Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Harga Cabai Makin Pedas di Jembrana

Bali Tribune / PEDAGANG- Pedagang di Pasar Adat Lelateng, Jembrana.

balitribune.co.id | NegaraHarga cabai di pasar tradisional semakin melambung tinggi. Di Pasar Adat Lelateng, misalnya, harga cabai sudah menyentuh Rp70 ribu per kg dari sebelumnya hanya Rp30 ribu per kg. Bahkan cabai rawit justru harganya semakin pedas karena melonjak tajam menyentuh angka Rp60 ribu per kg.

Salah seorang pedagang sembako di kawasan Pasar Adat Lelateng, I Putu Suadnyana mengakui diantara kemoditas kebutuhan dapur, cabai mengalami lonjakan yang signifikan, “Naik cukup tinggi, cabai biasa dari awalnya Rp30 ribu per kg, kini sudah Rp70 ribu, cabai rawit juga ikut naik jadi Rp 60 ribu,” ujarnya kepada Bali Tribune, Senin (19/9).  

Kenaikan harga cabai ini menurutnya terjadi hanya dalam hitungan hari. “Lonjakannya sejak sepekan terakhir, rata-rata naik perhari Rp5 ribu,” ungkapnya diamini sejumlah pedagang sembako lainnya.

Lonjakan harga cabai juga dipengaruhi kondisi cuaca penghujan beberapa bulan terakhir, “Selain karena ongkos pengiriman dari Jawa, produksi cabai di wilayah Jawa menurun karena hujan banyak yang gagal panen. Karena stok terbatas, permintaan ke Jakarta tinggi, jadi harga di Bali mengikuti harga di Jakarta,” jelasnya.

Para pedagang ini menyebutkan bahwa stok persediaan cabai di pasar terbatas. Selain permintaan menurun, pedagang juga mengaku kesulitan menjual secara eceran.

“Harganya tidak tentu, modal sedikit dan cepat busuk. Jadi tidak berani stok banyak-banyak dan datangnya dari Jawa terbatas. Konsumen beli jelas eceran, kita juga jadi sulit jualinnya. Sekarang kondisi pasar sepi,” paparnya.

Kendati ada pasokan cabai dari beberapa wilayah di Bali, tapi menurut para pedagang, cabai lokal tidak mempengaruhi harga cabai di pasaran.

“Selama ini memang datangnya dari wilayah Jawa Timur. Kalau cabai lokal pasokannya sangat terbatas. Jadi belum mampu menutupi keterbatasan produksi dan pasokan dari Jawa,” jelasnya.

Kondisi ini pun kini dikeluhkan oleh sejumlah ibu rumah tangga. Kusuma Dewi (27) asal Lelateng Negara mengaku kesulitan mengatur uang dapur untuk memenuhi kebutuhan sehari, “BBM sudah mahal, sekarang harga kebutuhan dapur meningkat. Sedangkan upah tidak ada peningkatan. Jelas masyarakat kecil mengeluh karena merasakan dampaknya,” keluhnya.

Di tengah tingginya harga cabai, kini masyarakat diajak memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan. Salah satunya dengan memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam cabai.

Bupati Jembrana I Nengah Tamba menyatakan pihaknya sebelumnya sudah  mengajak seluruh pegawai ASN dan Non ASN yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk memberi contoh masyarakat. Itu sebab, pihaknya mendorong pegawai di Jembrana mulai memanfaatkan lahan yang di pekarangan rumah untuk menanam tanaman kebutuhan pokok.

Salah satunya yang bisa dipilih untuk ditanam dipekarangan rumah masing masing menurutnya adalah tanaman cabai.

"Hari ini kita menghadapi inflasi bahan pokok yang begitu tinggi karena kenaikan harga Bahan Bakar Minyak. Saya harap kita mulai untuk menanam tanaman kebutuhan pokok seperti cabai, bawang dan tomat," ucapnya.

Pihaknya melihat di kabupaten Jembrana masih banyak lahan yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Pihaknya berharap lahan tersebut dapat digunakan untuk menanam tanaman kebutuhan pokok sehari-hari.

Bahkan pihaknya juga kini sudah mendistribusikan bantuan bibit cabai ke masyarakat. Ia berharap gerakan menanam ini bisa konsisten dilakukan baik oleh pegawai maupun masyarakat untuk memenuhi konsumsi sehari hari.  Cara sederhana ini diyakininya bisa membantu pemerintah daerah dalam menekan laju inflasi berbagai kebutuhan pokok saat ini.  " Tanah kita masih banyak yang kosong, mari dimanfaatkan dengan menanam tanaman kebutuhan pokok seperti cabai. Mulailah dari pekarangan rumah masing masing," tandasnya. 

wartawan
PAM
Category

PT Sarana Buana Handara Tegaskan Taat Hukum dan Siap Lengkapi Dokumen yang Diminta DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - PT Sarana Buana Handara menegaskan komitmennya untuk taat hukum dan terbuka terhadap proses klarifikasi yang dilakukan Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Sarana Buana Handara, Aliza Salviandra, usai rapat dengar pendapat bersama Pansus TRAP DPRD Bali, Rabu (4/2).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.