Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Harga Diri Bangsa

Bali Tribune

BALI TRIBUNE - Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan kemarin, mempresentasikan sejumlah kemajuan. Berbeda dengan pidato-pidato sebelumnya yang lebih menunjukan kemajuan fisik. Pidato presuden kemarin, juga mengangkat sejumlah prestasi non fisik seperti banyak anak bangsa yang meraih juara dunia di berbagai bidang, termasuk hafiz al-Qur'an dan seni budaya. Kemajuan lain yang diperlihatkan bangsa Indonesia, kata Jokowi, adalah bertumbuhnya kesadaran kebhinekaan, kebangkitan mental bangsa untuk menyongsong tantangan masa depan, dan perlunya iklim kompetisi untuk merebut prestasi di semua bidang kehidupan. Hal yang menjadi perhatian Penulis adalah diplomasi Presiden tentang pembangunan infrastruktur yang sering menjadi titik sorot para pengamat dan oposisi. Selama ini, kritik paling tajam terhadap rezim Jokowi-JK adalah inkonsistensi antara Visi-Misi di bawah tema induk, "Revolusi Mental" dengan pembangunan infrastruktur yang digenjot habis-habisan. Tampaknya tidak ada benang merah antara Revolusi Mental yang mencita-citakan pembentukan karakter bangsa, kualitas SDM dan krearivitas seni-budaya, dengan pembangunan infrastruktur yang menghadirkan jalan tol, jembatan, rel kereta, jaringan listrik dan waduk. "Mengapa visinya revolusi mental, tetapi yang dihadirkan adalah beton-beton bertingkat," demikian antara lain kritik tajam para pengamat atas kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Terhadap kritik ini, tak satupun penjelasan juru bicara presiden, para menteri dan staf ahli pemerintah yang rasional dan memuaskan publik. Pemerintah selalu berkelit bahwa infrastruktur menjadi kunci kebangkitan suatu negara untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Jawaban ini tidak dapat diterima secara ilmiah karena jika itu dasar pertimbangannya, mengapa visi pokok pemerintah adalah Revolusi Mental? Presiden, dalam pidato kenegaraannya kemarin, mencoba mengakhiri polemik ini dengan penjelasan yang rasional dan berbobot. Kata Jokowi, pembangunan jembatan, jalan tol, rel kereta, jaringan listrik, waduk, dan prasarana fisik lainnya, bukan hanya soal pembangunan fisik. Ini adalah upaya pemerintah meningkatkan koneksitas demi peningkatan daya saing. Daya saing yang dimaksud Presiden tentu berhubungan dengan peningkatan harga diri bangsa yang tumbuh seiring dengan berbagai kemudahan yang diakibatkan oleh ketersediaan prasarana fisik di segala sektor kehidupan. Inilah aspek revolusi mental yang terintegrasi dalam pembangunan infrastruktur yang terus dipacu di negeri ini. Bahkan, setelah 'gila-gilaan' menyelesaikan infrastruktur di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Papua, Kalimantan, Nusa Tenggara dan Maluku dalam empat tahun memimpin negeri, Jokowi kini malah menaikkan anggaran untuk infrastruktur sebesar 400% dari tahun 2014, yakni sebesar Rp. 420 Triliun. Menurut Penulis, inilah narasi besar Jokowi yang mampu memagari diri atas sorotan berbagai pihak tentang inkonsistensi pembangunan fisik dengan visi revolusi mental. Dengan demikian, yang penting digairahkan bukan hanya soal kerja dan kerja tetapi juga bicara. Artinya senjata seorang pemimpin adalah kemampuan membangun narasi yang kuat baik untuk memberi spirit maupun menangis kritik demi menghindari distorsi di masyarakat. Dengan pidato, Presiden Soekarno mampu membangkitkan perlawanan bangsa terhadap penjajah dan gangguan stabilitas lainnya, sekaligus mengkonsolidasi kekuatan untuk membangun bangsa. 

wartawan
Mohammad S. Gawi
Category

Bupati Badung Hadiri Mulang Pekelem, Puluhan Ribu Pemedek Padati Pura Luhur Uluwatu

balitribune.co.id I Mangupura - Puluhan ribu umat Hindu memadati kawasan Pura Luhur Uluwatu, Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Selasa (7/7), bertepatan dengan puncak Karya Tawur Balik Sumpah Agung, Pujawali Pedudusan Agung (Catur Niri) Panca Lingga. Di tengah rangkaian upacara tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengikuti prosesi Mulang Pekelem sebagai bagian dari puncak karya.

Baca Selengkapnya icon click

Walikota Jaya Negara Hadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman

balitribune.co.id I Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman, bertepatan dengan rahina Anggara Kliwon Medangsia, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sekda Eddy Mulya Tegaskan Pemkot Denpasar Terus Perkuat Fondasi Tata Kelola Pelayanan Publik

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat fondasi tata kelola pelayanan publik, pemerintahan, serta pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menyampaikan tanggapannya pada Rapat Kerja Pansus IV Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Serapan APBD Badung Tahun 2025 Hanya 64,56 Persen, Silpa Tembus Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id I Mangupura - Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan. Selain target pendapatan gagal tercapai, realisasi belanja daerah juga jauh dari harapan. Bahkan, belanja modal yang menjadi motor pembangunan hanya terealisasi 47,05 persen, sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) membengkak hingga Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BTT Badung Mengendap Rp220 Miliar, DPRD Bakal Bedah Penyebab Minimnya Serapan

balitribune.co.id I Mangupura - Besarnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tidak terserap sepanjang Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD Badung. Dari pagu sebesar Rp231,09 miliar, realisasi BTT hanya mencapai Rp10,73 miliar atau 4,64 persen. Artinya, lebih dari Rp220 miliar anggaran yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat tidak terpakai.

Baca Selengkapnya icon click

KPK Ingatkan Badung, Status Kabupaten Antikorupsi Bisa Dicabut

balitribune.co.id I Mangupura - Predikat Kabupaten Antikorupsi yang disandang Kabupaten Badung bukan jaminan bebas dari praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan status tersebut dapat dicabut apabila kepala daerah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terjerat tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.