Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Golkar Bali Tak Sepakat dengan Wacana Lockdown

Bali Tribune / I Nyoman Sugawa Korry

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali I Nyoman Sugawa Korry, kurang sepakat dengan wacana lockdown atau menyetop sementara kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), dalam upaya menghentikan penyebaran virus corona jenis baru atau Covid-19. Menurut dia, apa yang terjadi saat ini tidak harus disikapi langsung dengan lockdown. 

"Tidak harus dijawab dengan lockdown. Yang jauh lebih penting, bagaimana kesiapan pemerintah dan masyarakat mencegah wabah ini sehingga tidak menyebar luas," kata Sugawa Korry, di Denpasar, Senin (16/3). 

Ia berpendapat, yang lebih penting saat ini adalah gerakan masyarakat secara maksimal, proteksi maksimal, serta bagaimana mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Apalagi, pemerintah pusat juga sudah mengambil sejumlah kebijakan di tengah mewabahnya virus corona jenis baru ini. 

"Pemerintah sudah mengambil banyak kebijakan. Jadi, lockdown tidak diperlukan, jika gerakan masyarakat dalam menghentikan penyebaran Covid-19 maksimal dilakukan," tandas Sugawa Korry, yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali. 

Politikus asal Buleleng itu menyebut, dengan berbagai upaya pemerintah saat ini, 'teror' wabah virus corona bersama dampak ikutannya diharapkan dapat diatasi. Langkah-langkah strategis yang telah dilakukan pemerintah, ditambah gerakan masyarakat mencegah menyebarnya wabah Covid-19, dinilai Sugawa Korry sudah cukup dan tidak perlu lockdown. 

Hal tak jauh berbeda dilontarkan Bendahara DPD Partai Golkar Provinsi Bali Komang Takuaki Banuartha, secara terpisah. Menurut dia, jika kebijakan lockdown diambil, maka kemungkinan situasinya akan semakin buruk. Apalagi dalam konteks Bali sebagai destinasi wisata unggulan di Indonesia, kebijakan lockdown tentu sangat tidak menguntungkan. 

"Lockdown itu memang menjadi satu pilihan dalam meredam laju penyebaran virus corona. Tetapi menurut saya, kebijakan itu belum perlu diambil, karena justru hanya menambah kegentingan," tutur Banuartha. 

Ia menambahkan, sesungguhnya dalam situasi saat ini, tanpa kebijakan lockdown pun sudah banyak wisatawan mancanegara yang membatalkan kunjungan. Pasalnya, sejumlah negara sudah mengeluarkan kebijakan melarang warganya bepergian. 

"Tanpa kebijakan lockdown pun, sudah sepi wisatawan. Karena banyak negara melarang warganya bepergian. Jadi sudah tidak efektif kalau kita juga buat kebijakan lockdown," pungkas Banuartha.

wartawan
San Edison
Category

Sinkronisasi Kinerja 2026 Langkah Strategis Pemkab Tabanan Akselerasi Visi AUM

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabanan (BKPSDM) melaksanakan kegiatan Desk Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang berlangsung selama lima hari, Selasa (24/2/2026) hingga Senin (2/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Bimtek Evidence 2026, Langkah Nyata Pemkab Tabanan Hadirkan Layanan Unggul dan Inklusif

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah Kabupaten Tabanan terus memperkuat kualitas tata kelola pelayanan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Teknis Pemenuhan Evidence Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tabanan tersebut berlangsung pada Selasa (25/2/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kasus Penculikan WNA Ukraina, 4 Orang Terduga Pelaku Kabur ke Luar Negeri

balitribune.co.id I Denpasar -  Polda Bali saat ini tengah memburu pelaku penculikan terhadap Warga Negara Asing (WNA) asal Ukraina berinisial IK. Polda Bali mengindentifikasi ada enam terduga pelaku. Sayangnya, empat terduga pelaku disebutkan telah melarikan diri ke luar negeri melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kejar Pelaporan SPT, KPP Se-Bali Layani Wajib Pajak di Hari Libur

balitribune.co.id I Denpasar - Menjelang batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025, seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Penyuluhan, Pelayanan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di wilayah Bali membuka layanan pada akhir pekan. Kebijakan ini diumumkan oleh Kepala Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Bali, Darmawan, dalam keterangan resminya di Denpasar, Jumat (27/2/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.