Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

HPN 2026: Saatnya Pers Profesional Mengawal Demokrasi dan Ekonomi

wartawan
Bali Tribune / Arief Wibisono, S.I.Kom., M.I.Kom., CT BNSP - Wakil Ketua Bidang Pendidikan PWI Bali dan Wartawan Bali Tribune

balitribune.co.id | Hari Pers Nasional (HPN) 2026 kembali menjadi penanda penting perjalanan dunia jurnalistik Indonesia. Lebih dari sekadar seremoni tahunan, peringatan ini menghadirkan ruang refleksi tentang bagaimana Pers menjalankan perannya sebagai pilar demokrasi, penjaga akal sehat publik di tengah gempuran media sosial, sekaligus pengawal arah pembangunan bangsa.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, posisi Pers sesungguhnya sudah sangat jelas. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menegaskan bahwa kemerdekaan Pers adalah wujud kedaulatan rakyat. Artinya, kerja jurnalistik bukan sekadar aktivitas menyampaikan berita, melainkan bagian dari mekanisme publik untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kontrol sosial terhadap kekuasaan.

Pada tahun ini, HPN mengangkat tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat.” Tema tersebut mengandung pesan kuat - kualitas demokrasi dan ketahanan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari kesehatan ekosistem Pers.

Pers yang sehat berarti Pers yang bekerja dengan integritas moral, profesional dalam metode, serta teguh menghadirkan informasi yang jujur dan berimbang. Di tengah derasnya hoaks, arus disinformasi, klikbait, dan polarisasi opini, tuntutan terhadap kualitas Pers terasa semakin relevan.

Di era banjir data dan algoritma, ancaman terhadap Pers bukan lagi semata sensor, melainkan erosi kepercayaan. Ketika publik mulai ragu, ketika berita dianggap sekadar opini berkepentingan, saat itulah fondasi Pers sebenarnya sedang retak.

Tugas berat Pers di tengah disrupsi media, menghadirkan informasi yang akurat dan disampaikan secara bertanggung jawab akan melahirkan kepercayaan publik. Dan kepercayaan, dalam konteks apa pun, adalah modal sosial yang amat mahal. Dari sanalah lahir optimisme, partisipasi warga, hingga dukungan terhadap kebijakan pembangunan.

Korelasi inilah yang membuat tema HPN 2026 menjadi strategis. Ketika publik percaya pada informasi, maka fondasi ekonomi pun menjadi lebih kokoh. Dunia usaha bergerak dengan kepastian, investor membaca situasi dengan lebih jernih, dan masyarakat mampu mengambil keputusan berbasis data, bukan kabar burung atau katanya.

Dengan kata lain, kerja jurnalistik yang berkualitas berkontribusi langsung pada kedaulatan ekonomi.

HPN 2026 juga menjadi pengingat bahwa tugas Pers tidak berhenti pada fungsi kritik. Pers adalah mitra pembangunan. Ia menerangi capaian, mengingatkan kekurangan, serta membuka ruang dialog agar arah kebijakan tetap berpihak pada kepentingan publik.

Karena itu, peringatan tahun ini diharapkan tidak hanya menjadi pesta bagi para pewarta, tetapi momentum evaluasi bersama - sudah sejauh mana Pers menjaga denyut nadi demokrasi, dan seberapa besar ia ikut menegakkan fondasi bangsa.

Puncak peringatan Hari Pers Nasional 2026 yang digelar di Provinsi Banten. Seluruh insan pers serta masyarakat luas diajak untuk hadir dan meramaikan perhelatan tersebut sebagai simbol kolaborasi antara media dan publik.

Semangatnya sederhana namun mendalam - tanpa Pers yang sehat, sulit membayangkan ekonomi yang berdaulat. Dan tanpa keduanya, bangsa yang kuat hanya akan menjadi slogan.

"Selamat Hari Pers Nasional 2026. Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat". 

wartawan
RED
Category

Badung Tetap Berharap Bisa Buang Sampah ke Bangli, Bupati: Wajar Minta Kompensasi

balitribune.co.id | Mangupura - Rencana Kabupaten Badung dan Kota Denpasar membuang sampahnya ke Bangli masih terus digodok bersama Pemprov Bali.

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bahkan memberi signal kalau Pemkab Badung siap memberikan kompensasi ke Pemerintah Kabupaten Bangli asal sudah ada kesepakatan bersama baik antara gubernur Bali, Walikota Denpasar dan Badung sendiri.

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Bongkar Dugaan Pelanggaran Serius Hotel The Edge dan Mulia

balitribune.co.id | Denpasar - Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali membuka kembali tabir persoalan tata ruang dan perizinan hotel-hotel besar di Bali.  Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Bapemperda Lantai II, Gedung DPRD Bali, Selasa (6/1), dua hotel mewah di kawasan Badung, Hotel The Edge di Pecatu dan Hotel Mulia di Nusa Dua, menjadi sorotan tajam.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kasus Akasia, Puluhan Warga Berpakaian Adat Kawal Pemeriksaan Gung Kris di Polresta

balitribune.co.id | Denpasar - Polresta Denpasar didatangi puluhan warga pendukung Gung Kris pada Selasa (6/1), pukul 09.30 Wita untuk memberikan dukungan moral berkaitan dengan proses pemeriksaan kasus perselisihan malam tahun baru di Jalan Akasia yang berujung pada aksi penganiayaan dan penombakan.

Baca Selengkapnya icon click

Pujawali Pura Dhang Kahyangan Petitenget, Hingga 10 Januari Umat Tidak Diperkenakan Melaksanakan Upacara Atiwa-tiwa

balitribune.co.id | Mangupura - Pura Dhang Kahyangan Petitenget, Kerobokan, Kabupaten Badung, pada hari ini melaksanakan upacara Ngajum Ida Bhatara sebagai rangkaian awal menjelang Pujawali yang akan digelar pada Rabu (7/1/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Salurkan Kendaraan Pengangkut Sampah, BRI Dukung Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Gianyar

balitribune.co.id | Gianyar - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  Region 17/ Denpasar melalui program BRI Peduli Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menyalurkan bantuan berupa dua unit kendaraan pengangkut sampah kepada Pemerintah Kabupaten Gianyar, beberapa waktu lalu.

Baca Selengkapnya icon click

Klarifikasi Kasus Anak Kembar: Anak Tidak Diculik, Penyelidikan Perkara Dihentikan

balitribune.co.id | Denpasar - Penyelidikan kasus dugaan tindak pidana yang melibatkan Warga Negara Asing (WNA) asal Australia, Paul Lionel La Fontaine dengan mantan istrinya, Adinda telah dihentikan oleh pihak kepolisian. Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SPPP) beromor: SPPP/106/XI/Res 1.24/2025/Samesknm 1 itu diterbitkan pada 17 November 2023, menyatakan bahwa penyelidikan dihentikan karena tidak ditemukan bukti adanya tindak pidana.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.