Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Gubernur Bali dan OJK Susun Langkah Percepat Pemulihan Ekonomi Bali

Bali Tribune / RAPAT - Gubernur Bali Wayan Koster foto Bersama usai memimpin Rapat dengan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar di Jayasabha, Denpasar pada Kamis,Wraspati Wage Medangkungan, (11/8) pagi.

balitribune.co.id | DenpasarGubernur Bali Wayan Koster memimpin Rapat dengan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar di Jayasabha, Denpasar pada Kamis,Wraspati Wage Medangkungan, (11/8) pagi. Turut serta dalam rapat secara daring Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo, serta Sekretaris Eksekutif Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Raden Pardede. Hadir dalam rapat Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Kepala Kantor Wilayah Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho, Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Giri Tribroto, Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma, Perwakilan Kadin Bali serta PHRI Bali.

Pertemuan membahas pemulihan pariwisata Bali, yang memang pemulihan ekonomi Bali tergolong lambat jika dibanding kondisi nasional. “Kita perlu terobosan-terobosan kebijakan serta perubahan kebijakan yang ditangani oleh otoritas keuangan dan lembaga lainnya. Keseluruhan lembaga ini bisa mendorong percepatan pemulihan perekonomian Provinsi Bali,” kata Gubernur Koster.

Kondisi penanganan pandemi covid-19 di Bali sudah semakin baik, meskipun ada terlihat sedikit kenaikan kasus namun bisa tertangani dan relatif lebih cepat sembuh. “(gejalanya, red) Mirip-mirip flu. yang meninggal tidak ada,” jelas Gubernur. Hal tersebut disebutnya dikarenakan adanya tingkat Vaksinasi cukup tinggi, yakni untuk dosis pertama mencapai 105 persen, dosis kedua 97 persen dan vaksin booster 78 persen. “ Sehingga Bali sudah nyaman dan aman untuk dikunjungi. Kondusif sekali,” tandasnya lagi.

Sedangkan untuk Wisatawan yang datang ke Bali menurut Gubernur, terus meningkat dari waktu ke waktu dengan 23 maskapai yang sudah membuka penerbangan langsung ke Bali.” Jumlah wisatawan asing diatas 9 ribu orang per hari dan wisdom diatas 10 ribu,” katanya lagi.

Namun demikian, untuk pertama kali dalam sejarah inflasi di Bali cukup tinggi akibat dampak pandemi covid-19 yakni di angka 6,7 persen. “Sesuai upaya koordinasi dengan Kepala BI saya sedang berusaha untuk memperbaiki perekonomian Bali ini,” terangnya.

Sementara itu di sisi lain dikatakan Gubernur Koster, perekonomian Bali pada triwulan kedua tahun 2022 ini sudah membaik. Dari Laporan BPS, angkanya mencapai 3,4 persen naik dari triwulan pertama yakni di angka 1,64 persen. Sedangkan Pada tahun 2021 pada triwulan yang sama angkanya minus 2,47 persen dan di tahun 2020 alias saat puncak pandemi angkanya minus 9,31 persen. “Jadi berat sekali dampaknya,” cetusnya.

Pariwisata yang mengalami tekanan berat karena pandemi menurut hingga kini belum pulih betul. “Kaitannya dengan itu, saya ucapkan terimakasih atas perhatian dan kebijakan yang diberikan pemerintah pusat untuk sektor pariwisata Bali. pemerintah pusat telah memberikan bantuan melalui program PEN. lalu di BI ada insentif kelonggaran kredit. OJK ada kelonggaran perpanjangan masa restrukturisasi hingga maret 2023,” katanya.

Namun demikian, mengingat kondisi yang belum pulih sepenuhnya, Gubernur meminta agar upaya-upaya pemulihan tersebut bisa diperpanjang kembali agar situasi di Bali, khususnya di sektor pariwisata bisa pulih kembali. “ Kami memohon agar diperpanjang hingga 2025 karena Bali belum pulih,” harapnya.

Gubernur juga menyampaikan bahwa beberapa kali pertemuan antar kementerian, lembaga dan instansi terkait dirinya sudah menyampaikan Bali memerlukan kebijakan spasial, perpanjangan masa restrukturisasi setidaknya hingga Maret 2025. “Kami percaya bahwa semuanya mampu memberikan kebijakan yang lebih berpihak pada pelaku usaha pariwisata di Bali.pada situasi yang normal, kontribusi Bali pada devisa pariwisata secara nasional 44 persen. Naik terus tiap tahun. Kalau tidak dapat dipulihkan, retribusi devisa in akan menurun dan devisa nasional akan menurun di sektor pariwisata. Jadi memang perlu skenario khusus untuk Bali karena cukup besar untuk kepentingan nasional,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala OJK pusat Mahendra Siregar mengatakan, dirinya datang melihat dan memahami permasalahan kenapa pemulihan ekonomi di Bali ini lambat. Kenapa saat secara nasional perekonomian sudah kembali ke kondisi pra pandemi di sektor-sektor lain, Bali masih jauh dari kondisi pra pandeminya. “Ini Merupakan keprihatinan yang serius yang harus kita pahami dan cari solusi langkahnya agar tak berkepanjangan dan makin sulit pemulihannya. Koordinasinya tadi baik sekali dan kami janji komitmen dari tim dari berbagai institusi untuk lanjut kerjasama untuk akselerasi ekonomi Bali,” tandas Mahendra.

Mahendra meyakinkan bahwa dalam waktu yang tidak lama tim akan bekerja dan akan memberikan solusi konkrit sambil terus memperkuat perekonomian Bali yang belum pulih meskipun penanganan pandeminya termasuk yang terbaik secara nasional. “Kita juga ingin lihat kedepan bagaimana perekonomian Bali agar bisa berkelanjutan, tidak hanya bergantung pariwisata. Kita belajar bahwa perekonomian Bali sangat rentan pada hal seperti pandemi,” jelasnya.

Mahendra juga menekankan dalam rapat dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) belum lama ini sudah diarahkan ke depan terkait isu ini,dimana permintaan permohonan perpanjangan restrukturisasi kredit terkait masih memerlukan waktu tambahan atas kondisi di Bali. kami sampaikan juga bahwa untuk keseluruhan ekonomi Indonesia dan keseluruhan sektor kondisinya berbeda-beda. Ada yang sudah cukup pulih, ada yang sudah sangat pulih.

Mahendra pun menegaskan di berbagai sektor sudah bisa melakukan pendekatan dengan pola normal tergantung kondisi perbankan yang terkait. “Kondisi bank secara umum juga sudah lebih baik. Bank butuh support juga untuk restrukturisasi. Fiskal, suku bunga, dan lainnya,” tukasnya. “Namun memang dikonfirmasi untuk sektor akomodasi dan makanan/minuman secara nasional masih rendah. Apalagi untuk Bali yang dimana sektor tersebut bisa menyumbang PDRB 17-18 persen,” ujar Mahendra.

wartawan
YUE
Category

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click

Yayasan AHM Kembangkan Desa Sejahtera Astra Honda di Ciamis

balitribune.co.id | Jakarta – Yayasan Astra Honda Motor (Yayasan AHM) menghadirkan Program Desa Sejahtera Astra Honda Jalatrang di Ciamis yang memiliki potensi terhadap wisata berkelanjutan di wilayah Jawa Barat (10/12). Pengembangan desa binaan ini diharapkan mampu menguatkan berbagai potensi daerah melalui kolaboraksi aktif masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.