Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Hasil Survei : 35,64% Pelaku Inginkan PPKM Dicabut

Bali Tribune / Mulkan Kamaludin

balitribune.co.id | Denpasar – Bagi kalangan pengusaha termasuk pelaku industri event khususnya, situasi yang tidak menentu seperti saat ini memang tidak menguntungkan. Pasalnya, virus Covid-19 kembali menyebarluas dengan munculnya varian virus baru Omicron. Menyikapi kondisi ini, pemerintah pun tetap memperpanjang pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi. Segala langkah-langkah penanganan krisis terus dibangun oleh pemerintah secara komprehensif guna menekan penyebaran wabah global tersebut. 

Kendati di beberapa negara sudah mulai mencoba membuka perbatasan secara perlahan, namun Pemerintah Indonesia tetap memilih untuk terus waspada menyikapi perkembangan pandemi tersebut. Menurut Ketua Umum DPP Industri Event Indonesia (IVENDO), Mulkan Kamaludin, meskipun para pelaku event selalu punya cara tersendiri untuk menyiasati semua keadaan, namun langkah-langkah yang akan diambil harus tetap mengedepankan fakta dan data. 

"Untuk alasan itulah DPP Dewan IVENDO, IVENDO Event Academy bekerjasama dengan Indonesia Professional Organizer Society (IPOS) merilis secara resmi hasil survei dinamika industri event Indonesia ditengah pandemi 2020-2021," terang Mulkan Kamaludin dalam siaran persnya beberapa waktu lalu. 

Ia menyampaikan, survei serupa juga telah dilakukan tahun 2020 lalu. Salah satu yang menarik dari survei ini adalah terungkap data bahwa 35,64% pelaku industri event menginginkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) segera dicabut. "Ketika ditanya apakah yang diharapkan dari pemerintah untuk mulai beraktivitas. Diikuti oleh kesempatan mengerjakan event pemerintah (29,23%), lalu bantuan keringanan pajak (15,13%), pinjaman modal usaha berbunga rendah (14,36%) dan terakhir bantuan sosial (5,64%)," bebernya.

Ia menambahkan, survei ini dilakukan sejak 31 Desember 2021 hingga 14 Februari 2022 mencakup 21 provinsi dibuat dengan metode slovin memiliki marjin error 10%. Hasilnya dipersembahkan seluas-luasnya bagi seluruh pemangku kepentingan industri pariwisata di Indonesia sebagai wujud peran serta IVENDO dalam pengabdian masyarakat.

wartawan
YUE
Category

Aparatur Pemerintah Diminta Rasakan Kesulitan Rakyat

balitribune.co.id | Negara - Setelah resmi dilantik sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, ratusan pegawai non ASN yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 ditutuntut mampu merasakan langsung kesulitan rakyat, agar tidak bekerja seenaknya dan selalu peka terhadap kondisi masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dewan Bangli Terima Penyampaian 2 Raperda dari Eksekutif

balitribune.co.id | Bangli - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangli menggelar Rapat Paripurna bersama Eksekutif (Pemkab) Bangli terkait penyampian 2 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yakni, Pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) semesta Berencana Bangli tahun 2025-2029, pada Selasa (2/7)

Baca Selengkapnya icon click

Serikat Pekerja Pariwisata Minta Pemerintah Mengkaji Rencana Pelaksanaan KRIS Satu Ruang Perawatan

balitribune.co.id | Badung - Federasi Serikat Pekerja Pariwisata (FSP Par) SPSI Kabupaten Badung mendesak pemerintah untuk mengkaji kembali rencana pelaksanaan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang menyeragamkan ruang perawatan di rumah sakit menjadi satu kelas.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.