Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Gubernur Harap Causa Iman Karana Lanjutkan Prestasi Dewi Setyowati

gubernur
SERAH TERIMA - Wagub Sudikerta saat menghadiri acara Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali di ruang Graha Tirta Gangga, Jumat (22/7).

Denpasar, Bali Tribune

Inflasi yang rendah dan stabil akan menjadi pondasi yang kokoh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan landasan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Guna mencapai hal tersebut, Pemprov Bali bersama Bank Indonesia (BI) telah menginisiasi pembentukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di seluruh Kabupaten/Kota di Bali, dan berbagai program telah dapat disinergikan, sehingga pengendalian inflasi menjadi efektif dan efisien.

Berbagai keberhasilan sinergi program tersebut berhasil diraih terutama di era kepemimpinan Perwakilan BI Bali Dewi Setyowati, di antaranya inflasi Provinsi Bali yang pada periode 2010-2014 kerap kali diatas Nasional, pada tahun 2015 berada di bawah Nasional yang tercatat sebesar 2,75 persen year on year (yoy). Hal tersebut mendorong harapan agar Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali yang baru, Causa Iman Karana, dapat terus melanjutkan kontribusi dan prestasi yang telah diraih oleh BI selama ini, melalui sinergi, fasilitasi dan kerjasama yang baik.

Demikian disampaikan Gubernur Bali Made Mangku Pastika dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wagub Ketut Sudikerta saat menghadiri acara Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali di ruang Graha Tirta Gangga, Jumat (22/7). Masih dalam sambutan tersebut, Gubernur Pastika menjelaskan keberhasilan dalam pengendalian inflasi di Bali tidak terlepas dari upaya BI yang secara gigih bersinergi dengan SKPD terkait dilingkungan Pemprov Bali maupun Kabupaten/Kota, untuk mengurangi tekanan harga dari kelompok komoditas harga bergejolak, melalui pengembangan klaster dan demplot komoditas penyumbang inflasi seperti padi (beras), bawang merah dan cabai.

Dan itu didukung oleh Pemprov melalui peningkatan produktivitas sehingga dapat meningkatkan supply yang diperlukan dalam menjaga kestabilan pasokan. Upaya pengendalian itu pun semakin terfokus dengan telah disusun dan disepakatinya roadmap pengendalian inflasi daerah pada tingkat Provinsi dan seluruh Kab/Kota untuk menjadi rujukan/guideline dalam penyusunan RKPD Provinsi Bali di tahun-tahun mendatang. Dengan perkembangan tersebut, Gubernur Pastika pun meyakini inflasi Bali tahun 2016 akan dapat terjaga dibawah kisaran 4 persen ±1 persen (yoy).

Pada acara yang turut dihadiri oleh Deputi BI dan anggota DPR RI ini, Sudikerta menambahkan agar BI bisa membantu mendukung pembangunan infrastruktur di Bali salah satunya lewat program Corporate Social Responsibility (CSR), agar keseimbangan pembangunan di seluruh wilayah di Bali bisa segera dicapai. Pusat pun diharapkan bisa mendengar aspirasi daerah Bali yang berkeinginan menganut otonomi asimetris, agar bisa segera diloloskan.

Dengan tanpa mengurangi peran dan fungsi kabupaten/kota, melalui otonomi asimetris yang pengaturan pembangunan dijalankan terpusat oleh Pemprov diharapkan bisa memudahkan pengawasan dan pemerataan pembangunan. Tak hanya itu, dengan otonomi asimetris dan adanya perbaikan regulasi dan perimbangan pun akan dapat menambah jatah dana perimbangan yang diperoleh Bali, sehingga dengan dana yang lebih besar akan dapat menjangkau pembangunan yang lebih besar pula.

Sementara itu, Deputi Gubernur BI, Hendar, menyatakan keberhasilan yang diraih Perwakilan BI didaerah semakin menguatkan tekad dan komitmen BI untuk mendukung daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sejalan dengan perkembangan perekonomian, keberadaan perwakilan BI didaerah pun menurutnya berfungsi untuk memperoleh gambaran tentang kondisi perekonomian yang nantinya akan digunakan sebagai pijakan dalam pengambilan kebijakan oleh pusat. Ia pun mengapresiasi langkah-langkah sinergi yang dilaksankan Pemprov Bali bersama perwakilan BI Provinsi Bali.

Di balik keberhasilan-keberhasilan itu menurutnya ada beberapa resiko inflasi yang perlu diwaspadai di antaranya masih tingginya ketergantungan pasokan bahan pangan dari luar Bali, belum optimalnya fungsi sarana pelabuhan yang tersedia, struktur pangan yang belum efisien, serta pola perdagangan yang belum tertata. Untuk diketahui, Causa Iman Karana sebelumnya menjabat Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali terdahulu, Dewi Setyowati mendapatkan promosi yang untuk memegang jabatan sebagai Kepala Departemen Kantor Pusat BI di Jakarta.

wartawan
habit
Category

87 Warga Binaan Rutan Bangli Terima Remisi, Warga Uzbekistan Langsung Bebas

balitribune.co.id I Bangli - Sebanyak 87 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Bangli menerima remisi umum 17 Agustus bertepatan dengan HUT RI ke-81. 

Dari total jumlah WBP yang menerima remisi, sebanyak 4 WBP langsung bebas termasuk diantaranya 1 WBP warga negara Uzbekistan yang tersandung kasus pencurian.

Baca Selengkapnya icon click

Pengacara Yuli Utomo Kembali Raih Penghargaan Internasional "The Best Presentation" di Konferensi Disabilitas dan Rehabilitasi Dunia

balitribune.co.id | Denpasar - Pengacara sekaligus mahasiswa doktor hukum Yuli Utomo, S.H., M.H., C.Med kembali meraih penghargaan internasional. Ia dinobatkan sebagai Best Presentation pada World Disability and Rehabilitation Conference (WDRC 2026) ke - 11 yang diselenggarakan di Bali, 10–11 Agustus 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kosan di Denpasar Isi 10 Kamar ke Atas Akan Dikenakan Pajak

balitribune.co.id I Denpasar - Wacana pemerintah memperluas penerimaan pajak terhadap sektor persewaan properti, termasuk rumah, kontrakan, dan kos-kosan pada 2027 mendatang, mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Denpasar. Pemkot Denpasar menegaskan, pengenaan pajak terhadap usaha kos-kosan telah diatur dalam regulasi daerah, khususnya bagi usaha yang memiliki 10 kamar atau lebih.

Baca Selengkapnya icon click

Pungutan Bedah Rumah Gratis Akan Dikenakan Sanksi

balitribune.co.id | Denpasar - Tahun 2026 ini Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menambah jumlah rumah tidak layak huni menjadi layak huni melalui program bedah rumah di seluruh Indonesia yang menyasar sebanyak 400 ribu unit. Sedangkan tahun 2025 lalu, jumlah bedah rumah yang dilakukan pemerintah pusat ini menyasar 45 ribu unit rumah tidak layak huni menjadi layak huni.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Literasi dan Inklusi Keuangan Bali Tembus Tiga Besar Nasional

balitribune.co.id | Denpasar - Tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Bali kembali menunjukkan kinerja positif. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, Bali mencatat indeks literasi keuangan sebesar 78,77 persen, sekaligus menempatkan provinsi ini di posisi ketiga tertinggi secara nasional.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.