BALI TRIBUNE - Carut-marutnya sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017 di hampir seluruh sekolah negeri di Bali, membuat Gubernur Made Mangku Pastika gerah. Selain menilai kebijakan menteri yang kurang tepat sasaran, Gubernur Pastika menyarankan dibukanya kelas pagi-sore.

“Harus ada kebijakan, kalau mungkin bisa dibuka dua shift pagi dan sore. Tak masalah itu,” ujar Gubernur Pastika kepada wartawan usai menghadiri acara Malam Amal Mendiang Cece Riberu di Warung Tresni Renon, Sabtu (1/7).

Pastika yang didampingi Karo Humas Provinsi Bali, I Dewa Gede Mahendra Putra menyebutkan, rencananya Senin hari ini pihaknya akan melakukan rapat dengan para kepala sekolah dan pejabat terkait karena menerima banyak keluhan terkait PPDB 2017 itu.

Gubernur juga menilai kebijakan baru menteri dinilai tidak sinkron antara kebutuhan lapangan dengan peraturan. Dari informasi yang dihimpun, lanjut mantan Kapolda Bali itu, masih banyak peserta didik yang belum bisa diterima, padahal minat masyarakat bersekolah sangat luar biasa terutama masuk SMA/SMK.

“Kita semua punya cita-cita wajib belajar 12 tahun tapi antara peraturan menteri dengan kondisi lapangan saat ini sangat tidak sinkron,” tegas Gubernur Pastika.

Dikatakan, tak masalah anak-anak masuk sekolah sampai hari Sabtu. Sekarang ini pendidikan sudah berbasis IT, jadi tak harus ada ruang kelas. Apalagi yang di kota-kota, menurut gubernur siswa sudah melek IT.

“Anak anak semua punya laptop atau gadget sehingga bisa menerima pelajaran secara online,” ucapnya sembari menganjurkan agar sekolah menerima kelas dua shift. Bahkan dijelaskan pula, dunia kerja sekarang sudah online, tak manual lagi. Jadi harus disesuaikan dengan kebutahan lapangan.

Meski memberikan solusi dua shift, tapi Gubernur Pastika menekankan agar lebih bertitik berat pada cara-cara pembelajaran berbasis IT. “Sekolah pasti siap untuk itu,” jelasnya sembari mencontohkan SMA Bali Mandara yang ditambah muridnya tahun ini. Sebelumnya 96 kini jadi 128, tapi harus IT. “Yang saya tambah asramanya, ruang kelasnya tak ditambah,” tandasnya.

Sementara itu salah seorang pemerhati pendidikan, I Gusti Putu Artha, mengaku kebijakan Menteri Pendidikan terkait PPDB tahun ini telah membuat resah banyak pihak karena banyak yang tidak dapat sekolah. Ia bahkan melihat sejumlah cara diterapkan sebagian orangtua siswa agar anaknya dapat sekolah negeri. “Saya temukan penggunaan piagam palsu di sebuah sekolah dan saya sudah tanyai kepala sekolahnya soal itu,” jelas mantan Ketua KPU Bali ini tanpa merinci lebih lanjut.

Artha mengatakan secepatnya pihaknya akan menemui pihak terkait termasuk Ombudsman untuk membahas soal ini. Artha juga melihat untuk penerimaan SMA/SMK kewenangannya ada di tangan Provinsi. “Karena itu provinsi harus segera bertindak agar masalah ini bisa cepat terselesaikan, kalau perlu Gubernur labrak keputusan menteri yang kontroversial itu,” ujar Artha menegaskan.

Dari sisi lain, salah seorang tokoh masyarakat NTT yang juga Ketua Flobamora Bali Yoseph Yulius “Yusdi” Diaz mengatakan, banyak orangtua siswa kelimpungan karena anaknya yang mencari sekolah negeri tidak lulus. Parahnya lagi, ketika mereka mau mendaftar di swasta juga ditolak dengan alasan sudah tutup.

“Saya banyak didatangi orangtua siswa yang menanyakan soal itu. Mereka benar-benar resah saat ini karena anaknya tak dapat sekolah,” ujar Yusdi dan berharap pemerintah segera turun tangan agar anak-anak itu bisa sekolah. Pihaknya mendukung kebijakan Gubernur Pastika untuk dua shift itu agar anak-anak dapat sekolah.