Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Hari Pertama Masuk Kerja, Inspektorat Sidak Seluruh OPD

HADIR - 90 persen pegawai Pemkab Jembrana dipastikan hadir di hari pertama masuk kantor, Kamis (21/6).

BALI TRIBUNE - Di hari pertama masuk kerja setelah berakhirnya libur dan cuti bersama hari raya Idul Fitri, Kamis (21/6), kehadiran pegawai di intansi pemerintah menjadi perhatian serius, tak terkeculai juga dilingkungan Pemkab Jembrana.  Untuk memastikan kehadiran dan absensi pegawai baik itu PNS maupun tenaga kontrak, Kamis pagi seluruh OPD di lingkungan Pemkab Jembrana disidak Inspektorat Kabupaten Jembrana. Pihak Inspektorat memastikan kehadiran pegawai dihari pertama masuk kantor setelah libur selama hampir dua pekan ini mencapai 90 persen. Sekda Kabupaten Jembrana I Made Sudiada ditemui, Kamis sore, mengatakan menindaklanjuti surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/18/M.SM.00.01/2018 tanggal 7 Juni 2018 tentang Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran Aparatur negara sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 H yang salah satunya ditujukan kepada para Bupati, pihaknya telah melakukan pemantauan kehadiran aparatur negara dilingkungan Pemkab Jembrana. Menurutnya, sidak yang dilaksanakan Inspektorat di awal masuk kantor setelah cuti bersama ini bertujuan untuk penegakan disiplin pegawai dan optimalisasi pelayanan public setelah libur panjang. “Sesuai surat edaran, tidak ada lagi izin dan cuti lagi, kecuali pegawai yang sakit dan bisa menunjukan surat keterangan sakit dari dokter ya silahkan. Karena kita sudah ada cuti bersma, setelah tanggal masuk tidak ada lagi yang namanya ijin dan cuti lagi,” paparnya.  Menurutnya, hasil pemantauan juga sudah langsung dilaporkan kepada Menpan RB. Pihaknya memastikan bagi pegawai yang tidak hadir di hari pertama masuk kantor kemarin dengan alasan izin atau tanpa keterangan akan tetap dikenakan sanksi. “Sanksi tetap sesuai aturan perundang-undangan terkait disiplin ASN, ada sanksi ringan hingga sanksi berat. Nanti hasil sidaknya secara keseluruhan direkap dan diambil tindakan kalau memang ada temuan ketidak hadiran yang tidak diperkenankan itu,” tandasnya.  Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jembran menastikan pelayanan di Pemkab Jembrana berjalan optimal bahkan tetap buka saat libur. Dari hasil sidak kehadiran pegawai Pemkab Jembrana itu menurutnya memang ada yang tidak hadir di hari pertama masuk kerja Kamis kemarin. “Ada satu dua orang yang tidak hadir tapi karena sakit dan cuti melahirkan, kalau mengambil cuti pribadi memang tidak diperkenankan kecuali kalau cuti melahirkan,” jelasnya.   Inspektur Kabupaten Jembrana, Ni Wayan Koriani juga menyatakan kehadiran dihari pertama masuk kerja mencapai 90 persen di seluruh OPD. “Sesuai data hasil sidak, memang ada yang tidak hadir, tapi karena sakit dan cuti melahirkan, tidak ada yang tidak hadir kaerena tanpa keterangan. Kehadirannya 90 persen,” ungkapnya saat dikonfirmasi melalui ponselnya Kamis malam.  Menurut Koriani, pengecekan terhadap kehadiran pegawai di seluruh OPD adalah untuk memastikan pelayanan masyarakat dihari pertama masuk kerja ini pelayanan bisa berjalan normal, “kami pastikan pelayanan di Pemkab Jembrana setelah libur sudah berjalan normal seperti hari biasanya. Jadi kehadiran pegawai juga tidak ada masalah,” tandasnya.  

wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Sinergi OJK, BPS, dan LPS Siapkan SNLIK 2026, Petakan Literasi Keuangan Hingga Pelosok

balitribune.co.id | Denpasar - Upaya memetakan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Bali memasuki babak baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi mematangkan persiapan pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 dengan cakupan wilayah yang diperluas hingga seluruh kabupaten/kota di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Usai Banjir Pancasari Pansus TRAP DPRD Bali Bongkar Dugaan Penyelundupan Hukum HGB Bali Handara

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali merekomendasikan penyegelan sejumlah proyek dan ruas jalan di kawasan Bali Handara Golf, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Rekomendasi ini muncul menyusul dugaan kuat keterkaitan aktivitas pembangunan dengan banjir besar yang merendam puluhan rumah warga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bank BPD Bali Tuntaskan KUR 100 Persen, Perkuat Ekonomi Riil dari Akar Rumput

balitribune.co.id | Denpasar - Komitmen Bank BPD Bali sebagai penggerak utama ekonomi daerah kembali terkonfirmasi sepanjang 2025. Bank milik Pemerintah Provinsi Bali ini berhasil menuntaskan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 100 persen, sebuah capaian yang menempatkannya sebagai salah satu institusi keuangan daerah paling agresif dalam mendorong ekonomi kerakyatan.

Baca Selengkapnya icon click

Senderan Proyek Vila Jebol Timpa Pura Manik Suci Ubud

balitribune.co.id | Gianyar - Peristiwa longsornya tembok senderan proyek vila di Banjar Mawang Kaja, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, menuai sorotan tajam. Pasalnya, lokasi proyek yang berada tepat di atas area Pura Manik Suci tersebut kini menyebabkan kerusakan pada bangunan suci akibat jebolnya tembok penyangga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dirut Perumda Sanjayaning Singasana Mundur Demi Posisi Baru di Perumda Pasar Badung

balitribune.co.id | Tabanan – Direktur Utama (Dirut) Perumda Sanjayaning Singasana, Kompyang Gede Pasek Wedha, secara mendadak mengundurkan diri. Pengunduran diri itu bukannya tanpa sebab. Kompyang belum lama ini terpilih sebagai Direktur Utama Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (MGS) di Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click

Antisipasi Pilkel 2027, Komisi I DPRD Tabanan Konsultasikan Kekosongan Aturan Teknis UU Desa ke Kemendagri

balitribune.co.id | Tabanan – Kekosongan aturan teknis dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP terkait penjabaran Undang-Undang Desa yang baru membuat Komisi I DPRD Tabanan berinisiatif untuk menanyakan mekanisme pencalonan perbekel (kepala desa). Pasalnya, pada 2027 mendatang, ada 97 desa di Kabupaten Tabanan yang akan menggelar pemilihan perbekel.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.