Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Gianyar Terapkan Amdal Lalin

BARU - Antisipasi kemacetan akut seperti di Ubud, pembangunan tempat usaha kini wajib kantongi Amdal Lalin.


 BALI TRIBUNE - Tidak hanya  harus mengantongi  kajian dampak  terhadap lingkungan hidup, kini pembangunan hotel, restoran serta bangunan toko atau art shop juga wajib mengantongi analisis dampak lingkungan lalu lintas (Amdal Lalin). Kebijakan ini diterapkan Pemkab Gianyar belajar dari permasalahan kemacetan di Ubud yang akut dan sulit diatasi. Hal itu ditegaskan Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, Selasa (4/12). Untuk mengantisipasi  masalah lalu lintas di kemudian hari, pemerintah  akan mewajibkan setiap pendirian bangunan agar terlebih dahulu melakukan kajian Analisis Dampak Lingkungan Lalu Lintas (Amdal Lalin) selain Amdal lingkungan hidup. Selama ini, menurutnya pemilik bangunan usaha perhotelan, restoran, toko dan lainnya tidak melakukan itu.  “Ke depan, melalui Dinas Perhubungan harus terlebih dahulu dan memastikan lulus kajian Amdal Lalin,” terangnya.   Belajar dari masalah kemacetan di Ubud, sebutnya, pendirian bangunan kurang memperhatikan Amdal Lalin. Baik itu perhotelan dan rumah makan.  Kondisi ini  akan dikaji lagi dan ditata ulang agar jangan jadi masalah yang lebih parah ke depannya. Pihaknya memahami jika ada yang sudah telanjur berdiri, namun kewajiban Amdal Lalin itu dalam rangka mempersiapkan Kabupaten Gianyar  khususnya Ubud  yang tertib dan lancar dalam lalu lintas. "Kita tidak ingin Ubud  dan wilayah Gianyar lainnya jadi daerah macet seperti sekarang ini. Bisa dibayangkan kalau itu terjadi. Dishub sudah kami perintahkan mempersiapkan landasan hukum," terangnya. Menyikapi persoalan kemacetan di Ubud, Mahayastra mengakui pemerintah banyak kendala. Meskipun penataan parkir sudah dilaksanakan dan dampaknya mulai dirasakan dalam mengurai kemacetan, namun persoalan lain justru menyembul. Salah satunya keluhan pedagang atau pemilik toko-toko seni di kawasan Ubud. Bahkan pihaknya pernah mendapat informasi jika para pedagang akan mendatangi pemerintah, lantaran dagangannya sepi akibat arus lalu lintas lancar. “Apa yang pemerintah lakukan  serba salah, lancar dan macet salah. Kesimpulannya, kita  belum punya ketahanan,” terangnya. Padahal, jika dibandingkan destinasi pariwisata di luar negeri sebutnya, wisatawan rela berjalan kaki hingga 1,5 Km.  Demikian pula di Ubud, wisatawan pun rela berjalan kaki dari  tempat parkir di Peliatan ataupun di Padangtegal. “Ini karena daya tarik Ubud yang luar biasa.  Wisatawan  tidak masalah berjalan kaki, namun konsep ini  masih sulit dipahami. Ini artinya, kita belum memiliki ketahanan dan kesadaran,” pungkasnya.

wartawan
Redaksi
Category

Sekda Suyasa Tekankan Disiplin dan Mental Juara bagi Calon Paskibraka Buleleng

balitribune.co.id I Singaraja - Puluhan calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Buleleng mulai menjalani pemusatan latihan sebagai persiapan mengemban tugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2026 mendatang. 

Baca Selengkapnya icon click

BPR Bank Daerah Bangli Luncurkan Kredit Investasi Emas, Tawarkan Suku Bunga Promo 8 Persen

balitribune.co.id | Bangli - Di tengah kondisi perekonomian yang tidak menentu dan fluktuasi pasar keuangan, investasi emas kembali menjadi pilihan masyarakat untuk menjaga nilai aset. Terlebih, investasi emas kini tidak lagi identik dengan modal besar. Ruang ini dimanfaatkan oleh PT BPR Bank Daerah Bangli dengan meluncurkan program investasi emas.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kemenag Bali Perkuat Sinergi Dorong Harmoni Umat dan Budaya Integritas

balitribune.co.id | Denpasar - Upaya membangun komunikasi publik yang terbuka, memperkuat kerukunan umat beragama, serta menumbuhkan budaya integritas, Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Bali memperkuat kemitraan dengan insan media melalui kegiatan "Media Connect" 

Baca Selengkapnya icon click

Ketua DPRD Klungkung Sebut Implementasi Perda Pengelolaan Rumah Kos Belum Optimal

balitribune.co.id I Semarapura - Implementasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Rumah Kos di Kabupaten Klungkung masih lemah. Lemahnya implementasi Perda tersebut dinilai berdampak pada belum optimalnya pendataan rumah kos sebagai dasar pengawasan penduduk nonpermanen. Dampaknya, banyak penduduk pendatang (duktang) di beberapa tempat kos yang tidak terdata. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

PHRI Denpasar Desak Operator Segera Pakai SJUT di Sanur

balitribune.co.id I Denpasar - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Denpasar mendorong operator telekomunikasi segera memanfaatkan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) di kawasan Sanur. Lantaran hingga kini operator belum memanfaatkan fasilitas yang diperuntukkan untuk mengatasi kesemrawutan kabel udara yang merusak keindahan kota di kawasan pariwisata.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.