Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

H-4 Lebaran, Antrean Kendaraan Mulai Mengular

PADAT - Antrean kendaraan pemudik menuju Pelabuhan Gilimanuk Senin malam meluber hingga melewati pertigaan menuju Terminal Manuver Gilimanuk.

BALI TRIBUNE - Memasuki H-4 Lebaran Idul Fitri, Senin (11/6) mulai terjadi lonjakan penumpang dengan kendaraan roda empat namun arus mudik di Pelabuhan Gilimanuk masih ramai lancar. Saat siang hari kedatangan arus yang fluktuatif hanya menimbulkan antrean di pintu loket tiket. Sedangkan memasuki petang antrean khususnya mobil semakin mengular hingga di pertigaan menuju Terminal Parkir Manuver Gilimanuk.  Hingga Senin petang, arus kendaraan roda dua ataupun roda empat menuju Pelabuhan Gilimanuk terus mengalir dan semakin padat menjelang malam hari. Sejak Senin sore mulai terjadi kepadatan arus kendaraan roda empat, yang datangnya tidak bersamaan (tercecer). Kendati kendaraan yang sudah berada di parkiran areal dalam pelabuhan sudah langsung diarahkan menuju kapal yang bersandar di dermaga, namun antrean yang semula di depan pintu loket tiket pelabuhan pun semakin malam semakim mengekor.  Sejumlah pemudik yang akan menyeberang menuju Pelabuhan Gilimanuk melalui selat Bali ini mengaku kelancaran arus mudik di Pelabuhan Gilimanuk sampai H-4 Lebaran ini lebih baik dibandingkan dengan hari yang sama saat arus mudik tahun-tahun sebelumnya.  Salah seorang pemudik, Masari (59) asal Banyuwangi merasa nyaman dengan perjalanan mudik tahun ini. "Ya, bagus lancar begini. Kalau tahun-tahun sebelumnya selalu lama ngantre. Termasuk yang tahun 2017 kemarin, antre sampai 5 jam. Tumben tahun ini tidak ada ngantre," ujar buruh proyek, dan tinggal di Kerobokan, Badung ini. Antrean panjang kendaraan yang terjadi dari loket tiket di pintu masuk pelabuhan selain disebabkan banyaknya kendaraan yang masuk pelabuhan secara bersamaan juga disebabkan pelayanan di loket tiket yang sering lambat karena harus menunggu uang kembalian. Terlebih harga tiket penyeberangan memang rata-rata membutuhkan uang kecil untuk kembalian seperti tiket penumpang dewasa Rp 6.500, sepeda motor Rp 37 ribu, mobil kecil Rp 159 ribu. Petugas loket tiket akan kesulitan apabila uang receh yang disiapkan dalam jumlah besar habis sehingga petugas harus mengambil kembali uang receh di kantor pelabuhan. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Elvi Yoza dikonfirmasi Senin (11/6) tidak menampik adanya kendala uang receh untuk kembalian tersebut. "Uang kecil untuk kembalian memang sangat penting. Apalagi saat arus mudik ini," ujarnya. Untuk mengantisipasi terganggunya pelayanan di loket tiket akibat kendala uang kembalian tersebut, pihaknya telah menyediakan uang pecahan kecil. Untuk arus mudik tahun ini telah disiapkan uang recehan total mencapai Rp 200 juta. "Kita bekerjasama dengan bank untuk menyupali uang kecil sebagai kembalian untuk pembelian tiket. Ini salah satu upaya kita untuk mempercepat pelayanan,” ungkapnya.  Dengan persediaan uang kecil untuk kembalian pembelian tiket itu petugas loket tidak perlu lagi menukar uang kecil dan tinggal mengambil dan menghitung uang kembalian penguna jasa. Namun untuk mempercepat waktu pelayanan menghindari terjadinya antrean panjang di loket tiket, pihaknya tetap meminta pengguna jasa untuk membawa uang kecil dan membayar tiket dengan uang pas. "Dengan membayar dengan uang pas maka petugas loket tidak perlu menghitung kembalian dan langsung menyerahkan tiket. Sehingga waktu pelayanan lebih cepat. Kalau cepat maka pengguna jasa juga akan lebih cepat menyeberang," tandasnya.

wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Pemkab Badung Terima Hibah BMN Hasil Rampasan KPK RI

balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung menerima hibah Barang Milik Negara (BMN) berupa eks barang rampasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).

Hibah berupa tanah barang sitaan KPK RI ini terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, terdiri dari 6 bidang tanah dengan total nilai Rp 26 miliar lebih.

Baca Selengkapnya icon click

Rapat Paripurna DPRD Jembrana Tetapkan Tiga Ranperda Jadi Perda

balitribune.co.id | Negara - Setelah melalui berbagai proses pembahasan, akhirnya DPRD Kabupaten Jembrana kembali menetapkan Rancangan Peraturan Daeran (Ranparda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada Senin (14/5). Regulasi yang ditetapkan tersebut di antaranya pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD tahun anggaran (TA) 2024 dan perubahan APBD TA 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Badung Godok Program Satu Keluarga Satu Sarjana

 balitribune.co.id | Mangupura - Komitmen Pemkab Badung untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul di Kabupaten Badung, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Program Beasiswa untuk Masyarakat Badung, bertempat di Ruang Pertemuan Rumah Jabatan Bupati Badung bersama jajaran Inspektorat, Dinas Dikpora, BPKAD, Bagian Kesra Setda Badung, serta Tim Perumus Kebijakan Kabupaten B

Baca Selengkapnya icon click

"Kembalikan Uang Kami", Diduga Dikorupsi, Uang Nasabah LPD Mambal Tak Bisa Ditarik

balitribune.co.id | Mangupura - Kisruh dugaan korupsi di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Mambal di Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal Badung akhirnya *meledak". Para nasabahnya, pada Minggu (13/7), bahkan menggelar demo untuk menuntut pengembalian uang tabungan mereka.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemilihan Duta Endek Kembali Digelar, Cari Wajah Baru Mewakili Budaya Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dekranasda  Kota Denpasar kembali menghadirkan Pemilihan Duta Endek di tahun 2025. Kegiatan ini merupakan salah satu program strategis Pemerintah Kota Denpasar dalam rangka melestarikan, mempromosikan, dan mengembangkan kain tenun tradisional khas Bali, yaitu kain endek.

Baca Selengkapnya icon click

Pemkot Denpasar Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur dengan Skema KPDBU

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur sebagai wujud pelayanan dasar bagi masyarakat. Berbagai opsi dilakukan seperti bekerja sama dengan pemerintah pusat melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPDBU). 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.