Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

HPPNP Nusa Penida Dukung Pungutan Retribusi Wisatawan

Bali Tribune/ DATANGI - Kedatangan HPPNP datangi kediaman Bupati Suwirta, dukung pengenaan retribusi wisatawan.
balitribune.co.id | Semarapura - Bupati Nyoman Suwirta menyambut baik aspirasi dan masukan dari Himpunan Penggiat Pariwisata Nusa Penida [HPPNP]  yang dipimpin Ketuanya. Putu Gede Suka Widana bersama  sekitar 15 orang mendatangi kediaman pribadi Bupati Suwirta di Banjar Siku, Kamasan, Klungkung, Rabu (3/7).   
 
Kedatangan mereka ini untuk  menyampaikan sumbang pemikiran serta aspírasi kepada Bupati Suwirta  terkait tentang perkembangan pariwisata  saat ini di Nusa Penida. Pada kesempatan itu Bupati Suwirta menyatakan rasa senangnya dengan kedatangan mereka karena hal itu demi kemajuan Kepariwisataan di Klungkung khususnya di Nusa Penida.
 
Bupati Suwirta merespon positif dengan masukan terkait retribusi yang dipungut sesuai Perda yang harus dilaksanakan itu untuk  pembangunan di Nusa Penida nantinya. Dirinya meminta kepada warga di Nusa Penida jangan asal posting hal hal yang terkait retribusi ,malah ini bisa membawa imeg negatif,sebaiknya dipostinglah tempat tempat yang indah di Nusa Penida. “Saya yakin kan nantinya hasil retribusi yang terkumpul itu untuk perbaikan inprastruktur maupun lainnya di Nusa Penida.Bukannya uangnya mau dibawa kemana kemana jelas ini pemikiran yang tidak baik nantinya kita akan bicara kepada semua pihak agar memahami ini,” terang Bupati Suwirta.
 
Terkait dengan kesiapan operator Boat yang ada di Nusa Penida menurutnya sebagian besar sudah menyatakan kesiapannya untuk membantu memungut rstribusi tersebut. “Saat ini satu lagi operator Boat Marlin sudah tanda tangan MOU siap memungut retribusi. Masalah hal lain masukan dari himpunan Penggoat Pariwisata di Nusa Penida itu pasti kita perhatikan untuk kemajuan pariwisata di Nusa Penida,” tandasnya.
 
Aspirasi HPPNP yang disampaikan oleh Gede Metro menyatakan pada dasarnya sangat mendukung retribusi yang sudah diperdakan, namun ada beberapa hal yang perlu dievaluasi dalam penerapannya, diantaranya terkait Lokasi pemungutan, diupayakan agar bisa diseluruh pelabuhan yang ada di Nusa Penida sehingga tidak muncul ketimpangan dan kecemburuan sosial yang menimbulkan polemik di masyarakat.
 
Disamping itu diseluruh pelabuhan yang ada Posko pemungutan, upayakan agar terlihat lebih elegan agar tidak terlihat seperti posko pembagian sembako. Akan lebih bagus bila pemungutan retribusi menjadí  satu meja dengan counter tiket boat keberangkatan ke Nusa Penida dan di Nusa Penida petugas retribusi hanya melakukan pengecekan tiket ulang.
 
Petugas pemungutan upayakan agar mengerti dan paham tatacara menjelaskan kepada wisatawan bila dibutuhkan informasi terkait retribusi yang dilakukan. Diharapkan Petugas keamanan, agar tidak terlalu banyak ditempatkan di Pos saat pemungutan retribusi sehingga wisatawan tidak kaget dan terkesan seolah-olah di Nusa Penida sedang ada kekacauan dan kesannya seperti pemalakan (gangster).
 
“Pungutan di tempat wisata satu pintu seperti yang diperdakan merupakan pola yang sangat efektif dan efisien untuk Nusa Penida. Jangan lagi ada pemungutan di tempat-tempat wisata apapun bentuk dan alasannya. Kalaupun sudah ada perdes, mohon untuk diatensi agar perdes bisa dibekukan mengingat perda sudah berlaku.  Terkecuali terkait masalah pungutan parkir kendaraan, mengenai teknisnya kami percayakan kepada pemerintah maupun desa adat dan desa dinas dalam pengelolaannya,” terang Gede Metro.
 
