Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Integrasikan Data Desa dan OPD, JSDDD Soft Launching

Bali Tribune / PAPARAN - Bupati Jembrana I Nengah Tamba memberikan paparan terkait JSDDD saat soft launching Senn (29/8).

balitribune.co.id | NegaraMendukung tersedianya data yang berkualitas dan terintegrasi dari desa dan kelurahan serta masing masing OPD, Senin (29/8), dilaksanakan soft launching Program Jembrana Satu Data Dari Desa (JSDDD).  Diharapkan dengan data yang terintegrasi, pengambilan keputusan akan menjadi tepat sasaran.

Bupati Jembrana I Nengah Tamba saat soft launching JSDDD di Wantilan Pura Jagatnatha mengatakan program JSDDD merupakan sebuah inovasi, sekaligus program prioritas Pemerintah Kabupaten Jembrana. Menurutnya program JSDDD ini telah melalui perencanaan yang cukup panjang sejak tahun 2021. JSDDD juga sebutnya, mendukung  Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia agar data menjadi terpadu untuk kepentingan Negara. “Aplikasi JSDDD  sangat memudahkan lembaga untuk mensurvey masyarakat, memantau tingkat kemiskinan, kebahagiaan dan tempat tinggal. Jadi melalui JSDDD ini banyak manfaatnya mulai dari bantuan CSR sehingga dapat dialokasikan dengan tepat sasarannya,”  ujarnya.

Melalui pengintegrasian kebutuhan data pemerintah pusat dan daerah termasuk desa.  Sehingga diharapkan, seluruh instansi pemerintah menggunakan satu versi data untuk satu objek. “Melalui data yang terpadu dan berkualitas diharapkan dapat kami gunakan sebagai dasar penentuan arah kebijakan pembangunan demi mewujudkan Jembrana Emas 2026. Program ini juga telah mendapat dukungan dan apresiasi dari berbagai pihak. Badan Pusat Statistik, Kementerian Desa, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI/ Badan perencanaan pembangunan Nasional menyatakan mendukung penuh kegiatan ini,” ujar politisi asal Banjar Peh Kaliakah ini.

Pihaknya berharap melalui implementasi JSDDD ini dapat bekerja lebih efektif dan efisien dalam merencanakan pembangunan, termasuk untuk menjawab kebutuhan peta potensi sosial ekonomi oleh calon investor.  Pihaknya mencontohkan salah satu manfaat yang bisa diambil dari penerapan JSDD.  Dengan segera dimulainya groundbreaking jalan tol , maka akan memudahkan pihak investor mengetahui berapa KK miskin yang berada di sepanjang wilayah yang dilalui jalan tol.

Data yang tersedia secara akurat akan memudahkan berbagai pihak, apabila ingin menyalurkan CSR bagi masyarakat kurang mampu secara tepat sasaran. Dari sisi ekonomi, menurutnya dari data JSDDD akan diketahui seberapa besar potensi yang dimiliki setiap desa, misalnya potensi perkebunan dan pertanian. "Potensi di desa akan kita ketahui, berapa produksinya, kapan panen dan data-data lainnya. Data yang akurat memudahkan pemerintah untuk memasarkannya,” tegasnya.

Kepala BPS Jembrana yang juga selaku pembina  tim forum satu data daerah, Rocky Gunung Hasudungan mengatakan dari seluruh Kabupaten yang ada di Indonesia, hanya Jembrana yang memiliki JSDDD. Pengumpulan data JSDD ini dilakukan secara door to door ke masyarakat melibatkan 800 petugas yang telah terlatih. "Kendala selama ini desa dibebankan akan pemenuhan data dari berbagai macam instansi. Padahal data yang diminta memiliki banyak kemiripan,” tandasnya.

wartawan
PAM
Category

DPRD Buleleng Tetapkan Perda Baru Pajak dan Retribusi

balitribune.co.id I Singaraja - DPRD Kabupaten Buleleng secara resmi mengesahkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2023 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rapat paripurna, Rabu (22/4/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, serta dihadiri jajaran legislatif dan eksekutif, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Buleleng, Sekda, serta pimpinan OPD.

Baca Selengkapnya icon click

Ketua DPRD Buleleng Desak Pencabutan UU Pemda 23 Tahun 2014

balitribune.co.id I Singaraja - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng Ketut Ngurah Arya mendesak adanya pencabutan atau revisi Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Langkah ini dinilai mendesak lantaran regulasi tersebut dianggap membatasi ruang gerak DPRD, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Alat Berat Mogok Gara-Gara Pertadex Langka, Truk Sampah Antre Panjang Depan TPA Mandung

balitribune.co.id I Tabanan - Operasional alat berat di TPA Mandung, Desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan, berhenti total hingga mengakibatkan puluhan truk pengangkut sampah mengantre panjang sejak Selasa (21/4/2026) siang. Berhentinya dua unit alat berat tersebut dipicu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamina Dex (Pertadex) yang membuat proses perataan sampah di lokasi tidak bisa terlaksana.

Baca Selengkapnya icon click

Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa Tutup Posyandu Paripurna dan Posyandu 6 SPM di Kecamatan Denpasar Utara

balitribune.co.id | Denpasar - Sekretaris 1 TP Posyandu Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, secara resmi menutup kegiatan Posyandu Paripurna dan Posyandu 6 SPM bagi Ibu Hamil, Balita, dan Lansia yang dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK Kota Denpasar melalui DPMD Kota Denpasar, bertempat di Banjar Tangguntiti, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Rabu (22/4/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.