Diposting : 4 September 2022 19:54
RAY - Bali Tribune
balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali langsung merespon pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan menempatkan anggotanya di setiap SPBU guna melakukan pengawasan dan pemantauan. Selain menempatkan anggota polisi di setiap SPBU, Polda Bali juga akan menerjunkan anggota intelijennya untuk melakukan deteksi dini dalam menghadapi jika adanya unjuk rasa. Kepastian ini disampaikan Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu ketika dikonfirmasi Bali Tribune Minggu (4/9). "Intelejen akan melakukan deteksi dini dan menyiapkan tiem Dalmas dalam menangani jika ada unjuk rasa. Sedangkan pengamanan dan pantauan di setiap SPBU diserahkan ke masing - masing Polres," ungkapnya.
Pantauan Bali Tribune, Polres Badung kemarin siang melakukan apel pengamanan SPBU. Kapolres Badung, AKBP Leo Dedy Defretes mengatakan, pihaknya menempatkan anggotanya di setiap SPBU yang tersebar di wilayah hukum Polres Badung. Total ada 20 SPBU yang dijaga polisi untuk melakukan pengamanan dan pengawasan. "Kita tempatkan anggota kita di setiap SPBU untuk melakukan pengamanan dan pengawasan jangan sampai terjadinya penyimpangan, seperti menjual ke jerigen dan melakukan penimbungan. Pengawasan di setiap SPBU ini hingga batas waktu tidak tertentu sampai situasi normal," katanya.
Sementara itu, pemerhati sosial Ida Ayu Made Gayatri mengatakan, pemerintah menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai bentuk respon terhadap subsidi energi yang selama ini terus memberatkan anggaran negara dinilai sudah tepat. Ida Ayu menyampaikan hal ini saat menjadi pembicara dalam diskusi "Kebijakan Pemerintah Tentang Penyesuaian Harga BBM, Apa urgensinya ?" yang digelar Aliansi Masyarakat Peduli-Bali di Sanur, Sabtu (3/8/2022) sore. "Dampak dari pandemi Covid-19 lalu serta perang Ukraina dan Rusia menyebabkan krisis global yang mempengaruhi kenaikan harga minyak mentah dunia diluar negeri. Hal ini menjadi alasan mengapa pemerintah perlu menyesuaikan harga BBM," ungkapnya.
Dikatakan Ida Ayu, krisis global menyebabkan naiknya harga minyak mentah ICP sebesar USD 105 per barrel selama periode Januari hingga Juli 2022, dan ini diluar kesanggupan APBN pemerintah yang mematok harga USD 100 per barrel, dan jika penyesuaian ini tidak dilakukan praktis akan menggoncang kestabilan keuangan negara. "Kestabilan negara sangat penting dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara, kita beruntung memiliki kabinet yang bekerja keras sehingga sampai saat ini Indonesia relatif secara moneter masih aman dalam menghadapi krisis global tersebut," katanya.
Ketua Patriot Garuda Nusantara (PGN) Cakra Taksu Bali, Gusti Ngurah Arya Gamparich menuturkan akan selalu mendukung program-program pemerintah, karena ia meyakini segala kebijakan yang dikeluarkan negara, tidak akan pernah menyengsarakan rakyat. "Kami yakin kebijakan ini telah dipikirkan secara matang untuk kestabilan negara dan perlu masyarakat ketahui juga disaat ekonomi negara lain porak poranda dibidang ekonomi, Indonesia justru stabil dan mampu membayar hutang luar negerinya, bahkan di negara adikuasa sekelas Amerika harga BBM naik dan inflasi meroket tinggi, tetapi Indonesia astungkara masih stabil," ujarnya.
Sementara Indrayani dari Aliansi Masyarakat Peduli-Bali menekankan saat ini yang menjadi tugas kita bersama adalah menjaga kondusifitas keamanan dari upaya pihak-pihak tertentu yang ingin menggoyang stabilitas negara, dengan cara memainkan isu 'penyesuaian harga BBM' yang dipelintir menjadi 'kenaikan harga BBM' dan berhasil membuat kegaduhan sosial. Padahal kenyataanya beberapa harga BBM malah turun dan isu-isu liar seperti ini perlu kita waspadai bersama. Sehingga Indrayani mengimbau agar pemerintah perlu mengantisipasi hal tersebut dengan cara melakukan sosialisasi di kampus-kampus dan media sosial sehingga hoax atau fitnah tidak dijadikan instrumen politik oleh pihak tertentu yang merugikan masyarakat luas.
"Apalagi lagi menjelang G20, dimana para pemimpin dunia mempercayakan Indonesia sebagai tuan rumah, kita perlu menjaga baik kepercayaan tersebut, guna menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara," imbuhnya.
