Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Hotel/Restaurant di Bali Tandatangani Kerjasama Penggunaan Produk Lokal

Bali Tribune / Gubernur Bali Wayan Koster

balitribune.co.id | DenpasarKebijakan Gubernur Bali, Wayan Koster untuk memasarkan dan memanfaatkan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali sesuai pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 kembali mendapatkan dukungan dari Hotel/Restaurant di Bali dengan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penggunaan Produk Lokal Bali, yang dilaksanakan oleh Toya Devasya Geopark Resort & Spa, Wapa Di Ume Ubud Resort & Spa, Ashyana Candidasa Beach Resort, Raffles Bali, Maya Sanur Resort & Spa, The Royal Pita Maha, Tjampuhan & Restaurant Group, Hotel Santrian Group, Legian Beach Hotel, Kutus Kutus New Sunari Lovina Beach Resort, Dewi Sinta Hotel & Restaurant Tanah Lot-Bali, Pramana Natura Nusa Penida, dan Bombora Wave Lodge Medewi.

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penggunaan Produk Lokal Bali antara pihak Hotel/Restaurant dengan Paiketan Perusahaan Umum Daerah Pangan Bali, Kabupaten Tabanan yang mewakili petani di Bali disaksikan Gubernur Bali, Wayan Koster bersama Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho, dan seluruh Pengurus BPD PHRI Provinsi, Kabupaten/Kota se-Bali di Ruang Tirta Gangga, Kantor Bank Indonesia Provinsi Bali pada, Selasa (Anggara Wage, Gumbreg) 27 Juni 2023.

Gubernur Bali menyampaikan, PHRI harus bersinergi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali, hingga semua pemangku kepentingan untuk secara bersama – sama membangun Bali di semua sektor. Gubernur Koster mengajak seluruh pelaku pariwisata di Bali, berhenti bahagia sendiri, namun agar maju bersama, bahagia bersama, hidup bersama, dan mendapat manfaat bersama agar dunia ini harmoni.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali dikeluarkan, supaya ada keterkaitan antara pelaku usaha ekonomi di Bali termasuk pariwisata dengan hulunya Bali yaitu, budaya Bali. Kalau semua melupakan budaya Bali, jangan harap pariwisata Bali akan berkelanjutan, karena hulunya pariwisata Bali adalah budaya Bali dengan memiliki kekuatan adat istiadat, tradisi, seni dan kearifan lokalnya. Jujur saja, selama ini budaya Bali yang memelihara, membangun, dan memajukan pariwisata Bali.

Seluruh Hotel/Restaurant di Bali berkontribusi membahagiakan para petani. PHRI sebagai salah satu organisasi yang memiliki kekuatan dibidang pariwisata, harus mengajak Hotel/Restaurant membantu petani, nelayan, dan perajin di Bali supaya mereka ikut bahagia. Kalau petani, nelayan, dan perajinnya bahagia, maka mereka akan mendoakan pariwisata Bali bisa terus berkelanjutan.

Saat ini hotel yang sudah menjalin kerjasama untuk memanfaatkan produk lokal Bali atas dukungan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho ialah Marriott Group. Untuk itu, ajakan Gubernur Bali untuk meminta semua Hotel/Restaurant di Bali memanfaatkan produk lokal Bali disambut antusias oleh pengurus PHRI Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali. Pada akhir bulan Juli 2023, PHRI mengagendakan akan mengundang 100 Hotel/Restaurant di Bali melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penggunaan Produk Lokal Bali.

Gubernur Koster mengajak PHRI agar selalu berada dalam barisan yang sama dengan semangat yang sama agar pariwisata Bali survive, berkualitas, tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati yang juga menjabat sebagai Ketua BPD PHRI Bali menyampaikan apresiasi yang setinggi - tingginya kepada Gubernur Koster atas dukungannya terhadap pariwisata Bali.

Wagub Tjok Oka Sukawati mengajak pengurus PHRI Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali bersinergi dan secara bersama – sama membangun perekonomian Bali dengan mengimplementasikan Peraturan Gubernur Bali No.79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali, Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 04 Tahun 2021 tentang Penggunaan Kain Tenun Endek Bali/kain Tenun Tradisional Bali, serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali.

“Manfaatkanlah produk lokal Bali seperti buah, sayur, dan lain sebagainya untuk para wisatawan Kita yang ada di Hotel/Restaurant. Hal ini sebagai bentuk sinergitas dan upaya Kita bersama dalam membangun pariwisata dan perekonomian Bali secara menyeluruh serta berkelanjutan,” pungkasnya.

wartawan
YUE

DPRD Bangli Desak Dinas PUPR Prioritaskan Perbaikan Jalan Penunjang Pariwisata

balitribune.co.id I Bangli - Komisi III DPRD Bangli  mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli dalam hal ini Dinas PUPR untuk segera melakukan perbaikan atas kerusakan jalan-jalan yang merupakan jalur obyek pariwisata. Mengingat sektor pariwisata sebagai penunjang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Baca Selengkapnya icon click

Target Pendapatan Badung Meleset, ASN Tetap Dapat Insentif Upah Pungut

balitribune.co.id I Mangupura - Target pendapatan Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2025 gagal tercapai. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya terealisasi sebesar Rp8,06 triliun atau 79,20 persen dari target Rp10,18 triliun. Meski demikian, aparatur sipil negara (ASN) di dinas penghasil tetap akan menerima pembayaran upah pungut atau insentif pemungutan pada triwulan IV dengan memanfaatkan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi Golkar Soroti Ketergantungan PAD Badung pada Pariwisata, Desak Percepatan Belanja Infrastruktur

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Badung, Senin (13/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi PDIP Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti SiLPA Badung Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah melalui evaluasi Gubernur Bali. Meski demikian, fraksi berlambang banteng tersebut menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click

Dokumen Calon Pekerja Migran Ditahan LPK, Disnaker Buleleng Turun Tangan

balitribune.co.id I Singaraja - Sejumlah dokumen pribadi milik calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ditahan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Analisa Bali College, Desa Depaha, Kecamatan Kubutambahan. Adanya penahanan dokumen tersebut langsung disikapi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Buleleng. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.