Denpasar, Bali Tribune
Beberapa waktu terakhir isu reshuffle Kabinet Kerja kembali bergulir. Salah satu nama yang disebut-sebut akan menghuni kursi Kabinet Kerja adalah Ketua Umum DPP Partai Hanura, Jenderal (Purn) H Wiranto. Ia dikabarkan akan menjadi Menko Kemaritiman, menggantikan Rizal Ramli.
Konon, munculnya nama Wiranto untuk mengisi jatah Partai Hanura di Kabinet Kerja. Opsi ini disiapkan apabila Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandy dan Menteri Perindustrian, Saleh Husin justru terpental dalam reshuffle jilid II yang dalam waktu dekat dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Tentang rumor adanya reshuffle kabinet ini, Wiranto sendiri menyatakan dukungannya. Hanya saja, menurut dia reshuffle merupakan urusan Presiden Jokowi. Begitu juga soal isu bahwa namanya disiapkan untuk masuk Kabinet Kerja, Wiranto mengaku hal itu adalah kewenangan Presiden Jokowi.
"Itu urusan Presiden (Jokowi). Dan, saya ya, bukan siap dan tidak siap. Ini masalah yang sangat sulit ya, untuk seorang Presiden membangun satu tim (pemerintahan) yang sangat kuat, dan sekali lagi saya serahkan Presiden sepenuhnya untuk menyusun tim (kabinet) ini,” tuturnya, saat ditemui usai melantik Pengurus DPD Partai Hanura Provinsi Bali, di Hotel Inna Grand Bali Beach Sanur, Denpasar, Rabu (13/4).
Ia menegaskan, dirinya selalu memberikan dukungan kepada Presiden Jokowi dalam urusan pemerintahan. Demikian halnya untuk memilih para pembantu yang dapat mengimplementasikan dan menyukseskan program-program Nawacita.
“Saya juga selalu memberikan dorongan kepada Presiden untuk dapat memilih pembantu yang dapat mengimplementasikan apa yang dipikirkan seorang Presiden. Presiden mempunyai suatu cita-cita, suatu harapan, suatu rencana yang bagus,” tegas Wiranto.
Ia menambahkan, dalam perjalanannya, pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla akan menghadapi hambatan-hambatan jika tidak memiliki komposisi kabinet yang kuat. Atas dasar itu, Partai Hanura memilih menunggu dan tidak mau meributkan rumor reshuffle kabinet yang menggelinding saat ini.
Menurut mantan Menkopolhukam di era Presiden Abdurrahman Wahid ini, pihaknya sebagai partai pengusung Joko Widodo - Jusuf Kalla tidak akan mengintervensi Presiden Jokowi dalam kebijakan reshuffle. Tapi tanpa tim yang kuat, kata Wiranto, tentunya akan ada hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program pemerintah.
"Maka selalu kita selalu tunggu saja, gak usah kita ributkan. Yang menilai Presiden, yang punya hak Presiden, dan nanti yang bertanggung jawab terhadap kinerja kabinet juga Presiden. Jangan ikut campur, biarkan dengan hak beliau, wewenang beliau, memilih para putra-putri terbaik di Indonesia,” ujarnya.
Disinggung mengenai sikap Partai Hanura dalam reshuffle mendatang, Wiranto mengatakan, partainya akan mendukung kebijakan tersebut, terlepas nantinya Hanura dikurangi jatah menterinya dalam kabinet. "Reshuffle bukan hak saya, Reshuffle hal yang sangat biasa. Itu hak Presiden, dan kita mendukung sepenuhnya dong. Masak nggak mendukung?” pungkas Wiranto.
