Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

IDI Cabang Denpasar Yakinkan Tak Ada Vaksin Booster Ilegal

Bali Tribune/Ilustrasi - Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6-11 tahun di wilayah Kabupaten Klungkung, Bali, Rabu (5/01/2022).

balitribune.co.id | Denpasar  -  Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Denpasar, Bali meyakinkan melalui pengawasan secara ketat dari TNI-Polri dan juga pemerintah setempat, maka tidak ada vaksin booster ilegal yang masuk di wilayah Bali.
 
 "Sampai dengan saat ini saya melihat bagaimana pemerintah dan juga TNI-Polri berkonsentrasi mempertanggungjawabkan rantai distribusi vaksin itu, dan bagaimana pemerintah juga menyiapkan manajemen risiko untuk menghindari vaksin ilegal," kata Ketua IDI Cabang Denpasar dr. I Ketut Widiyasa saat dikonfirmasi di Denpasar, dikutip  dari Antara, Rabu.
 
Ia menjelaskan proses distribusi sudah melalui pemeriksaan yang ketat, pengawalan secara masif oleh petugas dan juga dibawa dari gudang obat masing-masing daerah.
 
Selain itu, setiap fasilitas kesehatan yang akan menyelenggarakan vaksinasi juga berada dalam pengawasan Dinas Kesehatan Bali. Untuk itu, informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terkait vaksinasi booster ilegal harus dihindari.
 
"Saya yakin pemerintah juga sudah menyiapkan manajemen risikonya untuk mencegah vaksin palsu. Namun, dalam pelaksanaannya pasti ada aja oknum-oknum ingin memanfaatkan ketakutan masyarakat terkait vaksin itu. Seperti menyebarkan informasi hoaks tentang memberikan suntikan kosong, vaksin palsu, tapi tetap semua yang vaksin itu tercatat dan aman," ujarnya.
 
Sebelumnya, untuk tenaga kesehatan yang divaksinasi booster sudah mencapai lebih dari 85 persen untuk seluruh Bali. Kata dia, tidak ada dampak signifikan yang terjadi, hanya respon tubuh yang tidak jauh berbeda saat vaksin dosis pertama dan kedua.
 
"Capaian seluruh Bali sampai di bulan Oktober 2021 mencapai 85 persen dan saya yakin semuanya saat ini sudah lebih, dan melampaui target pemerintah. Saat itu vaksin dosis ketiga dengan jenis Moderna," katanya.
 
Sementara untuk pelaksanaan 12 Januari mendatang masih menunggu sistem pelaksanaannya dari pemerintah pusat.
wartawan
HAN
Category

Diprotes Warga, Lurah Renon Sebut Pemilihan Kaling Kaja Sesuai Prosedur

balitribune.co.id | Denpasar - Lurah Renon, Gede Suweca disomasi oleh warga karena dianggap tidak transparan dalam proses penetapan Kepala Lingkungan (Kaling) Kaja, Kelurahan Renon, Denpasar Selatan. Warga memandang penetapan Kaling Kaja mengandung cacat prosedural sehingga merugikan masyarakat lingkungan.

Baca Selengkapnya icon click

Rumah Ketua LPD Selulung Digeledah

balitribune.co.id | Bangli - Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Bangli  melakukan penggeledahan guna mengungkap  dugaan kasus korupsi  yang terjadi di  Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Selulung. Penggeledahan menyasar kantor LPD dan rumah Ketua LPD Selulung I Wayan Arsana dan rumah salah satu petugas bagian kredit, Jumat (17/10). 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dorong Literasi Keuangan Generasi Muda, Bank BPD Bali Gelar Expo Bulan Inklusi Keuangan

balitribune.co.id | Denpasar - Bank BPD Bali menggelar Expo Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025 sebagai bagian dari perayaan puncak BIK nasional yang rutin diperingati setiap bulan Oktober. Kegiatan berlangsung di Living World Denpasar, Jumat (17/10).

Baca Selengkapnya icon click

Koster Kembali Pimpin PDIP, Tegaskan Soliditas dan Regenerasi Partai

balitribune.co.id | Denpasar - Wayan Koster kembali dipercaya menakhodai Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Bali untuk masa bakti 2025–2030. Kepastian itu ditetapkan dalam Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) PDIP Bali yang digelar di Bali Sunset Road Convention Center, Denpasar, Sabtu (18/10).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Gus Par Tandatangani Kerja Sama Pajak, Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Pusat

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah Kabupaten Karangasem terus memperkuat langkah dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu upaya terbaru adalah dengan ikut menandatangani Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (PKS OP4D) Tahap VII Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.