Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Harga Diri Bangsa

Bali Tribune

BALI TRIBUNE - Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan kemarin, mempresentasikan sejumlah kemajuan. Berbeda dengan pidato-pidato sebelumnya yang lebih menunjukan kemajuan fisik. Pidato presuden kemarin, juga mengangkat sejumlah prestasi non fisik seperti banyak anak bangsa yang meraih juara dunia di berbagai bidang, termasuk hafiz al-Qur'an dan seni budaya. Kemajuan lain yang diperlihatkan bangsa Indonesia, kata Jokowi, adalah bertumbuhnya kesadaran kebhinekaan, kebangkitan mental bangsa untuk menyongsong tantangan masa depan, dan perlunya iklim kompetisi untuk merebut prestasi di semua bidang kehidupan. Hal yang menjadi perhatian Penulis adalah diplomasi Presiden tentang pembangunan infrastruktur yang sering menjadi titik sorot para pengamat dan oposisi. Selama ini, kritik paling tajam terhadap rezim Jokowi-JK adalah inkonsistensi antara Visi-Misi di bawah tema induk, "Revolusi Mental" dengan pembangunan infrastruktur yang digenjot habis-habisan. Tampaknya tidak ada benang merah antara Revolusi Mental yang mencita-citakan pembentukan karakter bangsa, kualitas SDM dan krearivitas seni-budaya, dengan pembangunan infrastruktur yang menghadirkan jalan tol, jembatan, rel kereta, jaringan listrik dan waduk. "Mengapa visinya revolusi mental, tetapi yang dihadirkan adalah beton-beton bertingkat," demikian antara lain kritik tajam para pengamat atas kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Terhadap kritik ini, tak satupun penjelasan juru bicara presiden, para menteri dan staf ahli pemerintah yang rasional dan memuaskan publik. Pemerintah selalu berkelit bahwa infrastruktur menjadi kunci kebangkitan suatu negara untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Jawaban ini tidak dapat diterima secara ilmiah karena jika itu dasar pertimbangannya, mengapa visi pokok pemerintah adalah Revolusi Mental? Presiden, dalam pidato kenegaraannya kemarin, mencoba mengakhiri polemik ini dengan penjelasan yang rasional dan berbobot. Kata Jokowi, pembangunan jembatan, jalan tol, rel kereta, jaringan listrik, waduk, dan prasarana fisik lainnya, bukan hanya soal pembangunan fisik. Ini adalah upaya pemerintah meningkatkan koneksitas demi peningkatan daya saing. Daya saing yang dimaksud Presiden tentu berhubungan dengan peningkatan harga diri bangsa yang tumbuh seiring dengan berbagai kemudahan yang diakibatkan oleh ketersediaan prasarana fisik di segala sektor kehidupan. Inilah aspek revolusi mental yang terintegrasi dalam pembangunan infrastruktur yang terus dipacu di negeri ini. Bahkan, setelah 'gila-gilaan' menyelesaikan infrastruktur di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Papua, Kalimantan, Nusa Tenggara dan Maluku dalam empat tahun memimpin negeri, Jokowi kini malah menaikkan anggaran untuk infrastruktur sebesar 400% dari tahun 2014, yakni sebesar Rp. 420 Triliun. Menurut Penulis, inilah narasi besar Jokowi yang mampu memagari diri atas sorotan berbagai pihak tentang inkonsistensi pembangunan fisik dengan visi revolusi mental. Dengan demikian, yang penting digairahkan bukan hanya soal kerja dan kerja tetapi juga bicara. Artinya senjata seorang pemimpin adalah kemampuan membangun narasi yang kuat baik untuk memberi spirit maupun menangis kritik demi menghindari distorsi di masyarakat. Dengan pidato, Presiden Soekarno mampu membangkitkan perlawanan bangsa terhadap penjajah dan gangguan stabilitas lainnya, sekaligus mengkonsolidasi kekuatan untuk membangun bangsa. 

wartawan
Mohammad S. Gawi
Category

DPRD Buleleng Tetapkan Perda Baru Pajak dan Retribusi

balitribune.co.id I Singaraja - DPRD Kabupaten Buleleng secara resmi mengesahkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2023 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rapat paripurna, Rabu (22/4/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, serta dihadiri jajaran legislatif dan eksekutif, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Buleleng, Sekda, serta pimpinan OPD.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Ketua DPRD Buleleng Desak Pencabutan UU Pemda 23 Tahun 2014

balitribune.co.id I Singaraja - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng Ketut Ngurah Arya mendesak adanya pencabutan atau revisi Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Langkah ini dinilai mendesak lantaran regulasi tersebut dianggap membatasi ruang gerak DPRD, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif.

Baca Selengkapnya icon click

Alat Berat Mogok Gara-Gara Pertadex Langka, Truk Sampah Antre Panjang Depan TPA Mandung

balitribune.co.id I Tabanan - Operasional alat berat di TPA Mandung, Desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan, berhenti total hingga mengakibatkan puluhan truk pengangkut sampah mengantre panjang sejak Selasa (21/4/2026) siang. Berhentinya dua unit alat berat tersebut dipicu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamina Dex (Pertadex) yang membuat proses perataan sampah di lokasi tidak bisa terlaksana.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa Tutup Posyandu Paripurna dan Posyandu 6 SPM di Kecamatan Denpasar Utara

balitribune.co.id | Denpasar - Sekretaris 1 TP Posyandu Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, secara resmi menutup kegiatan Posyandu Paripurna dan Posyandu 6 SPM bagi Ibu Hamil, Balita, dan Lansia yang dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK Kota Denpasar melalui DPMD Kota Denpasar, bertempat di Banjar Tangguntiti, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Rabu (22/4/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.