Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Hindari Kartel Tiongkok, Menpar Minta Berlakukan "White List"

Arief Yahya

BALI TRIBUNE - Terkait dengan keberadaan wisatawan Tiongkok yang dianggap momok dalam pariwisata Indonesia, Menteri Pariwisata Arief Yahya ditemui di Nusa Dua, Senin (12/11) lalu, menjelaskan  dirinya pernah bertemu dengan Menteri Pariwisata Tiongkok (goverment to government/g to g) dan sepakat membuat "white list". Dijelaskan white list merupakan catatan travel agen atau reseller resmi yang bisa beroperasi di kedua Negara, dan tiga tahun yang lalu disebutkan dua kali Menpar sudah bersepakat dengan Kementerian Pariwisata Tiongkok. "Jika di luar white list itu berarti itu ilegal, ataupun kalau ada di white list tapi melanggar, tentu akan ditindak," sebut Menpar sembari menyebutkan industri pariwisata Indonesia waktu itu diwakili ASITA. "Ini menurut saya yang paling efektif," imbuhnya. Dikatakan Menpar Arief Yahya, persoalan wisatawan Tiongkok tidak hanya terjadi di Indonesia, justru yang paling ramai di Thailand. Pasalnya, di sana ada yang namanya zero fee dollar, zero fee tour. Dua istilah ini kerap digunakan dan sebenarnya juga terjadi di seluruh dunia, salah satunya di Bali dan ini telah diatasi sekarang. Menurut Menpar, saat ini ada peluang yang bisa dikatakan dikuasai oleh "kartel" dimana satu industri yang end to end dikuasai oleh satu badan usaha atau seseorang. "Rata-rata wisatawan Tiongkok yang ke Bali kita tahu rata-rata 150 sampai 200 ribu per bulan. Jadi bisa dibayangkan kalau hal itu terjadi," ungkapnya. Soal target kunjungan wisatawan ke Indonesia sejumlah 17 juta orang, Menpar Arief Yahya dengan berat hati menyampaikan target wisatawan tahun ini bisa dikatakan tidak tercapai dan hanya berada di angka 16,5 juta orang. "Mengapa bisa demikian, hal ini bisa saya katakan akibat bencana alam, gempa yang beruntun. Sebenarnya tidak enak mengatakan ini, tapi harus saya sampaikan," sebut Menpar. Akibatnya kerugian yang mesti ditanggung sektor ini rata-rata mencapai 100 ribu per bulan dan ini diperkirakan terjadi dalam kurun waktu 6 bulan. "Lima bulan di tahun 2018 dan 1 bulan di tahun 2019. Dan tahun ini kita akan shorted sekitar 500 ribu, jadi dari target 17 juta, pastinya hanya akan mencapai 16,5 juta," tandasnya. Bahkan tahun lalu juga terjadi hal yang sama akibat erupsi Gunung Agung dan kerugian secara nasional mencapai 1 miliar dolar AS dalam kurun waktu 6 bulan.

wartawan
Arief Wibisono
Category

7 Hal yang Menentukan Harga AC di Pasaran

balitribune.co.id | Memilih AC yang tepat bukan hanya soal merek atau model, melainkan juga memperhatikan berbagai faktor yang memengaruhi harga ac di pasaran. Saat ini, ada banyak pilihan AC dengan fitur dan teknologi berbeda. Karena itulah, memahami apa saja yang menentukan harga sebuah AC membantu Anda mengambil keputusan lebih bijak dan sesuai kebutuhan.

Baca Selengkapnya icon click

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.