Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Harga BBM Naik, Polda Bali Kerahkan Intelijen dan Jaga SPBU

Bali Tribune / Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Stefanus Satake Bayu
balitribune.co.id | DenpasarPolda Bali langsung merespon pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan menempatkan anggotanya di setiap SPBU guna melakukan pengawasan dan pemantauan. Selain menempatkan anggota polisi di setiap SPBU, Polda Bali juga akan menerjunkan anggota intelijennya untuk melakukan deteksi dini dalam menghadapi jika adanya unjuk rasa. Kepastian ini disampaikan Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu ketika dikonfirmasi Bali Tribune Minggu (4/9). "Intelejen akan melakukan deteksi dini dan menyiapkan tiem Dalmas dalam menangani jika ada unjuk rasa. Sedangkan pengamanan dan pantauan di setiap SPBU diserahkan ke masing - masing  Polres," ungkapnya.
 
Pantauan Bali Tribune, Polres Badung kemarin siang melakukan apel pengamanan SPBU. Kapolres Badung, AKBP Leo Dedy Defretes mengatakan, pihaknya menempatkan anggotanya di setiap SPBU yang tersebar di wilayah hukum Polres Badung. Total ada 20 SPBU yang dijaga polisi untuk melakukan pengamanan dan pengawasan. "Kita tempatkan anggota kita di setiap SPBU untuk melakukan pengamanan dan pengawasan jangan sampai terjadinya penyimpangan, seperti menjual ke jerigen dan melakukan penimbungan. Pengawasan di setiap SPBU ini hingga batas waktu tidak tertentu sampai situasi normal," katanya. 
 
Sementara itu, pemerhati sosial Ida Ayu Made Gayatri mengatakan, pemerintah menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai bentuk respon terhadap subsidi energi yang selama ini terus memberatkan anggaran negara dinilai sudah tepat. Ida Ayu menyampaikan hal ini saat menjadi pembicara dalam diskusi "Kebijakan Pemerintah Tentang Penyesuaian Harga BBM, Apa urgensinya ?" yang digelar Aliansi Masyarakat Peduli-Bali di Sanur, Sabtu (3/8/2022) sore. "Dampak dari pandemi Covid-19 lalu serta perang Ukraina dan Rusia menyebabkan krisis global yang mempengaruhi kenaikan harga minyak mentah dunia diluar negeri. Hal ini menjadi alasan mengapa pemerintah perlu menyesuaikan harga BBM," ungkapnya.
 
Dikatakan Ida Ayu, krisis global menyebabkan naiknya harga minyak mentah ICP sebesar USD 105 per barrel selama periode Januari hingga Juli 2022, dan ini diluar kesanggupan APBN pemerintah yang mematok harga USD 100 per barrel, dan jika penyesuaian ini tidak dilakukan praktis akan menggoncang kestabilan keuangan negara. "Kestabilan negara sangat penting dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara, kita beruntung memiliki kabinet yang bekerja keras sehingga sampai saat ini Indonesia relatif secara moneter masih aman dalam menghadapi krisis global tersebut," katanya.
 
Ketua Patriot Garuda Nusantara (PGN) Cakra Taksu Bali, Gusti Ngurah Arya Gamparich menuturkan akan selalu mendukung program-program pemerintah, karena ia meyakini segala kebijakan yang dikeluarkan negara, tidak akan pernah menyengsarakan rakyat. "Kami yakin kebijakan ini telah dipikirkan secara matang untuk kestabilan negara dan perlu masyarakat ketahui juga disaat ekonomi negara lain porak poranda dibidang ekonomi, Indonesia justru stabil dan mampu membayar hutang luar negerinya, bahkan di negara adikuasa sekelas Amerika harga BBM naik dan inflasi meroket tinggi, tetapi Indonesia astungkara masih stabil," ujarnya.
 
Sementara Indrayani dari Aliansi Masyarakat Peduli-Bali menekankan saat ini yang menjadi tugas kita bersama adalah menjaga kondusifitas keamanan dari upaya pihak-pihak tertentu yang ingin menggoyang stabilitas negara, dengan cara memainkan isu 'penyesuaian harga BBM' yang dipelintir menjadi 'kenaikan harga BBM' dan berhasil membuat kegaduhan sosial. Padahal kenyataanya beberapa harga BBM malah turun dan isu-isu liar seperti ini perlu kita waspadai bersama. Sehingga Indrayani mengimbau agar pemerintah perlu mengantisipasi hal tersebut dengan cara melakukan sosialisasi di kampus-kampus dan media sosial sehingga hoax atau fitnah tidak  dijadikan instrumen politik oleh pihak tertentu yang merugikan masyarakat luas.
 
"Apalagi lagi menjelang G20, dimana para pemimpin dunia mempercayakan Indonesia sebagai tuan rumah, kita perlu menjaga baik kepercayaan tersebut, guna menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara," imbuhnya. 
wartawan
RAY
Category

Bupati Adi Arnawa Lantik Tiga Perbekel PAW

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa melantik tiga Perbekel Antar Waktu (PAW) di Ruang Kertha Gosana, Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung, Selasa (31/3/2026).

Pelantikan tersebut dihadiri Ketua DPRD Badung I Gst. Anom Gumanti, Wakil Ketua Komisi I I Gusti Lanang Umbara, jajaran pejabat Pemkab Badung, camat se-Badung, serta unsur organisasi kemasyarakatan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Musrenbang RKPD 2027, Bupati Sanjaya Dorong Hilirisasi dan Ekosistem Produk Unggulan

balitribune.co.id | Tabanan – Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E.,M.M secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana (RKPD SB) Kabupaten Tabanan Tahun 2027.

Baca Selengkapnya icon click

Pertamina Bantah Isu Kenaikan BBM Non-Subsidi

balitribune.co.id I Denpasar - Informasi grafis mengenai rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang disebut-sebut berlaku mulai 1 April 2026, ramai beredar di media sosial. Menanggapi hal tersebut, PT Pertamina Patra Niaga memastikan bahwa kabar tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Karya Ngusaba Kedasa Pura Ulun Danu Batur, Polres Bangli Siapkan 21 Pos Pengamanan

balitribune.co.id I Bangli - Sebanyak 21 pos pengamanan disiagakan untuk kelancaran rangkaian Karya Pujawali Ngusabha Kedasa di Pura Ulun Danu Batur, Kintamani, Bangli. Rekayasa arus lain juga akan diterapkan untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan. 

Baca Selengkapnya icon click

Komisi IV DPRD Tabanan Tekankan Pemerataan Guru di Tiap Wilayah

balitribune.co.id I Tabanan - Komisi IV DPRD Tabanan menekankan soal pemerataan guru di masing-masing wilayah. Ini menjadi catatan penting Komisi IV untuk menghindari kesenjangan layanan pendidikan antarwilayah di Tabanan. Komisi IV menekankan hal tersebut dalam rapat kerja membahas Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2025 pada Selasa (31/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.