Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Gubernur Koster Harap Penggunaan Produk Lokal Tekan Angka Inflasi

Bali Tribune/ KOORDINASI - Gubernur Bali Wayan Koster sebelum Rapat Koordinasi Wilayah Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Bali Nusra di The Anvaya Beach Resort Bali, Kamis (9/5) pagi.
balitribune.co.id | Badung - Pemanfaatan produk lokal, memiliki pengaruh dengan terpenuhinya ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, seperti produk pertanian, perikanan dan industri lokal Bali. Hal ini dapat memberikan dampak positif bagi angka inflasi di Bali. 
 
Penyampaian ini dikatakan oleh Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Wilayah Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Bali Nusra di The Anvaya Beach Resort Bali, Badung, Kamis (9/5) pagi.
 
Selama ini, kebutuhan bahan pokok kebanyakan dipasok dari luar dengan jumlah yang tidak menentu. Kekurangan pasokan juga terkadang menyebabkan naiknya angka inflasi. Untuk itu, peningkatan produksi produk lokal Bali sangat penting. Mengingat selama ini sektor pertanian belum mendapat perhatian secara optimal. Untuk mengatasi hal itu, Gubernur Bali telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali.
 
"Kita tahu Bali sebagai tujuan wisata dunia. Tapi sayangnya selama ini para petani tidak menerima manfaat pariwisata Bali secara langsung. Untuk itu, saya telah mengeluarkan peraturan tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan dan industri lokal Bali. Saya ingin antara pariwisata dengan pertanian harus dipertemukan, diberdayakan dan disinergikan sebagai strategi dalam membangun perekonomian Bali guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani, nelayan, dan pelaku serta pegiat industri lokal Bali,” ujar Gubernur Koster.
 
Dikatakan Gubernur Koster yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali, dengan memanfaatkan produk lokal maka kebutuhan akan produksi daerah sendiri bisa terus meningkat sehingga tidak perlu mendatangkan suplai dari luar. Dengan demikian, angka inflasi di Bali bisa tetap stabil.
 
"Mari kita cintai produk dalam negeri dan gunakan produksi daerah sendiri. Ini akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat," katanya.
 
Sementara itu,  Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali selaku Kepala Bank Indonesia wilayah Bali Nusra, Causa Iman Karana melaporkan jika pada Triwulan I tahun 2019 Bali Nusra mengalami inflasi sebesar 2.06%, lebih rendah dibandingkan inflasi pada triwulan IV tahun 2018 sebesar 3.13%. Secara spasial, melandainya inflasi tahunan pada triwulan I tahun 2019 dibanding triwulan IV tahun 2018 terjadi pada ketiga provinsi baik di Provinsi Bali, NTB, dan NTT.
 
"Inflasi yang masih terjadi di wilayah Bali Nusra pada triwulan I tahun 2019 secara tahunan, terutama disebabkan oleh tekanan kenaikan harga yang tejadi di kelompok bahan makanan dengan komuditas antara lain daging ayam ras, daging babi, telur ayam ras serta bawang merah. Selain itu, tekanan kenaikan harga di Bali Nusra pada periode laporan juga didorong oleh kelompok komoditas transportasi dengan komoditas berupa angkutan udara," ujar Causa Iman.
 
Ditambahkan Causa Iman, dalam upaya mewujudkan inflasi yang stabil untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan seluruh tingkatan masyarakat tentunya diperlukan upaya seluruh pihak untuk dapat bersinergi bersama-sama menjaga pergerakan inflasi di wilayah Bali Nusra, termasuk pada saat hari besar keagamaan.
 
"Kita identifikasi risiko inflasi pada saat hari besar keagamaan seperti Ramadhan dan Idul Fitri saat ini serta perumusan strategi pengendalian inflasi untuk menjaga inflasi tetap terkendali," katanya.
 
Hadir pada kesempatan tersebut, beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemprov Bali, TPID Nusa Tenggara Barat, TPID Nusa Tenggara Timur, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Iskandar Simorangkir, Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan RI Maria Kristi Endah Murni, dan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Nasional Denpasar Ida Bagus Raka Suardana.uni
wartawan
Release
Category

Pemkab Klungkung Siap Rehab 36 Unit Rumah Tak Layak Huni

balitribune.co.id I Semarapura - Hingga saat ini masih ada ratusan warga Kabupaten Klungkung yang tinggal di rumah tidak layak huni. Ini dibuktikan dengan adanya ratusan usulan bedah dan rehab rumah yang masuk ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung. Namun, karena keterbatasan anggaran, Pemkab Klungkung baru baru dapat menganggarkan sebanyak 36 unit rehab rumah dan 28 unit bedah rumah di tahun 2026 ini. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Buka Musrenbang RKPD 2027, Bupati Tekankan Pembangunan Infrastruktur Untuk Pariwisata Berkualitas

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa didampingi Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2027, yang ditandai dengan pemukulan gong, bertempat di Ruang Pertemuan Kertha Gosana, Puspem Badung, Senin (30/3).

Baca Selengkapnya icon click

Edukasi #Cari_Aman, Astra Motor Bali Bekali Karyawan PT Taurus Gemilang Group Waspadai Bahaya Microsleep

balitribune.co.id | Denpasar  – Astra Motor Bali terus mengkampanyekan keselamatan berkendara melalui edukasi #Cari_Aman. Minggu (29/3/2026), kegiatan edukasi safety riding digelar di kantor PT Taurus Gemilang Group Denpasar dengan melibatkan 35 karyawan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Belanja Pegawai Lampaui Ambang Batas, Pemkab Klungkung Pastikan Belum Ada Rencana Putus Kontrak PPPK

balitribune.co.id I Semarapura - Besaran belanja pegawai pada Pemerintah Kabupaten Klungkung tercatat mencapai 34,13 persen, melampaui ambang batas maksimal 30 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). 

Baca Selengkapnya icon click

Belasan Incinerator Masih Mangkrak, DLHK Badung Tunggu Izin Resmi

balitribune.co.id I Mangupura - Belasan mesin incinerator milik Pemerintah Kabupaten Badung hingga kini belum dapat dioperasikan meskipun telah ada instruksi lisan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Badung memilih menunggu kelengkapan izin resmi dan hasil uji emisi sebelum mengaktifkan fasilitas tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.