapura  - Sebagai upaya percepatan terbentuknya herd immunity melalui serbuan vaksinasi di tengah pandemi Covid-19, terus dilakukan pemerintah bersama TNI-Polri. Kali ini Polres Klungkung melaksanakan gerai vaksinasi presisi secara door too door kerumah warga, Selasa (10/8/21).
 
Sasaran warga dilakukan suntik vaksin yakni warga penyandang disabilitas di Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung. Petugas mendatangi rumah warga yang belum dilakukan vaksin. Kapolres Klungkung AKBP I Made Dhanuardana, S.I.K., M.H. melalui Kasubbag Humas AKP I Putu Gede Ardana, S.H. mengatakan, vaksinasi dilakukan door to door ini yakni kepada masyarakat yang belum melakukan vaksinasi khususnya bagi para penyandang disabilitas. “Kegiatan yang dilakukan Petugas Gerai Vaksinasi Presisi Polres Klungkung datang untuk mencari masyarakat yang belum mendapatkan vaksin khususnya bagi para penyandang disabilitas,” ujar Kasubag Humas Polres Klungkung AKP I Putu Gede Ardana, S.H.
 
Warga yang akan dilakukan vaksin di rumahnya tinggal menunjukkan KK dan KTP untuk dilakukan pendataan, setelah itu divaksin. Ia menjelaskan, upaya dilakukan ini adalah mencegah dan pengendalian virus corona. “Semua bergerak bersama untuk percepatan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 agar segera terbentuknya herd immunity,” tegas AKP I Putu Gede Ardana, S.H.
 
Pihaknya mengimbau masyarakat yang sudah vaksin untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan tidak ada kepentingan tetap dirumah saja. “Patuhi segala aturan pencegahan Covid-19, apalagi saat ini kita sedang melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Level 4,” tegasnya. 
wartawan
SUG
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.