Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Hitung Ketahanan Pangan Sesuai Fakta Lapangan

PLENO - Rapat Pleno Ketahanan Pangan, Bupati minta data sesuai dengan fakta lapangan.

BALI TRIBUNE - Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta membuka Rapat Pleno Ketahanan Pangan di ruang rapat Kantor Dinas Pertanian, Rabu (28/11). Pada rapat kali ini, Bupati Suwirta sampaikan kegundahannya, karena selama ini program-program dilakukan hanya sebatas rutinitas dan tidak maksimal. Untuk itu dirinya berharap kepada masing-masing Pokja yang berasal dari berbagai OPD supaya bekerja secara maksimal sesuai tupoksinya. Pokja Distribusi Pangan diminta memotong jalur distribusi, sehingga akan dapat membantu dalam menekan inflasi. Selain itu program Beli Mahal Jual Murah juga diminta untuk dikawal dengan baik, karena program ini akan digunakan sebagai rolemodel dalam menekan inflasi daerah. "Jangan sampai program beli mahal jual murah berubah menjadi Beli mahal jual mahal, saya minta pihak KUD untuk terus melakukan perhitungan berdasarkan perkembangan pasar, sehingga program ini bisa tetap berjalan," ujar Bupati Suwirta. Untuk mengangkat produk pertanian local, Bupati Suwirta mendorong Pokja Distribusi Pangan untuk menciptakan produk oleh oleh khas Klungkung yang berasal dari produk pertanian lokal seperti kacang mete, kacang tanah, nangka dan  rumput laut. Dirinya merasa selama ini Klungkung belum memiliki produk pertanian dan perkebunan seperti didaerah lain. Produk olahan dari pertanian ini diharapkan akan memenuhi pasar pasar swalayan yang ada di Kabupaten Klungkung sebagai produk oleh oleh. Bupati Suwirta juga meminta petani diberikan edukasi system pertanian dengan konsep organik. Karena menurutnya produk organic memiliki harga jual yang lebih tinggi dibanding produk biasa. Dirinya juga menyarankan dalam menentukan langkah dan strategi untuk pengambilan keputusan, supaya menggunakan data yang akurat sesuai keadaan di lapangan. Seperti, perkembangan alih fungsi lahan dan angka hasil produksi pertanian yang dihasilkan selama setahun. Kedepannya, mulai  tahun 2019 Bupati Suwirta perintahkan penghitungan ketahanan pangan harus berdasarkan fakta dan data di lapangan, bukan perhitungan analisa data dari atas meja. “Dibutuhkan ketekunan, kemauan yang keras serta koordinasi antar Pokja sehingga semua program yang sudah dirancang bisa berjalan maksimal,” ujar Bupati asal Nusa Ceningan.   Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Wayan Durma mengatakan, pelaksanaan rapat pleno Dewan Ketahanan Pangan bertujuan untuk menentukan kebijakan pangan di Klungkung disamping membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan secara berkala. “Selain membahas laporan pelaksanaan tugas secara berkala juga untuk menentukan kebijakan pangan maupun menentukan rumusan strategis untuk program pemantapan ketahanan pangan yang ingin diwujudkan kedepan,” ujar Wayan Durma. Rapat Pleno Dewan Ketahanan Pangan   tahun 2018 ini,  dihadiri oleh 100 (seratus) orang peserta yang merupakan representasi dari masing-masing kelompok kerja dan sejumlah pihak  yang terkait dengan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Klungkung. Diantaranya Kelompok Kerja Ketersediaan Pangan, yang di koordinir oleh Kepala Dinas Pertanian   Kabupaten Klungkung. Kelompok Kerja Distribusi Pangan, yang dikoordinir oleh Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung. Serta Kelompok Kerja Konsumsi dan Keamanan Pangan, yang dikoordinir oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung. Rapat kali ini juga dihadiri, perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Propinsi Bali, para PPL, Kelian subak sawah se-Kabupaten Klungkung dan instansi terkait.  

wartawan
Ketut Sugiana
Category

Sinergi OJK, BPS, dan LPS Siapkan SNLIK 2026, Petakan Literasi Keuangan Hingga Pelosok

balitribune.co.id | Denpasar - Upaya memetakan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Bali memasuki babak baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi mematangkan persiapan pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 dengan cakupan wilayah yang diperluas hingga seluruh kabupaten/kota di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Usai Banjir Pancasari Pansus TRAP DPRD Bali Bongkar Dugaan Penyelundupan Hukum HGB Bali Handara

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali merekomendasikan penyegelan sejumlah proyek dan ruas jalan di kawasan Bali Handara Golf, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Rekomendasi ini muncul menyusul dugaan kuat keterkaitan aktivitas pembangunan dengan banjir besar yang merendam puluhan rumah warga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bank BPD Bali Tuntaskan KUR 100 Persen, Perkuat Ekonomi Riil dari Akar Rumput

balitribune.co.id | Denpasar - Komitmen Bank BPD Bali sebagai penggerak utama ekonomi daerah kembali terkonfirmasi sepanjang 2025. Bank milik Pemerintah Provinsi Bali ini berhasil menuntaskan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 100 persen, sebuah capaian yang menempatkannya sebagai salah satu institusi keuangan daerah paling agresif dalam mendorong ekonomi kerakyatan.

Baca Selengkapnya icon click

Senderan Proyek Vila Jebol Timpa Pura Manik Suci Ubud

balitribune.co.id | Gianyar - Peristiwa longsornya tembok senderan proyek vila di Banjar Mawang Kaja, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, menuai sorotan tajam. Pasalnya, lokasi proyek yang berada tepat di atas area Pura Manik Suci tersebut kini menyebabkan kerusakan pada bangunan suci akibat jebolnya tembok penyangga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dirut Perumda Sanjayaning Singasana Mundur Demi Posisi Baru di Perumda Pasar Badung

balitribune.co.id | Tabanan – Direktur Utama (Dirut) Perumda Sanjayaning Singasana, Kompyang Gede Pasek Wedha, secara mendadak mengundurkan diri. Pengunduran diri itu bukannya tanpa sebab. Kompyang belum lama ini terpilih sebagai Direktur Utama Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (MGS) di Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click

Antisipasi Pilkel 2027, Komisi I DPRD Tabanan Konsultasikan Kekosongan Aturan Teknis UU Desa ke Kemendagri

balitribune.co.id | Tabanan – Kekosongan aturan teknis dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP terkait penjabaran Undang-Undang Desa yang baru membuat Komisi I DPRD Tabanan berinisiatif untuk menanyakan mekanisme pencalonan perbekel (kepala desa). Pasalnya, pada 2027 mendatang, ada 97 desa di Kabupaten Tabanan yang akan menggelar pemilihan perbekel.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.