Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Indikasi Penyelahgunaan Dana Desa, Warga Surati Kejari Hingga Kejagung

Bali Tribune/ PROYEK JALAN – Kondisi hasil proyek jalan rabat beton di salah satu banjar yang dilaporkan terindikasi penyalagunaan dana desa.
balitribune.co.id | Negara - Penggunaan dana desa kembali menjadi sorotan. Kali ini puluhan warga Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo menyoroti dana dalam proyek pembangunan infrstruktur yang dilaksanakan disejumlah banjar. Bahkan lantaran diduga ada indikasi penyalahgunaan, warga yang mengatasnamakan Masyarakat Peduli Desa Pergung bahkan telah melayangkan surat laporan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana, Kejaaksaan Tinggi (Kejati) Bali hingga Jaksa Agung RI.
 
Sejumlah warga yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Desa Pergung tersebut, Minggu (4/8) mennyebut indikasi penyalahgunaan dana tersebut terjadi pada APBDes 2018 pada kegiatan pembangunan infrastruktur secara swakelola. Dana proyek infrasturktur desa yang menjadi sorotan warga ini yakni kegiatan pembangunan jalan rabat beton dan jembatan jalan yang tersebar dibeberapa banjar. Seperti yang dilaksanakan diantaranya di Banjar Pangkung Apit, Banjar Petapan Kaja dan Banjar Petapan Kelod.
 
Adanya indikasi penyalahgunaan dana pada proyek tersebut menurut warga  disinyalir ada bahan-bahan material proyek yang tidak digunakan atau tidak sesuai antara dalam RAB dan pertanggungjawabannya (spj), seperti bahan tanah, pasir dan batu (tasirtu), plastik serta semen. Atas adanya dugaan indikasi penggunaan dana desa yang diambil (diamprah) namun tidak digunakan atau disalahgunakan itu, warga telah melayangkan surat pada 18 Juli 2019. Bahkan surat laporan itu langsung tandatangan 25 warga tersebut.
 
Dalam surat yang juga ditembuskan ke Kejati Bali, Jaksa Agung Kejaksaan RI, Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung dan Jaksa Agung Muda Intelejen Kejagung tersebut tertuang tiga poin yang diduga ada kerugian anggaran desa. Warga memandang adanya indikasi agenda pembangunan fisik yang tidak transparan dan teridinkasi adanya perbuatan melawan hukum. Kini warga memohon agar Kejari Jembrana menindaklanjuti pelaporan yang telah disampaikan dalam surat tersebut dan memanggil pihak-pihak yang terkait.
 
“Harapan kami ada tindaklanjut terkait ini,” terang salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.  Sementara Kasi Pidsus Kejari Jembrana Ivan Praditya Putra dikonfirmasi Minggu kemarin juga membenarkan adanya laporan yang mengatasnamakan  Masyarakat Peduli Desa itu. Laporan itu  dikatakannya baru diterima pihaknya dan menurutnya akan ditindaklanjuti setelah ditelaah terlebih dahulu. Terhadap laporan warga itu, pihaknya memastikan akan menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan. (u)
wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Dukung Penegakan Hukum, Made Sunarta Hadiri Pemusnahan Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Umum di Kantor Kejari Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Wakil Ketua III DPRD Badung I Made Sunarta menghadiri pemusnahan barang bukti (BB) perkara tindak pidana umum (PIDUM) di Kantor Kejari Badung, pada Rabu (2/7). BB yang dimusnahkan ini telah memiliki kekuatan hukum tetap (incraht) periode November 2024 - Juni 2025. Kehadiran Made Sunarta ini sebagai bentuk dukungan DPRD Badung dalam penegakan hukum di Gumi Keris.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Karam di Selat Bali, Tim SAR Evakuasi 27 Penumpang Korban KMP Tunu Pratama Jaya

balitribune.co.id | Negara - Setelah Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tunu Pratama Jaya dilaporkan tenggelam di perairan Selat Bali pada Kamis (3/7/2027) dini hari, operasi pencarian kini masih terus dilakukan. Hingga Kamis siang ada sejumlah penumpang yang ditemukan meninggal dunia di perairan Pebuahan, Negara.

Baca Selengkapnya icon click

Tiga Tahun Kasus Mandeg di Polresta Denpasar, Investor Australia Bersurat ke Kapolri

balitribune.co.id | Denpasar - Penanganan perkara dugaan penipuan dan penggelapan dilaporkan investor asal Australia, Jeffrey Norman Cruickshank (78) ke Satreskrim Polresta Denpasar terkesan jalan di tempat. Buktinya, lebih dari tiga tahun Jeffrey Norman Cruickshank melaporkan I Nyoman Suastika dan Rieke Indriati hingga penyidik menerbitkan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) pada 10 Juni 2024, tetapi belum ada penetapan tersangka. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pansus II Tekankan Data Presisi Sebagai Landasan Pembangunan Daerah

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia khusus atau Pansus II DPRD Tabanan meminta keberadaan Data Presisi menjadi salah satu landasan utama penyelenggaraan pembangunan daerah yang akan dirangkum ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tabanan 2025-2029.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.