BALI TRIBUNE - Gubernur Bali Made Mangku Pastika, mengakui bahwa pemerintah Provinsi Bali sesungguhnya memiliki banyak aset. Di antaranya adalah aset berupa 4 ribu bidang tanah, yang tersebar di kabupaten dan kota di seluruh Bali. Seluruh aset ini, sudah bersertifikat. Hanya saja pengelolaannya belum jelas. Dampaknya adalah, kontribusi aset untuk pendapatan asli daerah, menjadi sangat minim. "Kita punya tanah 4000 bidang. Hampir seluruhnya bersertifikat. Selama 10 tahun ini, secara bertahap kita sertifikatkan. Tetapi pengelolaan masih di kabupaten dan sering tidak jelas kontribusinya," kata Pastika, usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali, di Denpasar, Selasa (15/5). Jika merujuk pada aturan yang ada, kata dia, maka hasil pengelolaan aset ini jelas. Ada untuk kabupaten dan ada juga untuk provinsi. Sayangnya, selama ini hal tersebut, tidak jelas. "Kebanyakan ga terima apa - apa. Lama - lama kalau tidak diurus, bisa hilang. Ada sertifikat, tapi tanah ga ada. Kan kacau kita. Ada yang jadi rumah, ada yang jadi apa. Ini repot," jelasnya. Karena itu setelah lahan disertifikat, lanjut Pastika, harus dikelola. Jika dikelola dengan baik, dipastikan akan memberi manfaat bagi pemerintah. Selain itu, juga memberikan kepastian bagi masyarakat yang menggarap. "Memang selama ini ada sebagian kontribusi masuk, tetapi sedikit sekali. Nanti saya cek," tandas Pastika. Ia tak menampik, jika potensi pendapatan dari aset daerah sangat besar. "Jadi Kita antisipasi, jangan sampai hilang, apalagi seiring jumlah penduduk yang bertambah," tegas Pastika.
