Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

GIPI Bali Dorong Fasilitas Pembayaran WeChat Bagi Turis Tiongkok

TIONGKOK - Sejumlah wisatawan Tiongkok saat melakukan aktivitas wisata disalah satu destinasi di Bali

BALI TRIBUNE - Karakteristik wisatawan yang datang ke Bali saat ini cenderung dari kalangan millenial. Wisatawan millenial ini lebih banyak berinteraksi dengan dunia digital baik itu dalam bepergian ke suatu destinasi maupun untuk mencari berbagai informasi terkini. Berdasarkan tren tersebut, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali menggagas tersedianya penambahan fasilitas pembayaran digital melalui aplikasi WeChat yang digunakan oleh penduduk Tiongkok.  GIPI Bali meyakini, dengan menyediakan infrastruktur kemudahan pembayaran digital untuk wisatawan Tiongkok tentunya akan memicu peningkatan kedatangan turis dari Negeri Panda ini ke Pulau Dewata. Pasalnya, Ketua GIPI Bali, Ida Bagus Agung Partha Adnyana di Denpasar, Jumat (5/10) mengatakan, saat ini transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat di Tiongkok menggunakan aplikasi WeChat.  Dia menyebutkan, dari 1,4 miliar jumlah penduduk Tiongkok (China) sekitar 1,1 miliar sudah biasa menggunakan pembayaran elektronik (WeChat). Dengan demikian, ketika warga Tiongkok melakukan perjalanan wisata ke luar negeri, fasilitas pembayaran jenis ini pun diperlukan. Bahkan di negara lain telah menyediakan fasilitas pembayaran dengan WeChat untuk wisatawan Tiongkok misalnya saat membayar taksi dan lainnya.  Pria yang akrab disapa Gus Agung ini mengungkapkan bahwa pembayaran dengan WeChat akan segera bisa digunakan oleh turis Tiongkok disetiap pembayaran hotel, restoran, destinasi wisata, tempat perbelanjaan, atraksi wisata dan lainnya yang berkaitan dengan fasilitas pendukung pariwisata di Bali. "Pembayaran WeChat sebentar lagi akan bisa digunakan. Ini akan bertahap, pelaku pariwisata harus registrasi, masuk ke we chat BTB (Bali Tourism Board). Setelah itu (masing-masing pelaku industri pariwisata) punya WeChat pay," ungkap Gus Agung.  Dikatakannya, karena pembayaran WeChat ini sifatnya official melalui Bank BCA dan May Bank, maka transaksi tersebut dianggap resmi. "Justru dengan ini (pembayaran WeChat) tidak ada yang dirugikan, pemerintah diuntungkan devisa masuk. Bahkan pemerintah Tiongkok juga dengan jelas bisa memantau keberadaan warganya di Bali," tegas Gus Agung yang juga pengusaha hotel dan wisata bahari ini.  Jenis pembayaran itu kata dia untuk menarik kedatangan wisatawan individu atau FIT dari Tiongkok ke Pulau Seribu Pura. Sebab dengan adanya fasilitas transaksi digital, turis dari Negeri Tirai Bambu akan merasa mudah saat liburan di pulau ini. Meski dalam penerapannya tidak menjadi kendala bagi pelaku industri pariwisata di Bali. Sebab pembayaran dengan aplikasi WeChat cukup mudah dengan scan barcode saja. "WeChat menyasar wisatawan mandiri yang tidak menggunakan travel. Lebih bagus pakai WeChat lebih efektif. Cuma ketakutannya kalau pakai WeChat, travel agent tidak laku. Tapi wisatawan Tiongkok dari kelas yang mahal masih pakai agent dan incentive juga banyak pakai agent," tandasnya.  Kemudahan fasilitas yang diperlukan ini akan mendorong lebih banyak market Tiongkok ke Bali. Sebab Bali hanya didatangi 1 persen turis Tiongkok dari 127 juta warga Tiongkok yang bepergian ke luar negeri. "Sudah kewajiban GIPI membantu pemerintah jika ada yang tersumbat dan bermasalah (dalam hal ini memberikan masukan untuk fasilitas pembayaran WeChat). Kita harus pikirkan solusi bukan hanya jualan saja karena pemerintah tidak bisa sendiri," imbuh Gus Agung.  Menurutnya, inovasi ini merupakan salah satu cara menuju masa depan jika masih ingin menyasar market Tiongkok agar semakin banyak menjadikan Bali sebagai destinasi wisata. Namun pihaknya pun menginginkan agar pengeluaran wisatawan Tiongkok saat liburan di Bali dapat meningkat diatas 2000 Dolar AS untuk sekali datang per orang. "Jangan seperti sekarang ini pengeluarannya hanya 900 (Dolar AS) per sekali datang 5 hari 4 malam," sebutnya.  Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata Daerah Bali, Anak Agung Gede Yuniartha Putra mengatakan terkait pembayaran via aplikasi WeChat oleh turis Tiongkok ini juga menjadi salah satu fasilitas pendukung yang memudahkan saat bertrasaksi di Bali. "Waktu saya ikut diskusi di Bank Indonesia justru kita seharusnya menghadang dengan non tunai. Jadi ada keinginan dari pihak bank untuk mencegah turunnya rupiah dicegah dengan non tunai. Wisatawan harus pakai itu (non tunai). Sepertinya ini mengarah ke sana," katanya.  Menurut Yuniartha, transaksi digital saat ini memudahkan pelancong karena bisa digunakan untuk membayar hotel, tiket pesawat dan membeli keperluan lainnya dengan cara non tunai. "Jadi para pelaku pariwisata ini harus punya standar harga. Karena millenial mengarah ke digital. Mau tidak mau harus kita ikuti. Tapi para pelaku pariwisata jangan banting-bantingan harga. Harus punya standar harga," jelas Yuniartha.  Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali, Nyoman Nuarta mengakui jika pariwisata Bali masih membutuhkan kedatangan turis Tiongkok. Tetapi harus siap dengan baik mengelola kedatangan turis Tiongkok. "Kenapa perlu bekerjasama dengan WeChat? Orang China melakukan kegiatan transaksi ekonomi menggunakan card (juga aplikasi). Oleh karena WeChat itu sebuah tool pembayaran yang sangat efektif digunakan maka mau enggak mau WeChat itu kita pergunakan untuk transaksi supaya tidak menimbulkan permasalahan baru jika menggunakan pembayaran di luar itu," bebernya.  Ditambahkan Nuarta, alat pembayaran ini akan menguntungkan dari sisi perpajakan yang masuk ke Bali. "Sudah tentu (dengan WeChat) nanti akan gampang sekali menginventarisasi dari pajak, semua itu sangat menguntungkan sekali dan penataan market China kedepannya akan menjadi lebih baik," imbuhnya.  

wartawan
Ayu Eka Agustini

Ruang Aman Terenggut, Remaja di Buleleng Jadi Korban Kebejatan Berulang

balitribune.co.id | Singaraja - Duka mendalam menyelimuti Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Buleleng. Seorang anak perempuan berusia 13 tahun berinisial NH, harus menelan pil pahit setelah menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh tiga pelaku secara brutal dalam dua malam berturut-turut pada pertengahan Februari 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.