Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Insiden Sidapata Berlanjut, Penyidik Panggil Sejumlah Warga Untuk Dimintai Keterangan

Bali Tribune / Lima warga Desa Sidatapa mendatangi Polres Buleleng untuk didengar keterangannya sebagai saksi atas laporan pemukulan terhadap Dandim Buleleng,saat kegiatan rapid antigen beberapa waktu lalu.
balitribune.co.id | SingarajaInsiden kericuhan saat digelar rapid test di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Buleleng yang berujung dugaan pemukulan terhadap Dandim 1609/Buleleng Letkol Infanteri Muhammad Windra Listrianto terus bergulir. Penyidik Satreskrim Polres Buleleng, Senin (30/8) memanggil 5 warga Desa Sidatapa yang dianggap terlibat dalam insiden tersebut untuk dimintai keterangan.
 
Kelima warga Desa Sidetapa datang sekitar pukul 10.45 Wita diantar tokoh setempat yang juga anggota DPRD Provinsi Bali Wayan Arta bersama Kuasa Hukum dari Berdikari Law Offfice yang dikoordinir Gede Pasek Suardika bersama Kadek Cita Ardana Yudi, Made Arnawa, Made Kariada, dan Komang Nila Adnyani. Sementara kelima warga yang dipanggil penyidik itu yakni, Kadek Dicky Okta Andrean, Gede Dendi Teguh Wahyudi, Made Sumada, Nyoman Wijaya, dan Putu Pujianto.
 
Setiba di Polres Buleleng, mereka diterima Kasat Reskrim Polres Buleleng, AKP Yogie Pramagita dan langsung diarahkan menuju ruangan penyidik di Unit I Pidana Umum (Pidum) Satreskrim Polres Buleleng, untuk menjalani pemeriksaan atas laporan Dandim Buleleng. Proses pemeriksaan kelima orang warga ini berlangsung hampir 5 jam dimulai sejak pukul 11.00 wita hingga pukul 16.00 wita. Saat ini kelima warga desa Sidetapa itu masih berstatus sebagai saksi atas laporan dari Dandim Buleleng.
 
Salah satu tokoh masyarakat Desa Sidatapa, Wayan Arta mengatakan, ia datang untuk mendampingi warga yang akan dimintai keterangan terkait insiden beberapa waktu sebelumnya. Arta berharap, proses hukum akibat kesalah pahaman antara warga dan anggota TNI itu berjalan sesuai prosedur yang berlaku.
 
Kendati demikian, Arta mengaku menyayangkan peristiwa itu terjadi. Terlebih upaya damai sudah dilakukan dan kemudian dianulir. Untuk itu, warga kemudian berinisiatif untuk melaporkan sejumlah oknum TNI yang dianggap terlibat dalam kasus itu ke Den Pomdam IX-3/ Udayana-Denpasar.
 
“Setelah laporan Dandim kami menunggu upaya perdamaian, namun batal. Terpaksa untuk mengimbangi laporan Dandim, warga lalu melapor. Laporannya seputaran kejadian yang sebenarnya,” ucap Arta.
 
Koordinator Kuasa Hukum warga, Gede Pasek Suardika, usai mendampingi kliennya mengatakan, pemeriksaan terhadap kliennya ada 2 sisi yang bisa diambil. Dari sisi positif akan dapat menceritakan kronologis kejadian sebenarnya. Sisi negatif, persoalan ini sebelumnya sudah ada upaya damai difasilitasi Polres Buleleng, namun karena suatu hal sehingga kasus ini berlanjut ke proses hukum.
 
Pengacara yang juga politisi dengan sapaan GPS ini mengatakan, Langkah melalui jalur hukum atas peristiwa tersebut merupakann upaya terakhir.Jika masih dapat ditempuh upaya damai seharusnya itu yang diuatamakan. Terlebih menurutnya, dalam konteks insiden tersebut, warga Sidatapa berposisi sebagai korban.
 
