Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

GIPI Bali Minta Pemerintah Lakukan Pencegahan Penipuan Wisatawan di Money Changer

Bali Tribune / Ida Bagus Agung Partha Adnyana (Gus Agung)

balitribune.co.id | DenpasarKetua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali, Ida Bagus Agung Partha Adnyana meminta adanya tindakan preventif atau pencegahan agar tidak terjadi penipuan terhadap wisatawan asing yang dilakukan oknum penyedia jasa perdagangan mata uang (Money Changer). Mengingat kondisi pariwisata Bali saat ini masih dalam tahap pemulihan, sehingga keamanan, kenyamanan dan kesehatan wisatawan selama berwisata di Bali perlu ditingkatkan. 

"Membuat Satgas untuk penertiban Money Changer itu bagus kalau perangkat hukumnya ada. Karena saya melihat sendiri, kalau orang, si bule kena tipu Money Changer yang terjadi kalau duitnya dikembalikan, permasalahan selesai, tidak berlanjut. Jadi akan terus ada Money Changer nakal. Kenapa? Karena malas saja  disidik lagi karena hukum di Indonesia seperti itu, kayak lingkaran gitu saja, tidak selesai-selesai, toh akan dilepas lagi. Akan ada lagi seperti itu," katanya di Denpasar, Selasa (26/7). 

Apalagi kata dia margin atau keuntungan Money Changer tidak banyak, sehingga pihaknya khawatir hal ini dijadikan niat untuk melakukan penipuan. "Ini tidak bagus yang dapat merusak citra pariwisata. Saya dari GIPI merekomendasikan lebih baik kita fokus di preventif, pencegahan. Bukan hanya Money Changer saja, banyak hal misalnya wisatawan itu belum tahu apakah bisa masuk Pura tanpa busana dan lainnya," bebernya yang akrab disapa Gus Agung. 

Lebih lanjut dia mengatakan, wisatawan asing saat berada di Bali dianjurkan melakukan transaksi dengan cara nontunai. Sehingga tidak perlu membawa uang tunai guna menghindari tindakan penipuan saat melakukan penukaran uang di Money Changer. "Ini kan sudah era digital, wisatawan bisa menggunakan e-money (uang elektronik). Dengan cara digitalisasi, hal begitu (penipuan) akan hilang dengan sendirinya. Nah, wisatawan harus kita kasih tahu dari awal. Siapa yang akan mengeluarkan itu, iya Pemprov Bali. Itu secara preventif. Saya yakin orang berwisata itu tertib, biasa antre, biasa baca aturan, kalau tahu tidak boleh pasti tidak dilakukan," imbuhnya. 

 

wartawan
YUE
Category
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Terkait Aturan Belanja Pegawai Maksimal 30 Persen, Pemkab Tabanan Minta Kelonggaran

balitribune.co.id I Tabanan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan telah resmi mengajukan permohonan perpanjangan masa transisi terkait aturan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Upaya ini dilakukan melalui surat resmi serta kajian teknis yang dikirimkan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Binakuda) untuk mengantisipasi dampak fiskal pada APBD 2027.

Baca Selengkapnya icon click

Kabel Optik Semrawut, Kominfosanti Tegur Pemilik Jaringan

balitribune.co.id I Singaraja - Para  pemilik jaringan kabel optik atau internet di Buleleng kembali mendapat sorotan. Ini setelah beberapa kasus mencuat akibat keberadaan kabel yang terpasang sembarangan. Bahkan nyaris membuat celaka setelah pengendara sepeda motor terjatuh akibat lehernya terlilit kabel yang melintang di salah satu ruas jalan di Kota Singaraja.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dua Website Pemkab Badung Diretas, Sempat Muncul Iklan Obat Aborsi dan Judi Online

balitribune.co.id I Mangupura - Dua website yang menggunakan subdomain resmi Pemerintah Kabupaten Badung mengalami serangan deface. Tampilan situs yang semestinya digunakan untuk menyajikan informasi pemerintahan justru diubah menjadi iklan obat aborsi dan judi online.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.