Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Gubernur Koster Harap Penggunaan Produk Lokal Tekan Angka Inflasi

Bali Tribune/ KOORDINASI - Gubernur Bali Wayan Koster sebelum Rapat Koordinasi Wilayah Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Bali Nusra di The Anvaya Beach Resort Bali, Kamis (9/5) pagi.
balitribune.co.id | Badung - Pemanfaatan produk lokal, memiliki pengaruh dengan terpenuhinya ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, seperti produk pertanian, perikanan dan industri lokal Bali. Hal ini dapat memberikan dampak positif bagi angka inflasi di Bali. 
 
Penyampaian ini dikatakan oleh Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Wilayah Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Bali Nusra di The Anvaya Beach Resort Bali, Badung, Kamis (9/5) pagi.
 
Selama ini, kebutuhan bahan pokok kebanyakan dipasok dari luar dengan jumlah yang tidak menentu. Kekurangan pasokan juga terkadang menyebabkan naiknya angka inflasi. Untuk itu, peningkatan produksi produk lokal Bali sangat penting. Mengingat selama ini sektor pertanian belum mendapat perhatian secara optimal. Untuk mengatasi hal itu, Gubernur Bali telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali.
 
"Kita tahu Bali sebagai tujuan wisata dunia. Tapi sayangnya selama ini para petani tidak menerima manfaat pariwisata Bali secara langsung. Untuk itu, saya telah mengeluarkan peraturan tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan dan industri lokal Bali. Saya ingin antara pariwisata dengan pertanian harus dipertemukan, diberdayakan dan disinergikan sebagai strategi dalam membangun perekonomian Bali guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani, nelayan, dan pelaku serta pegiat industri lokal Bali,” ujar Gubernur Koster.
 
Dikatakan Gubernur Koster yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali, dengan memanfaatkan produk lokal maka kebutuhan akan produksi daerah sendiri bisa terus meningkat sehingga tidak perlu mendatangkan suplai dari luar. Dengan demikian, angka inflasi di Bali bisa tetap stabil.
 
"Mari kita cintai produk dalam negeri dan gunakan produksi daerah sendiri. Ini akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat," katanya.
 
Sementara itu,  Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali selaku Kepala Bank Indonesia wilayah Bali Nusra, Causa Iman Karana melaporkan jika pada Triwulan I tahun 2019 Bali Nusra mengalami inflasi sebesar 2.06%, lebih rendah dibandingkan inflasi pada triwulan IV tahun 2018 sebesar 3.13%. Secara spasial, melandainya inflasi tahunan pada triwulan I tahun 2019 dibanding triwulan IV tahun 2018 terjadi pada ketiga provinsi baik di Provinsi Bali, NTB, dan NTT.
 
"Inflasi yang masih terjadi di wilayah Bali Nusra pada triwulan I tahun 2019 secara tahunan, terutama disebabkan oleh tekanan kenaikan harga yang tejadi di kelompok bahan makanan dengan komuditas antara lain daging ayam ras, daging babi, telur ayam ras serta bawang merah. Selain itu, tekanan kenaikan harga di Bali Nusra pada periode laporan juga didorong oleh kelompok komoditas transportasi dengan komoditas berupa angkutan udara," ujar Causa Iman.
 
Ditambahkan Causa Iman, dalam upaya mewujudkan inflasi yang stabil untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan seluruh tingkatan masyarakat tentunya diperlukan upaya seluruh pihak untuk dapat bersinergi bersama-sama menjaga pergerakan inflasi di wilayah Bali Nusra, termasuk pada saat hari besar keagamaan.
 
"Kita identifikasi risiko inflasi pada saat hari besar keagamaan seperti Ramadhan dan Idul Fitri saat ini serta perumusan strategi pengendalian inflasi untuk menjaga inflasi tetap terkendali," katanya.
 
Hadir pada kesempatan tersebut, beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemprov Bali, TPID Nusa Tenggara Barat, TPID Nusa Tenggara Timur, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Iskandar Simorangkir, Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan RI Maria Kristi Endah Murni, dan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Nasional Denpasar Ida Bagus Raka Suardana.uni
wartawan
Release
Category

Cuma Desa Tanpa TPS3R yang Boleh Kirim Sampah Organik

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar mulai memperketat alur pembuangan sampah ke TPA Suwung. Sampah organik kini hanya diizinkan masuk ke TPA dua kali seminggu, khusus bagi desa atau kelurahan yang belum memiliki fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Baca Selengkapnya icon click

Menteri LH: 60 Persen Warga Denpasar Sudah Disiplin Pilah Sampah

balitribune.co.id I Denpasar - Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, memberikan apresiasi tinggi atas kemajuan signifikan tata kelola sampah di Kota Denpasar dan Provinsi Bali. Hal tersebut disampaikan saat meninjau TPST Kesiman Kertalangu, Jumat (17/4/2026), bersama Gubernur Bali I Wayan Koster dan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gerakan Badung Peduli Sambangi Warga Disabilitas di Desa Kutuh

balitribune.co.id I Mangupura - Kepedulian dan kebersamaan terus ditunjukkan melalui kegiatan sosial Gerakan Badung Peduli yang digelar di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Sabtu (18/4/2026). Kegiatan ini menyasar warga yang membutuhkan perhatian khusus sebagai bentuk komitmen sosial pemerintah setempat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Dorong Insentif Petugas Kebersihan di Tengah Darurat Sampah

balitribune.co.id I Mangupura - DPRD Badung mendorong pemerintah daerah memberikan insentif kepada petugas kebersihan yang terlibat langsung dalam penanganan darurat sampah. Dorongan ini muncul seiring meningkatnya beban kerja petugas di lapangan dalam beberapa waktu terakhir.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Perbaiki 37 Titik Kerusakan Akibat Bencana 2026, Perkim Badung Siapkan Rp 11,77 Miliar

balitribune.co.id I Mangupura - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Badung menyiapkan anggaran lebih dari Rp 11,77 miliar untuk memperbaiki puluhan titik kerusakan infrastruktur akibat bencana alam pada 2026.

Sebanyak 37 titik kerusakan menjadi prioritas penanganan. Perbaikan mencakup jalan rusak, senderan jalan, hingga sistem drainase di sejumlah wilayah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.