Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Hitung Ketahanan Pangan Sesuai Fakta Lapangan

PLENO - Rapat Pleno Ketahanan Pangan, Bupati minta data sesuai dengan fakta lapangan.

BALI TRIBUNE - Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta membuka Rapat Pleno Ketahanan Pangan di ruang rapat Kantor Dinas Pertanian, Rabu (28/11). Pada rapat kali ini, Bupati Suwirta sampaikan kegundahannya, karena selama ini program-program dilakukan hanya sebatas rutinitas dan tidak maksimal. Untuk itu dirinya berharap kepada masing-masing Pokja yang berasal dari berbagai OPD supaya bekerja secara maksimal sesuai tupoksinya. Pokja Distribusi Pangan diminta memotong jalur distribusi, sehingga akan dapat membantu dalam menekan inflasi. Selain itu program Beli Mahal Jual Murah juga diminta untuk dikawal dengan baik, karena program ini akan digunakan sebagai rolemodel dalam menekan inflasi daerah. "Jangan sampai program beli mahal jual murah berubah menjadi Beli mahal jual mahal, saya minta pihak KUD untuk terus melakukan perhitungan berdasarkan perkembangan pasar, sehingga program ini bisa tetap berjalan," ujar Bupati Suwirta. Untuk mengangkat produk pertanian local, Bupati Suwirta mendorong Pokja Distribusi Pangan untuk menciptakan produk oleh oleh khas Klungkung yang berasal dari produk pertanian lokal seperti kacang mete, kacang tanah, nangka dan  rumput laut. Dirinya merasa selama ini Klungkung belum memiliki produk pertanian dan perkebunan seperti didaerah lain. Produk olahan dari pertanian ini diharapkan akan memenuhi pasar pasar swalayan yang ada di Kabupaten Klungkung sebagai produk oleh oleh. Bupati Suwirta juga meminta petani diberikan edukasi system pertanian dengan konsep organik. Karena menurutnya produk organic memiliki harga jual yang lebih tinggi dibanding produk biasa. Dirinya juga menyarankan dalam menentukan langkah dan strategi untuk pengambilan keputusan, supaya menggunakan data yang akurat sesuai keadaan di lapangan. Seperti, perkembangan alih fungsi lahan dan angka hasil produksi pertanian yang dihasilkan selama setahun. Kedepannya, mulai  tahun 2019 Bupati Suwirta perintahkan penghitungan ketahanan pangan harus berdasarkan fakta dan data di lapangan, bukan perhitungan analisa data dari atas meja. “Dibutuhkan ketekunan, kemauan yang keras serta koordinasi antar Pokja sehingga semua program yang sudah dirancang bisa berjalan maksimal,” ujar Bupati asal Nusa Ceningan.   Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Wayan Durma mengatakan, pelaksanaan rapat pleno Dewan Ketahanan Pangan bertujuan untuk menentukan kebijakan pangan di Klungkung disamping membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan secara berkala. “Selain membahas laporan pelaksanaan tugas secara berkala juga untuk menentukan kebijakan pangan maupun menentukan rumusan strategis untuk program pemantapan ketahanan pangan yang ingin diwujudkan kedepan,” ujar Wayan Durma. Rapat Pleno Dewan Ketahanan Pangan   tahun 2018 ini,  dihadiri oleh 100 (seratus) orang peserta yang merupakan representasi dari masing-masing kelompok kerja dan sejumlah pihak  yang terkait dengan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Klungkung. Diantaranya Kelompok Kerja Ketersediaan Pangan, yang di koordinir oleh Kepala Dinas Pertanian   Kabupaten Klungkung. Kelompok Kerja Distribusi Pangan, yang dikoordinir oleh Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung. Serta Kelompok Kerja Konsumsi dan Keamanan Pangan, yang dikoordinir oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung. Rapat kali ini juga dihadiri, perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Propinsi Bali, para PPL, Kelian subak sawah se-Kabupaten Klungkung dan instansi terkait.  

wartawan
Ketut Sugiana
Category

Pemkab Badung Kembali Beri Bantuan Hari Raya Galungan, Wujud Nyata Pemerintah Ringankan 83 Ribu Beban Krama Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Komitmen Pemerintah Kabupaten Badung menghadirkan kebijakan yang inklusif, adaptif, dan berpihak kepada masyarakat terus diwujudkan secara konkret, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi serta memperkuat kesejahteraan sosial.

Baca Selengkapnya icon click

Komisi II DPRD Badung Raker Bersama 5 OPD Bahas Program Kegiatan Tahun 2026

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi II DPRD Badung menggelar rapat kerja (Reker) dengan mengundang lima organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung untuk membahas program kegiatan tahun 2026, bertempat di lantai II Gedung Dewan, pada Senin (10/11).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Selamat Memperingati Hari Pahlawan

Segenap Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Badung mengucapkan Selamat Memperingati Hari Pahlawan 10 November 2025.

“Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan.”

Mari kita kobarkan semangat kepahlawanan dalam diri, meneladani perjuangan para pahlawan bangsa
untuk membangun Badung yang maju, berdaya saing, dan berkarakter.

Baca Selengkapnya icon click

Soal Penyesuaian Target Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, Ketua DPRD Badung: Sangat Realisitis dan Keputusan yang Tepat

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti mengapresiasi langkah pemerintah yang telah merespons seluruh masukan secara jelas dan komprehensif terhadap pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Badung atas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Komisi IV DPRD Badung Kawal Bansos Hari Raya Rp2 Juta per KK

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi IV DPRD Badung mengaku akan terus mengawal seluruh bantuan kepada masyarakat Kabupaten Badung. Sejumlah bantuan yang sedang 'hot' akan disalurkan oleh Pemkab Badung adalah bantuan sosial (Bansos) tunai untuk hari raya sebesar Rp2 juta per KK. Bansos kali kedua yang disalurkan lewat Dinas Sosial ini kurang lebih menyasar 150 ribu KK penerima dengan anggaran sekitar Rp200 miliar.

Baca Selengkapnya icon click

Masalah Kemacetan Masih Jadi Sorotan Komisi II DPRD Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi II DPRD Badung menyoroti besarnya anggaran yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung. Instansi ini mengelola anggaran lebih dari Rp3 triliun. Anggaran yang besar ini diharapkan bisa dikelola secara maksimal, terutama untuk menyelesaikan masalah kemacetan dan estetika utilitas.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.