Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Golkar Bali Tak Sepakat dengan Wacana Lockdown

Bali Tribune / I Nyoman Sugawa Korry

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali I Nyoman Sugawa Korry, kurang sepakat dengan wacana lockdown atau menyetop sementara kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), dalam upaya menghentikan penyebaran virus corona jenis baru atau Covid-19. Menurut dia, apa yang terjadi saat ini tidak harus disikapi langsung dengan lockdown. 

"Tidak harus dijawab dengan lockdown. Yang jauh lebih penting, bagaimana kesiapan pemerintah dan masyarakat mencegah wabah ini sehingga tidak menyebar luas," kata Sugawa Korry, di Denpasar, Senin (16/3). 

Ia berpendapat, yang lebih penting saat ini adalah gerakan masyarakat secara maksimal, proteksi maksimal, serta bagaimana mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Apalagi, pemerintah pusat juga sudah mengambil sejumlah kebijakan di tengah mewabahnya virus corona jenis baru ini. 

"Pemerintah sudah mengambil banyak kebijakan. Jadi, lockdown tidak diperlukan, jika gerakan masyarakat dalam menghentikan penyebaran Covid-19 maksimal dilakukan," tandas Sugawa Korry, yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali. 

Politikus asal Buleleng itu menyebut, dengan berbagai upaya pemerintah saat ini, 'teror' wabah virus corona bersama dampak ikutannya diharapkan dapat diatasi. Langkah-langkah strategis yang telah dilakukan pemerintah, ditambah gerakan masyarakat mencegah menyebarnya wabah Covid-19, dinilai Sugawa Korry sudah cukup dan tidak perlu lockdown. 

Hal tak jauh berbeda dilontarkan Bendahara DPD Partai Golkar Provinsi Bali Komang Takuaki Banuartha, secara terpisah. Menurut dia, jika kebijakan lockdown diambil, maka kemungkinan situasinya akan semakin buruk. Apalagi dalam konteks Bali sebagai destinasi wisata unggulan di Indonesia, kebijakan lockdown tentu sangat tidak menguntungkan. 

"Lockdown itu memang menjadi satu pilihan dalam meredam laju penyebaran virus corona. Tetapi menurut saya, kebijakan itu belum perlu diambil, karena justru hanya menambah kegentingan," tutur Banuartha. 

Ia menambahkan, sesungguhnya dalam situasi saat ini, tanpa kebijakan lockdown pun sudah banyak wisatawan mancanegara yang membatalkan kunjungan. Pasalnya, sejumlah negara sudah mengeluarkan kebijakan melarang warganya bepergian. 

"Tanpa kebijakan lockdown pun, sudah sepi wisatawan. Karena banyak negara melarang warganya bepergian. Jadi sudah tidak efektif kalau kita juga buat kebijakan lockdown," pungkas Banuartha.

wartawan
San Edison
Category

PT Sarana Buana Handara Tegaskan Taat Hukum dan Siap Lengkapi Dokumen yang Diminta DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - PT Sarana Buana Handara menegaskan komitmennya untuk taat hukum dan terbuka terhadap proses klarifikasi yang dilakukan Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Sarana Buana Handara, Aliza Salviandra, usai rapat dengar pendapat bersama Pansus TRAP DPRD Bali, Rabu (4/2).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.