Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Insentif Belum Cair, Bendesa Adat Merasa di-PHP

Bali Tribune/MELASPAS - Para Bendesa Adat se-Gianyar saat upacara melaspas Kantor MDA Gianyar.


balitribune.co.id | Gianyar- Insentif bendesa adat di Gianyar sempat dijanjikan Pemkab Gianyar akan cair awal bulan April. Namun, kenyataannya hingga akhir bulan April ini belum juga ada kepastian. Merasa di-PHP (pemberi harapan palsu), sejumlah bendesa mempertànyakan komitmen pemerintah. 
 
Meski nilai tidak banyak, namun bagi sebagian besar Bendesa insentif ini sangat membantu di tengah Pandemi ini. Dari keterangan salah seorang bendesa, insentif bendesa adat se Gianyar hingga kini tidak kunjung cair. Hal ini membuat dirinya dan sejumlah bendesa lainnya di Gianyar bertanya-tanya. "Kendati tunjangan insentif yang diberikan tidak begitu besar, sangat berarti bagi kami sebagai pengayah. Apalagi di tengah Pandemi ini, kami banyak tugas tambahan untuk mendukung kegiatan pemerintah," ungkapnya.
 
Disebutkan, pihaknya belum menerima insentif bendesa dari bulan Januari hingga Mei ini. Sempat ada kabar akan cair awal bulan April tapi hingga kini belum ada. Besaran insentif tersebut yakni 1,3 Juta untuk bendesa adat dan 900 ribu untuk kelian adat. Kendati demikian diakuinya pihaknya masih bersyukur ada dana BKK untuk desa adat dari provinsi yang sudah cair. Dana BKK tersebut bisa digunakan untuk insentif sesuai aturan penggunaan dana BKK. "Kalau di Kabupaten 1,3 juta, BKK Provinsi 1,5 juta. Selama ini kami di bantu dana BKK ditengah jadwal bendesa yang cukup padat. Kami cukup-cukupkan saja," jelas Bendesa yang namanya tidak mau dikorankan.
 
Diakuinya juga, ia dan bendesa lainnya sangat mengharapkan dana insentif tersebut bisa dicairkan. "Kalau normal saya dapat dari dunia pariwisata kebetulan merangkap guide, mengingat situasi pandemi kami tidak bisa melakukan apa-apa," jelasnya.
 
Kepala Dinas Kebudayaan Gianyar I Gusti Agung Sri Widyawati saat dikonfirmasi, Senin (24/5/2021), mengatakan saat ini tahapan pencairan insentif Bendesa masih proses. Diakuinya pihaknya sempat menyampaikan akan cair awal bulan April. Lantaran adminitrasi perlengakapan pencairan sudah selesai. Biasanya pencairan pertriwulan. Tapi dikatakannya semua kewenangan ada di bapak kepala BPKAD. Pihak dinas kebudayaan hanya memfasilitasi adminitrasi. "Untuk administrasinya sudah lengkap, semua bendesa sudah lengkap, tinggal menunggu pencairannya saja, harap bersabar dumun lantaran situasi seperti ini," ungkapnya.
 
Secara terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ngakan Jati Ambarsika mengatakan, pemerintah hari ini kesulitan finansial akibat tidak tercapainya PAD, jadi semua pengeluaran harus kita atur sesuai skala prioritas dan kita akan bayar bertahap. "Semua steackholder harap memaklumi, ken sektor swasta seperti hotel restauran bahkan mem PHK pegawai dan bahkan pegawai yang masih aktif nyaris tidak menerima gaji. Mohon permaklumannya dalam situasi ini, kalau sudah normal tidak sampai seperti ini," ujarnya. 
wartawan
Nyoman Astana
Category

Indonesia Rugi Rp9 Triliun Akibat Penipuan Online, ASEAN Memperkuat Upaya Penanggulangan

balitribune.co.id | Denpasar - Di Indonesia sepanjang tahun 2025 tercatat lebih dari 411.000 laporan kasus penipuan online dengan estimasi kerugian finansial mencapai sekitar USD 550 juta atau setara Rp9 triliun, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC).

Baca Selengkapnya icon click

Bukan Ribet Malah Cuan, Ibu Rumah Tangga di Tabanan Raup Tabungan dari Bank Sampah

Gerakan Pilah dan Kelola Sampah dari Rumah mendapat respons positif dari masyarakat. Salah satunya datang dari Ni Made Serly Liana Dewi, warga Desa Dauh Peken Kecamatan Tabanan, yang menilai kebijakan pembatasan sampah ke TPA menjadi dorongan bagi masyarakat untuk mulai berubah dan lebih bertanggung jawab dalam mengelola sampah dari rumah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

OJK: Keputusan Bisnis Bankir Dilindungi Hukum Sepanjang Beritikad Baik

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa upaya mendorong pertumbuhan kredit yang sehat dan berkelanjutan perlu disertai dengan kepastian hukum bagi pelaku industri perbankan. Untuk itu, OJK memandang penting adanya pemahaman yang sama di antara seluruh pemangku kepentingan mengenai penerapan konsep business judgement rule dalam penanganan perkara pidana di sektor perbankan. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT Bangli ke-822: Pemkab dan FPRB Tanam 150 Pohon di Kawasan Rawan Bencana

balitribune.co.id | Bangli - Merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Bangli ke-822, Pemerintah Kabupaten Bangli bersama Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) menggelar aksi penanaman 150 pohon di kawasan Pura Dalem Buungan, Kecamatan Susut, Rabu (13/5/2026).

Aksi ini merupakan langkah preventif untuk memperkuat struktur tanah dan menjaga ekosistem di wilayah yang dikenal memiliki banyak aliran sungai serta titik rawan longsor.

Baca Selengkapnya icon click

Gandeng PKK Dauh Puri Kauh, Astra Motor Bali Ajak Ibu-Ibu Jadi Pelopor #Cari_Aman

balitribune.co.id | Denpasar – Astra Motor Bali kembali mempertegas komitmennya dalam menciptakan budaya tertib lalu lintas di masyarakat. Kali ini, menyasar pilar utama keluarga, Astra Motor Bali menggelar edukasi keselamatan berkendara (safety riding) bagi ibu-ibu PKK Desa Dauh Puri Kauh. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Desa Dauh Puri Kauh pada Senin (11/5/2026) dengan antusiasme tinggi dari 45 peserta.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.