Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Hari Lahir Pancasila Bukan Sekadar Perayaan

Bali Tribune/ A.A Gde Dani Artha



balitribune.co.id | Denpasar - Lain dengan A.A Gde Dani Artha (27) Desain grafis yang sekarang sedang menempuh pendidikan S2 di Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Ditanya tentang hari lahir Pancasila, ia mengaku lupa, setelah diberitahu temannya jika 1 Juni itu tanggal merah barulah ia mencari tahu dan menyadarinya. Seingatnya, zaman SMA kurang lebih 2013 silam, hari lahir Pancasila dirayakan dengan upacara bendera. "Kalo tidak salah, zamannya Jokowi baru jadi libur nasional" ucapnya.

Menurut filosofi yang ia ketahui, Pancasila disebutkan sebagai dasar negara Indonesia.  

Sederhananya bagaimana masyarakat Indonesia memiliki sikap berlandaskan Pancasila. Karena bagi Gde Dani Artha, penerapannya tidak hanya dalam sikap-sikap bela negara yang patriotis, tapi sesungguhnya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Misalnya saja pada sila pertama, 'Ketuhanan Yang Maha Esa'. Banyak orang tahu bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, kaya akan budaya dan macam keyakinan.

Oleh karenanya, tandasnya, jangan sampai bangsa Indonesia terpecah belah hanya karena tidak mampu menunjukan sikap toleransi terhadap keyakinan orang lain.

Karena menurut Gde Dani Artha, Tuhan di mata setiap keyakinan mungkin saja berbeda, tapi tidak ada satu alasan untuk kita saling menghakimi dan menghujat. "Karena Tuhan pun pasti tidak mungkin menginginkan hambanya terpecah belah" kata Dani.

Lalu tentang Sila kedua, 'Kemanusiaan yang Adil dan Beradab'. Kaitannya dengan nilai sopan santun, kita mestinya sadar sebagai manusia yang sehat jasmani rohani, dikaruniai pikiran dan hati yang fungsinya saling melengkapi. Adab sangatlah penting, sebagai identitas budaya ketimuran, misalnya bisa bersikap kepada yang dituakan, menumbuhkan empati ketika bertemu orang yang membutuhkan dan lain-lain.

Kemudian kata Dani dalam penerapan sila ketiga, 'Persatuan Indonesia'. Hal sederhana yang bisa dilakukan terkait pengamalannya dengan cara menghargai pilihan teman yang berbeda misal dalam pemilu. Tapi yang selama ini terjadi memang sejumlah oknum masyarakat sendiri gampang terhasut, diadu domba cuma karena kontestasi politik berkala yang bahkan efeknya berkepanjangan dan tidak menghasilkan sesuatu yang benar-benar bermanfaat.

Dari tulisan yang pernah dibaca, Dani menyebut mungkin bentuk-bentuk politik adu domba yg terjadi ini adalah warisan dari jaman penjajahan yang membekas sampai saat ini. Sekarang tinggal bagaimana masyarakatnya berkomitmen untuk memutus kebiasaan tersebut.

Seluruh rakyat Indonesia, menurut Dani memiliki kewajiban untuk mengamalkan nilai Pancasila dalam kesehariannya. Entah sehari-hari sebagai pengusaha, pekerja di berbagai posisi, pemuka agama, olahragawan misalnya, termasuk juga pemangku kebijakan yaitu pemerintah.

Dani yang berasal dari Kesiman ini, mengakui hal-hal dasar pengamalan Pancasila yang telah dan selalu berusaha ia lakukan seperti berketuhanan (sembahyang), adil dalam bersikap ke orang lain, menghargai teman yang memiliki perbedaan prinsip maupun keyakinan, termasuk berbeda pilihan dalam pemilihan umum.

Ia juga berharap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagaimana yang telah diperjuangkan oleh para Pahlawan, tidak disalah tafsirkan apalagi diabaikan begitu saja.
Khususnya bagi generasi muda semangat persatuan itu harus tetap dipupuk, demi terwujudnya arti kalimat yang dicengkram Burung Garuda 'Bhineka Tunggal Ika', berbeda-beda tetapi tetap satu.

wartawan
M3
Category

Sinergi OJK, BPS, dan LPS Siapkan SNLIK 2026, Petakan Literasi Keuangan Hingga Pelosok

balitribune.co.id | Denpasar - Upaya memetakan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Bali memasuki babak baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi mematangkan persiapan pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 dengan cakupan wilayah yang diperluas hingga seluruh kabupaten/kota di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Usai Banjir Pancasari Pansus TRAP DPRD Bali Bongkar Dugaan Penyelundupan Hukum HGB Bali Handara

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali merekomendasikan penyegelan sejumlah proyek dan ruas jalan di kawasan Bali Handara Golf, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Rekomendasi ini muncul menyusul dugaan kuat keterkaitan aktivitas pembangunan dengan banjir besar yang merendam puluhan rumah warga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bank BPD Bali Tuntaskan KUR 100 Persen, Perkuat Ekonomi Riil dari Akar Rumput

balitribune.co.id | Denpasar - Komitmen Bank BPD Bali sebagai penggerak utama ekonomi daerah kembali terkonfirmasi sepanjang 2025. Bank milik Pemerintah Provinsi Bali ini berhasil menuntaskan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 100 persen, sebuah capaian yang menempatkannya sebagai salah satu institusi keuangan daerah paling agresif dalam mendorong ekonomi kerakyatan.

Baca Selengkapnya icon click

Senderan Proyek Vila Jebol Timpa Pura Manik Suci Ubud

balitribune.co.id | Gianyar - Peristiwa longsornya tembok senderan proyek vila di Banjar Mawang Kaja, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, menuai sorotan tajam. Pasalnya, lokasi proyek yang berada tepat di atas area Pura Manik Suci tersebut kini menyebabkan kerusakan pada bangunan suci akibat jebolnya tembok penyangga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dirut Perumda Sanjayaning Singasana Mundur Demi Posisi Baru di Perumda Pasar Badung

balitribune.co.id | Tabanan – Direktur Utama (Dirut) Perumda Sanjayaning Singasana, Kompyang Gede Pasek Wedha, secara mendadak mengundurkan diri. Pengunduran diri itu bukannya tanpa sebab. Kompyang belum lama ini terpilih sebagai Direktur Utama Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (MGS) di Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click

Antisipasi Pilkel 2027, Komisi I DPRD Tabanan Konsultasikan Kekosongan Aturan Teknis UU Desa ke Kemendagri

balitribune.co.id | Tabanan – Kekosongan aturan teknis dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP terkait penjabaran Undang-Undang Desa yang baru membuat Komisi I DPRD Tabanan berinisiatif untuk menanyakan mekanisme pencalonan perbekel (kepala desa). Pasalnya, pada 2027 mendatang, ada 97 desa di Kabupaten Tabanan yang akan menggelar pemilihan perbekel.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.