Jimbaran, Bali Tribune
Kehadiran UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang mengharuskan desa penerima hibah adalah berbadan hukum dan hal ini memberikan persolan tersendiri bagi Bali yang memiliki dualitas dalam sistem pemerintahan desa. Mengingat di Bali ada dua sistem yang saling berdampingan dengan memainkan perannya masing masing, yaitu desa dinas dan Desa Pekraman.
Desa Pekraman merupakan sistem pemerintahan yang mengelola adat dan budaya sehingga tidak berbadan hukum yang pada akhirnya tidak bisa menerima bantuan hibah dari pemerintah. Untuk itu Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, mengusulkan agar Desa Pekraman bisa langsung mengelola dana desa dan tidak lagi melalui desa dinas.
“Alangkah efektifnya kalau dana tersebut bisa langsung dikelola Desa Pekraman, tidak lagi melalui desa dinas” ujarnya. Dengan kondisi Bali seperti ini menurutnya perlu dikaji kembali mengenai regulasi tersebut khususnya untuk Bali. “Bali bukan minta otonomi khusus tapi otonomi asimetris, dicari bentuk yang pas sehingga bantuan dana untuk Desa Pekraman tidak melanggar UU dan di sisi lain bisa menjaga taksu yang ada di Bali,” tegasnya.
Seminar Bhakti Desa II yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Pusat Studi Desa Universitas Udayana di Gedung Widya Sabha Bukit Jimbaran, Rabu (5/5). Lebih lanjut Pastika menyampaikan usulannya itu tidak terlepas dari keunikan dalam sistem pemerintahan desa di Bali dimana terdapat dualitas desa yang sama sama memiliki fungsi dan peran yang sama pentingnya.
Desa Pekraman atau desa adat serta desa dinas haruslah berdampingan saling mendukung ,searah sejalan sesuai dengan kewenangan dan bidang kemasyarakatan yang ditangani. Provinsi Bali yang memiliki 1 488 Desa Pekraman dimana keberadaan Desa Pekraman telah terbukti sebagai benteng kebudayaan Bali dari derasnya pengaruh globalisasi sekaligus nafas kehidupan masyarakat Bali yang unik.
Di samping itu, secara kerangka ketatanegaraan Desa Pekraman diakui dan eksis berdampingan dengan desa dinas dan bersama sama berperan penting dalam pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Orang nomor satu di Bali ini juga menyampaikan,Pemprov Bali berkomitmen melaksanakan program penanggulangan kemiskinan secara bertahap, berjenjang dan berlanjut dengan desa sebagai fokus utamanya.
