Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Hasil Reses hanya Diakomodir Secuil, Anggora Dewan Kecewa

Bali Tribune/ I Ketut Karda
balitribune.co.id | Gianyar - Sejumlah anggota DPRD Gianyar mempertanyakan usulan yang diperoleh dari reses mereka selama ini. Pasalnya, dalam pembahasan APBD, masukan masyarakat yang telah disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hanya diakomodir secuil dengan hitungan tidak lebih dari 5 persen. Atas kondisi ini, secara politis menjadi bumerang bagi anggota dewan dihadan konstituennya.  
 
Anggota Fraksi partai Demokrat, Ketut Karda yag ditemui, Senin (4/11) kemarin mengungkapkan, usulan dari anggota DPRD Gianyar melalui reses yang diakomodir oleh eksekutif hanya sekitar 5% saja. Sehingga menurut Ketut Karda, Fraksi Demokrat Dapil Ubud menyebutkan reses selain digunakan untuk menyerap aspirasi, juga untuk bertemu dengan konstituen. “Selama ini, usulan dari Demokrat hasil reses yang dibawa ke eksekutif, tidak lebih dari 5% usulan yang diakomodir,” terang Karda, Senin (4/11).
 
Dirinya menilai, usulan dari masyarakat melalui anggota DPRD Gianyar per dapil, mestinya diakomodir dan dibahas dalam Musrenbang Kabupaten untuk penyusunan APBD tahun berikutnya. Selama ini yang terjadi menurutnya, usulan reses per fraksi di DPRD Gianyar dikumpulkan ke secretariat dewan. Setelah di secretariat dewan lalu diakumulasi menjadi skala prioritas dan usulan tersebut dibawa ke Bappeda. “Setelah di Bappeda dibahas saat Musrenbangkab, namun selalu ujung-ujungnya hangus,” tambahnya.
 
Ketut Karda menjelaskan juga, bila usulan dari masyarakat tidak diakomodir, maka saat reses berikutnya warga akan bertanya hal yang sama. “Ini akan selalu begitu, masyarakat mengusulkan lewat dewan dan dibawa ke Bappeda. Tidak diakomodir, permintaan warga akan selalu berulang,” tambahnya. Ketika ditanya apakah tidak rugi melaksanakan reses, kalau tidak diakomodir, Ketut Karda menjelaskan reses itu mekanisme di dewan sehingga wajib dilaksanakan. “Biasanya saat rapat pembahasan antara eksekutif-legislatif kami tanyakan,” bebernya.
 
Salah satu yang menjadi usulan Karda adalah perbaikan got pada jalur Tegalalang-Andong. Menurutnya pada akses ini sering terjadi banjir dan kondisi got pada jalan tersebut belum maksimal. “Di beberapa titik air sering meluap, saat hujan banjir, sehingga saya berharap Pemkab mengusulkan ke PU Provinsi agar mendapat perhatian,” jelas Karda.
 
Sedangkan usulan lainnya, seperti Pemberdayaan Serati Banten, Pemberdayaan SDM Pemuda dan perbaikan infrastruktur dan perbaikan tempat suci. “Harapan saya, usulan dari dewan hasil reses bias diakomodir setidaknya sampai 40% saja, sehingga tidak ada usulan berulang dari warga,” tutupnya.
wartawan
Redaksi
Category

Dorong UMKM Bangli "Naik Kelas", DPMPTSP dan Rumah BUMN Telkom Sinergikan Legalitas dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Bangli - Dalam upaya mempercepat transformasi digital dan penguatan legalitas usaha bagi pelaku UMKM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bangli menggelar kegiatan "Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Pelatihan Digitalisasi Berbasis Media Sosial".

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Kebut Progres Pembangunan Jalan Lingkar Selatan

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menegaskan komitmennya mengatasi kemacetan lalu lintas dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan sebagai penguat utama daya dukung pariwisata. Salah satu proyek strategis yang terus didorong adalah Jalan Lingkar Selatan (JLS) yang dirancang untuk menjawab kebutuhan mobilitas di wilayah Badung Selatan, pusat pertumbuhan pariwisata Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sebut Penetapan Tersangka Kakanwil BPN Bali 'Ugal-ugalan', GPS Siap Uji Polda Bali di Praperadilan

balitribune.co.id | Denpasar - Tim penasihat hukum Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Bali, I Made Daging, kembali melontarkan kritik keras terhadap dasar hukum penetapan kliennya sebagai tersangka. Bahkan penetapan tersangka oleh penyidik Dit Reskrimsus Polda Bali itu disebut "ugal - ugalan" dan sarat kepentingan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.