Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Golkar Bali Tak Sepakat dengan Wacana Lockdown

Bali Tribune / I Nyoman Sugawa Korry

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali I Nyoman Sugawa Korry, kurang sepakat dengan wacana lockdown atau menyetop sementara kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), dalam upaya menghentikan penyebaran virus corona jenis baru atau Covid-19. Menurut dia, apa yang terjadi saat ini tidak harus disikapi langsung dengan lockdown. 

"Tidak harus dijawab dengan lockdown. Yang jauh lebih penting, bagaimana kesiapan pemerintah dan masyarakat mencegah wabah ini sehingga tidak menyebar luas," kata Sugawa Korry, di Denpasar, Senin (16/3). 

Ia berpendapat, yang lebih penting saat ini adalah gerakan masyarakat secara maksimal, proteksi maksimal, serta bagaimana mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Apalagi, pemerintah pusat juga sudah mengambil sejumlah kebijakan di tengah mewabahnya virus corona jenis baru ini. 

"Pemerintah sudah mengambil banyak kebijakan. Jadi, lockdown tidak diperlukan, jika gerakan masyarakat dalam menghentikan penyebaran Covid-19 maksimal dilakukan," tandas Sugawa Korry, yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali. 

Politikus asal Buleleng itu menyebut, dengan berbagai upaya pemerintah saat ini, 'teror' wabah virus corona bersama dampak ikutannya diharapkan dapat diatasi. Langkah-langkah strategis yang telah dilakukan pemerintah, ditambah gerakan masyarakat mencegah menyebarnya wabah Covid-19, dinilai Sugawa Korry sudah cukup dan tidak perlu lockdown. 

Hal tak jauh berbeda dilontarkan Bendahara DPD Partai Golkar Provinsi Bali Komang Takuaki Banuartha, secara terpisah. Menurut dia, jika kebijakan lockdown diambil, maka kemungkinan situasinya akan semakin buruk. Apalagi dalam konteks Bali sebagai destinasi wisata unggulan di Indonesia, kebijakan lockdown tentu sangat tidak menguntungkan. 

"Lockdown itu memang menjadi satu pilihan dalam meredam laju penyebaran virus corona. Tetapi menurut saya, kebijakan itu belum perlu diambil, karena justru hanya menambah kegentingan," tutur Banuartha. 

Ia menambahkan, sesungguhnya dalam situasi saat ini, tanpa kebijakan lockdown pun sudah banyak wisatawan mancanegara yang membatalkan kunjungan. Pasalnya, sejumlah negara sudah mengeluarkan kebijakan melarang warganya bepergian. 

"Tanpa kebijakan lockdown pun, sudah sepi wisatawan. Karena banyak negara melarang warganya bepergian. Jadi sudah tidak efektif kalau kita juga buat kebijakan lockdown," pungkas Banuartha.

wartawan
San Edison
Category

Mahkamah Agung Ambil Sumpah Dewan Komisioner OJK Baru, Perkuat Stabilitas Sektor Keuangan Nasional

balitribune.co.id | Jakarta - Tujuh Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengucapkan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (25/3/2026). Pengambilan sumpah dilakukan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Sunarto berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisioner OJK.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kadisparbud Bangli Tegaskan Pungutan Retribusi Kintamani yang Viral Adalah Resmi dan Sesuai SOP

balitribune.co.id | Bangli - Pungutan retribusi wisata Kintamani, Bangli kembali viral dan menuai pro-kontra. Pasalnya, pungutan retribusi dilakukan di badan jalan. Menyikapi realita tersebut, Kadis Pariwisata Dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli I Wayan Dirgayusa angkat bicara. Mantan Camat Kintamani ini mengatakan bahwa petugas yang melakukan pungutan adalah petugas resmi Pemkab Bangli. 

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Shortcut 9-10 Terancam Mandek, Warga Pegayaman Tolak Ganti Rugi Lahan

balitribune.co.id I Singaraja - Pembangunan proyek jalan pintas (shortcut) titik 9 dan 10 yang melintasi Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng, masih menyisakan persoalan pelik. Sejumlah warga pemilik lahan menyatakan keberatan dan menolak nilai ganti rugi yang ditetapkan pemerintah karena dianggap tidak adil dan jauh dari harapan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gubernur Koster Minta Pansus TRAP DPRD Bali Awasi Ketat Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id I Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster meminta DPRD Provinsi Bali, khususnya Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP), untuk terus mengawasi alih fungsi lahan produktif yang semakin masif di Pulau Dewata.

Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Bali, Rabu (25/3/2026), sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Arus Balik Lebaran, Kendaraan Roda Dua Mulai Padati Pelabuhan Gilimanuk

balitribune.co.id I Negara - Hingga kini arus balik masih terus mengalir di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk. Tidak hanya pengguna jasa penyeberangan yang masuk Bali yang mengalami peningkatan, menjelang berakhirnya Libur dan Cuti Bersama Hari Raya Idulfitri, arus keluar Bali juga mengalami peningkatan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.