Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Infodemik Jadi Musuh Penanganan Covid-19

Bali Tribune/Dialog Produktif Semangat Selasa via Youtube di Media Center Komite Penanganan KPCPEN, Selasa (17/8), membahas hoaks di seputar penanganan Covid-19.



balitribune.co.id | BERBAGAI tantangan harus dihadapi pemerintah selaku pemangku kepentingan dalam penanganan Covid 19. Selain tantangan dalam upaya memutus penyebaran virus corona itu sendiri, hambatan lain juga dihadapi yaitu infodemik seputar Covid-19.
 
Infodemik ini mengarah pada informasi berlebih akan sebuah masalah, sehingga kemunculannya dapat mengganggu usaha pencarian solusi terhadap masalah tersebut. Hak itu diakui Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Bidang Digital dan Sumber Daya Manusia (SDM), Dedy Permadi.
 
Ia mengatakan, infodemik mengglobal karena turut memperburuk situasi dan tidak menolong sama sekali. "Istilah infodemik memperburuk situasi pandemik," kata Dedy dalam acara virtual Dialog Produktif Semangat Selasa via Youtube di Media Center Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).
 
Berbicara di forum bertajuk "Semangat Kemerdekaan Generasi Pandemi" pada Selasa (17/8), Dedy mencontohkan salah satu infodemik yang dapat berakibat fatal hingga menyebabkan korban nyawa. Yaitu mengenai salah satu obat penangkal Covid-19 yang membuat masyarakat merasa aman dengan adanya obat tersebut.
 
Informasi mengenai obat itu hoaks, tapi, masyarakat, kata dia, sudah terlanjur percaya, dan menjadi lengah dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes).  sehingga mengabaikan anjuran protokol kesehatan. "Muncul pula berbagai narasi yang menghasut tapi hoaks sehingga menyebabkan kepanikan, tambah Dedy.
 
Menurutnya, masyarakat yang akhirnya jadi korban. Pihaknya mencatat ada 1.857 isu hoaks yang beredar terkait Covid-19 dan vaksin. Salah satunya isu kalau vaksinasi bisa menimbulkan epilepsi. Padahal, hal itu tidaklah benar. Bahkan, Majeis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan, kalau vaksinasi itu halal serta aman.
 
Ada tiga cara menghalau hoaks mulai dari hulu yaitu mengedukasi masyarakat, selanjutnya level tengah yaitu menyaring dengan teknologi buatan dengan sebuah mesin milik Kementerian Kominfo. Dan terakhir di level hilir, yaitu kerja sama dengan Polri. Bila ada pelanggaran maka bisa langsung diproses secara hukum.
wartawan
VTR
Category

Pemkot Denpasar Komitmen Kelola Pengaduan Wujudkan Pelayanan Publik yang Lebih Baik

balitribune.co.id | Denpasar - Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya membuka secara resmi Rapat Konsultasi Teknis Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang  dilaksanakan di Gedung Graha Swaka Dharma Denpasar pada Selasa, (9/12) siang.  Kegiatan inu merupakan wujud komitmen Pemkot Denpasar dalam mengelola pengaduan sebagai masukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

6 Kendaraan Terlibat Kecelakaan Beruntun di Jalur Denpasar-Gilimanuk

balitribune.co.id | Tabanan - Bali Tribune – Enam kendaraan mengalami kecelakaan beruntun di jalur Denpasar-Gilimanuk, lingkungan Banjar Soka Kelod, Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, pada Senin (8/12) sore.

Meski tidak sampai menimbulkan korban jiwa, insiden yang terjadi sekitar pukul 17.30 Wita tersebut mengakibatkan arus lalu lintas di jalur utama Denpasar-Gimanuk tersebut sempat mengalami kemacetan.

Baca Selengkapnya icon click

TPA Suwung Berfungsi Lokasi Pemrosesan Akhir Sampah Residu

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia terkait penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Sarbagita Suwung yang selama ini masih menggunakan sistem pembuangan terbuka atau open dumping. Penutupan total ditargetkan rampung paling lambat 23 Desember 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tekanan Fiskal, Pemkab Buleleng Potong Tambahan Penghasilan ASN

balitribune.co.id | Singaraja - Akibat mengalami tekanan fiskal (fiscal stress), Pemerintah Kabupaten Buleleng berencana mengambil jalan pintas dengan memotong anggaran pengahsilan untuk pegawai. Langkah memotong anggaran penghasilan pegawai (ASN) itu disebut merupakan langkah efisiensi untuk menyelamatkan keuangan daerah.

Dalam proyeksi APBD 2026 kekurangan anggaran hingga mencapai Rp 50 miliar.

Baca Selengkapnya icon click

2025, Kejari Buleleng Terima 10 Laporan Dugaan Korupsi, Mayoritas Dihentikan

balitribune.co.id | Singaraja - Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng memaparkan capaian penanganan perkara korupsi dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang jatuh pada 9 Desember. Sepanjang Januari hingga Desember, tercatat sepuluh laporan pengaduan terkait dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) telah diterima bidang pidana khusus (pidsus) dari berbagai elemen masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.