“Pihak warga adalah korban jadi bukan pelaku, ini harus diposisikan dulu. Nanti akan ketemu, bila para saksi dikumpulkan (keterangan). Jadi apa mungkin anak kecil (salah satu warga Sidetapa) berani melawan kumpulan pasukan loreng (TNI). Tapi apapun itu, lebih baik damai. Kalaupun ini dipaksakan ke jalur hukum, kami siap mendampingi,” kata Pasek Suardika.
 
Sedangkan terkait laporan warga ke Denpom, lebih merupakan respon atas gagalnya upaya damai yang digagas oleh Polres Buleleng yang disebut akan mengedepankan pola penyelesaian restosari justice. ”Kita akan lihat, adanya intervensi atas kasus ini akan berimplikasi positif atau negataif dan bermanfaat untuk masyarakat bagi hukum kita lihat nanti. Ini pasti ada intervensi karena sudah ada upaya damai. Yang pasti klien kami adalah korban dan bukan pelaku,” tandasnya.
  
Sementara Kapolres Buleleng, AKBP Andrian Pramudianto dalam penjelasannya mengatakan, setelah kelima warga Sidetapa menjalani pemeriksaan polisi tentu akan ada pengembangan lebih lanjut.Termasuk menggali keterangan beberapa orang saksi sebagai tambahan dalam proses penyelidikan.
 
“Setelah ini  kami akan memanggil saksi lain bisa dari tokoh masyarakat adat, termasuk dinas terkait yang ikut dalam kegiatan rapid test antigen di Desa Sidetapa. Soal adanya versi berbeda itu soal teknis penyelidikan, biar kami nenangani. Mereka berhak beri keterangan, nanti disesuaikan dengan keterangan saksi lain,” ucap AKBP Andrian.
wartawan
CHA
Category

Anak Warga Binaan Perempuan Hanya Bisa Tinggal di Lapas hingga Usia 3 Tahun, Pemkab Badung Siapkan Pendampingan

balitribune.co.id I Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung menaruh perhatian khusus terhadap anak-anak yang terpaksa tinggal bersama ibunya di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan. Salah satu perhatian utama menyangkut batas usia anak bawaan warga binaan yang hanya diperbolehkan tinggal bersama ibunya hingga maksimal tiga tahun.

Baca Selengkapnya icon click

Satpol PP Denpasar Tertibkan 10 PKL yang Berjualan di Atas Trotoar

balitribune.co.id I Denpasar - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar kembali melaksanakan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di atas trotoar. Sebanyak 10 PKL yang beraktivitas di sepanjang Jalan Kebo Iwa Utara, Denpasar, ditertibkan pada Rabu (2/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pastikan Ketersediaan Pangan, Pemkot Denpasar Pantau Pasokan dan Harga Komoditas Strategis

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan terus melakukan pemantauan terhadap kondisi stok, pasokan, dan harga pangan di lapangan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga, distribusi berjalan lancar, serta harga pangan di tingkat masyarakat tetap terkendali.

Baca Selengkapnya icon click

Berantas Sarang Nyamuk, Dinkes Denpasar Gencarkan Fogging ULV

balitribune.co.id I Denpasar - Dinkes Denpasar terus memprogramkan pelaksanaan Fogging ULV hingga akhir tahun 2026. Kendati kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Denpasar mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun 2025 pada periode yang sama. Fogging Ultra Low Volume (ULV) yang dilakukan secara bertahap sebagai langkah antisipasi.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Komit Jaga Belanja Infrastruktur, Bupati Adi Arnawa Sampaikan Raperda Perubahan APBD 2026

balitribune.co.id I Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan penjelasan mengenai Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung di Ruang Sidang Utama Gosana, Kantor DPRD Badung, Kamis (3/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Gelar Paripurna Perubahan APBD 2026, Alokasi Infrastruktur Tembus 59 Persen

balitribune.co.id I Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Kamis (3/9/2026). Agenda utama dalam persidangan ini adalah mendengarkan Penjelasan Bupati Badung terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.