Terkait Fasilitas objek wisata,sebagai  penunjang keberlangsungan pariwisata,  diupayakan agar tersedia lahan parkir yang memadai beserta petugas parkir, toilet standar international (meskipun berbayar), sign board. Sementara untuk penanggulangan  Sampah dan kebersihan agar diperhatikan tidak dianggap sepele karena kebersihan adalah penunjang utama dalam pariwisata.Untuk itu diupayakan dísetiap destinasi, pelabuhan dan tempat-tempat tertentu disediakan bak sampah yang diambil rutin oleh petugas kebersihan. Khusus untuk menjaga keamanan tamu agar dipersiapkan (rambu-rambu) peringatan, life guard atau petugas keamanan.
 
Diminta agar Pemkab memperhatikan Sumber daya manusia (SDM) yang mjumpuni menangani perkembangan pariwisata di Nusa Penida agar tidak  diluar kendali. Apabila hal itu dibíarkan, niscaya citra baik dan stabilitas pariwisata Nusa Penida akan terhambat. Mereka berharaf agar pemerintah mengupayakan adanya pendidikan/pelatihan skill pariwisata baik itu berupa pelatihan, pembekalan hingga sertifikasi. Sementara untuk insfrasruktur jalan, mereka memohonkan  agar ada upaya yang lebih cepat dan tanggap dari pemerintah mengatasi jalan yang rusak maupun yang berlobang. 
wartawan
Ketut Sugiana
Category

Karangasem Krisis Murid, Banyak Sekolah Hanya Mendapatkan 2 Hingga 8 Murid Baru

balitribune.co.id | Amlapura - Kabupaten Karangasem saat ini tengah mengalami krisis murid atau siswa. pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026, hampir sebagian besar Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Karangasem mengalami kekurangan murid baru atau jumlah murid baru yang mendaftar dan melakukan pendaftaran ulang masih jauh dari jumlah kuota yang didaftarkan oleh sekolah di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

Wakil Bupati Karangasem Pimpin Apel Peringatan Perang Besar Tanah Aron ke-79

balitribune.co.id | Amlapura - Wakil Bupati Karangasem, Pandu Prapanca Lagosa, memimpin langsung Apel Peringatan Perang Besar Tanah Aron ke-79 yang digelar di Lapangan Tanah Aron, Bebandem, Senin (7/7). Apel ini menjadi momentum penting untuk mengenang perjuangan para pahlawan Tanah Aron dalam mempertahankan tanah air dari penjajahan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Setujui Pertanggungjawaban APBD 2024, F-PDIP Apresiasi Pemkab Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan tersebut disampaikan dalam pembacaan Pandangan Umum (PU) Fraksi PDI Perjuangan pada Rapat Paripurna DPRD Badung, Selasa (8/7) di ruang Sidang Utama Gosana, Gedung DPRD Badung. 

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Badung Diminta Berhati-hati Dalam Tata Kelola APBD 2025, F-Golkar: Penetapan Target PAD Harus Lebih Realistis

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna membahas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa (8/7). 

Dalam rapat yang digelar di Gedung DPRD Badung ini, Fraksi Golkar mengharapkan pentingnya penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih realistis agar tidak menghambat jalannya program di OPD.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

F-Gerindra DPRD Badung Soroti Pengelolaan Anggaran dan Dorong Reformasi Tata Kelola Sektor Publik

balitribune.co.id | Mangupura - Dalam Rapat Paripurna Pertama Masa Sidang Ketiga DPRD Kabupaten Badung Tahun 2025 yang membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Fraksi Partai Gerindra menyampaikan pandangan umum secara konstruktif dan objektif. 

Penyampaian ini dibacakan oleh Ida Bagus Gede Putra Manubawa, S.E, mewakili Fraksi Gerindra di Ruang Sidang Utama Gosana, DPRD Badung, Selasa (8/7).

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Tabanan Sepakati Penetapan Empat Ranperda

balitribune.co.id | Tabanan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tabanan menyepakati penetapan rancangan peraturan daerah (ranperda) yang diajukan pihak eksekutif. Keempat ranperda yang disepakati itu yakni tentang Laporan Keterangan dan Pertangungjawaban (LKPJ) Bupati Tabanan tahun anggaran 2024. Berikutnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, Rencana Pembangunan Industri, dan Penataan Banjar Dinas.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.