Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Indonesia Perlu Agenda Perkotaan Baru

Kementrian Pekerjaan Umum
Lana Winayanti saat berbicara kepada pers, di Sanur, Rabu (11/5).

Denpasar, Bali Tribune

Indonesia dipercaya untuk menjalankan peran strategis mendorong tercapainya kesepakatan agenda baru perkotaan (New Urban Agenda-NUA) yang akan ditetapkan dalam sidang Habitat III. NUA bertujuan memperbaharui komitmen negara-negara dunia untuk perumahan dan pembangunan perkotaan berkelanjutan.

Habitat III merupakan agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang permukiman dan pembangunan perkotaan berlanjut dengan tujuan untuk memastikan komitmen bersama menuju pembangunan perkotaan berkelanjutan.

Menurut Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Lana Winayanti, urbanisasi merupakan keniscayaan, jika tidak dikelola dengan baik akan timbul banyak masalah, di antaranya masyarakat menghuni rumah yang tidak layak, tidak memperoleh akses pelayanan dasar yang layak.

“Permukiman kumuh semakin banyak, kualitas lingkungan menurun, kemacetan lalu lintas makin parah, dan kualitas udara semakin buruk,” ujar Lana Winayanti kepada wartawan di gedung PIP2B, Sanur, Rabu (11/5).

Dalam dunia yang semakin mengkota, kata Lana, pada tahun 1976 saat Habitat I dilaksanakan, penduduk yang tinggal di perkotaan saat itu hanya 37 persen. Dan, 20 tahun kemudian tepatnya tahun 1996 penduduk yang tinggal di perkotaan mencapai 45 persen, dan di tahun 2016 ini sudah 55 persen lebih. Ia memperkirakan 20 tahun ke depan penduduk di perkotaan diperkirakan akan lebih dari 70 persen.

"Apa sih yang sebenarnya dikhawatirkan, kekhawatiran itu berada pada kapasitas pemerintah yang sebenarnya sangat terbatas untuk mengelola perkotaan, kalau kita tidak terbuka terhadap persoalan itu, maka perkembangan perkotaan semakin tidak akan teratur, banyak masalah yang terjadi kalau tidak di antisipasi dan direncanakan secara baik," jelasnya.

Sementara Guru Besar Arsitektur Universitas Udayana, Prof. Putu Rumawan mengatakan kekejaman di ibukota tampaknya diremain di Habitat III ini, untuk di waspadai bersama paling tidak isu lingkungan, arus globalisasi yang begitu kuat, kepentingan industri yang besar sudah masuk ke kota bahkan sudah masuk ke pelosok desa.

Menurut Rumawan, ada 4T yang akan membawa perubahan. Pertama adalah trip, kedua transportasi, ketiga tourism, dan keempat telekomunikasi. 4T ini akan berputar begitu cepat, dan yang sangat sulit untuk dihadapi bersama adalah perubahan.

"Perubahan inilah yang harus kita hadapi sekarang, bagaimana kita melawan bersama, selaras, ini yang kita lakukan, tetapi saya yakin bahwa Bali masih relatif mampu bertahan terhadap lokal genius yang dibingkai oleh kekuatan sosial  budaya, dan budaya merupakan bagian penting dalam mempertahankan perubahan itu," jelasnya.

wartawan
Edy Hermayasa
Category

Kado Istimewa Jelang HUT ke-386 Kota Amlapura, Karangasem Kembali Raih Opini WTP

balitribune.co.id | Amlapura - Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-386 Kota Amlapura, Pemerintah Kabupaten Karangasem kembali menerima kado istimewa berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Baca Selengkapnya icon click

Edukasi Inklusif untuk Generasi Hebat, Kepala Perwakilan BKKBN Bali Berikan Pembinaan Kesehatan Reproduksi di SLB Negeri 1 Klungkung

balitribune.co.id | Semarapura - Komitmen mewujudkan generasi muda yang sehat, berdaya, dan terlindungi terus diperkuat oleh Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Bali. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Dr. dr. Ni Luh Gede Sukardiasih, M.For., MARS, menghadiri secara langsung kegiatan Pembinaan Kesehatan Reproduksi bagi Kelompok Risiko Tinggi (Risti) yang diselenggarakan di SLB Negeri 1 Klungkung pada Senin (8/6/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Putu Parwata Pimpin Pansus Bahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

balitribune.co.id | Mangupura – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Badung yang membahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan menggelar rapat kerja di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Badung, Senin (8/6/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Badan Kehormatan (BK) sekaligus Ketua Pansus, I Putu Parwata, sebagai bagian dari upaya memperkuat regulasi internal DPRD dalam menjaga etika dan kehormatan lembaga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gusti Anom Gumanti Apresiasi WTP Badung, Berharap Catatan BPK Bisa Selesai Dalam Satu Bulan

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Badung Gusti Anom Gumanti, SH, MH, memberikan apresiasi kepada Bupati Badung, Wakil Bupati dan anggota di DPRD Badung atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun anggaran 2025. Ini menunjukkan bahwa sinergitas antara legislatif dan eksekutif sudah berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.