Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Gianyar Kembali Kejar KKS Sehat Tahun 2017

rapat
EVALUASI - Rapat evaluasi program Kabupaten/Kota Sehat (KKS), Senin (27/6).

Gianyar, Bali Tribune

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) beserta Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar menggelar rapat evaluasi dan pelaksanaan program Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Kabupaten Gianyar, di ruang rapat Bappeda Kabupaten Gianyar, Senin (27/6). Rapat evaluasi ini dipimpin langsung oleh Bupati Gianyar, A.A Gde Agung Bharata dan dihadiri para pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar.

Bupati Gianyar A.A Gde Agung Bharata mengatakan, pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) merupakan suatu proses yang akan berjalan secara terus menerus untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan fisik, sosial dan budaya. Selain itu, KKS juga dapat mengembangkan ekonomi masyarakat dengan mengembangkan seluruh potensi melalui pemberdayaan masyarakat yang saling mendukung dalam menerapkan fungsi-fungsi kehidupan dalam membangun potensi maksimal di Kabupaten Gianyar. “Hal ini sejalan dengan visi kabupaten gianyar yaitu gianyar bagus (bersih, alami, giat, berbudaya, sejahtera)  menuju   jagadhita,” ujar Bupati Bharata.

Untuk itu pelaksanaan verifikasi kabupaten/kota sehat pada tahun 2017, diharapkan Kabupaten Gianyar lebih siap, baik dari kelembagaan maupun keterlibatan semua sektor. Seluruh komponen yang terlibat baik warga masyarakat, swasta dan seluruh SKPD untuk merapatkan barisan, menyamakan persepsi, membenahi hal-hal yang masih kurang serta mempertahankan dan meningkatkan apa yang telah dicapai sebelumnya. ”Ini merupakan momentum penting untuk mengevaluasi dan merupakan indikator untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pembangunan di Kabupaten Gianyar,” tegas Bupati Bharata.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Ida Ayu Dwi Cahyani mengatakan, pada Tahun 2017 nanti, Kabupaten Gianyar akan kembali berpartisipasi dalam penyelenggaran KKS. Dari sembilan tatanan yang dinilai, Kabupaten Gianyar mengikuti tujuh tatanan, sesuai dengan potensi kawasan di wilayah. Ketujuh tatanan tersebut diantaranya adalah Kawasan Permukiman, Sarana dan Prasarana Umum, Kawasan Hutan Sehat, Kawasan Pariwisata Sehat, Kawasan Ketahanan Pangan dan Gizi, Kawasan Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri, Kawasan Kehidupan Sosial yang Sehat dan Kawasan Sarana Lalu Lintas Tertib dan Pelayanan Transportasi. “Pada tahun 2015 kita ikuti 6 tatanan, namun pada tahun 2017 nanti kita tambahkan satu, menjadi 7 tatanan,” jelas Dayu Cahyani.

Untuk mempersiapkan program KKS, lanjut Dayu Cahyani berharap adanya komitmen yang kuat dari seluruh pihak terkait untuk menghasilkan kebijakan publik, serta pemahaman dari lapisan masyarakat swasta dan pemerintah bahwa kesehatan merupakan hak yang mendasar bagi setiap warga negara.

Keikutsertaan Kabupaten Gianyar dalam lomba KKS telah berhasil meraih penghargaan, yaitu Tahun 2007 sebagai Swasti Saba Wistara dengan 8 tatanan, tahun 2011 sebagai Swasti Saba Padapa dengan 8 tatanan, tahun 2013 sebagai Swasti Saba Pada dengan 5 tatanan, dan terakhir tahun 2015 sebagai Swasti Saba Wiwerda dengan 6 tatanan.

wartawan
redaksi
Category
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kabur ke Badung, Terduga Pelaku Curanmor Dibekuk Polsek Blahbatuh

balitribune.co.id | Gianyar - Digiring ke Mapolsek Blahbatuh, menandai berakhirnya pelarian ANB (26 tahun). Terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) ini berakhir di sebuah tempat kos di Banjar Selat Beringkit, Mengwitani, Badung. Setelah disanggong Tim Opsnal Reskrim Polsek Blahbatuh tanpa perlawanan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Terkait PWA, Dewan Bali Minta Pemerintah Provinsi Bali Terbuka

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali telah memberlakukan pungutan bagi wisatawan asing (PWA) yang datang ke Bali untuk tujuan wisata sebesar Rp 150 ribu sejak 14 Februari 2024 lalu. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menegaskan kepada Pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini Gubernur Bali untuk terbuka terhadap PWA tersebut. 

Baca Selengkapnya icon click

Dewan Bali Tegaskan Kenaikan UMP Harus Selaras dengan Keterjangkauan Kebutuhan Pokok

balitribune.co.id | Denpasar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali tidak hanya mendorong kenaikan upah minimum provinsi (UMP) bagi pekerja di Pulau Dewata pada tahun 2027. Dewan Bali pun meminta Pemerintah Provinsi Bali untuk mengawasi harga pangan supaya tidak mengalami kenaikan seiring kenaikan UMP untuk menjaga daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.