Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Ipat Mengundurkan Diri

Bali Tribune / I Gede Ngurah Patriana Krisna.
balitribune.co.id | NegaraMenjelang Pilkada Jembrana 2024, konstelasi politik di Bumi Makepung kini semakin ketat. Setelah sebelumnya menyatakan berpisah dengan koalisi Tamba-Ipat, kini I Gede Ngurah Patriana Krisna mengundurkan diri sebagai Wakil Bupati Jembrana. Alasan pengunduran dirinya agar fokus pada proses pencalonannya.
 
Setelah sebelumnya memastikan akan maju berpasangan dengan I Made Kembang Hartawan, teranyar  I Gede Ngurah Patriana Krisna memastikan lebih memantapkan diri untuk ikut maju sebagai kotestan pada Pilkada Jembrana 2024 yang tinggal beberapa bulan kedepan. Ditemui Selasa (30/7) putra mantan Bupati Jembrana, I Gede Winasa ini pun menyatakan pengunduran dirinya sebagai Wakil Bupati Jembrana. “saya mengajukan permohonan untuk berhenti sebagai Wakil Bupati Jembrana,” ujarnya. 
 
Ia mengatakan surat permohonan pengunduran dirinya akan ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, “tembusannya ke Pak Bupati, DPRD dan ke Pj. Gubernur Bali,” ujarnya. Pengunduran diri ini berkaitan dengan pilihan politik, keputusan politik dan dinamika politik menjelang Pilkada Jembrana, “sekarang masih sebagai Wakil Bupati, saya pikir tidak elok rasanya dalam satu kapal, karena sudah pasti apa yang saya lakukan akan selalu dianggap menggembosi dari apa yang dilakukan oleh Pak Bupati,” ungkapnya.
 
“Karena ini sudah merupakan keputusan dan pilihan politik. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan saya harus berpisah dari Tamba-Ipat. Kalau ketidaknyamanan tidak perlu saya sebutkan. Tapi keputusan saya itu berakibat ada dinamika di pemerintahan,” tegasnya. Ia pun meminta maaf belum bisa menuntaskan hingga akhir masa jabatan, “saya sebagai Wakil Bupati dengan kewenangan yang diberikan Pak Bupati merasa belum bisa memenuhi janji-janji tersebut karena kewenangan terbatas,” ujar politis Golkar ini.
 
Ia pun membantah keputusan ini dikatakan sebagai puncak dari ketidakharmonisan hubungannya dengan Bupati Tamba, “yang pasti sepanjang perjalanan Tamba-Ipat dari awal pemerintahan sampai hari ini memang banyak dinamika dalam arti pasang surut dalam hubungan Bupati dan Wakil Bupati. Namun saya tetap menghormati beliau sebagai Bupati karena sudah diajak mengabdikan diri kepada Masyarakat Jembrana,” tuturnya. Ia pun mengaku belum mengkomunikasikan keputusan ini dengan Bupati Tamba.
 
“Ini keputusan pribadi. Mundur saya justru agar tidak mengganggu Pak Bupati yang melaksanakan tugas pada periode ini. Salah satunya juga menghindari menggunakan fasilitas negara saat melakukan kegiatan politik,” imbuhanya. Kini ia mengaku masih menunggu proses terhadap pengunduran dirinya tersebut, “selama saya belum menerima SK pemberhitian saya masih Wakil Bupati. Kalau SK belum keluar sampai masa kampanye, kami mengajukan cuti. Tapi kan tidak boleh cuti dari sekarang”  jelasnya.
 
Ia pun menyatakan dengan memilih opsi mengundurkan diri ini akan lebih leluasa untuk melakukan aktifitas politik, “ini kan kaitannya dengan Pilkada Jembrana,” tegasnya. Ia mengakui sampai saat ini sudah melakukan komunikasi dengan semua partai politik, “jadi dinamika masih ada, apapun masih bisa terjadi. Jadi ini masih menunggu rekomendasi dari masing-masing partai politik. Saya baru kemarin menyatakan berpasangan dengan Kembang” ujar politisi muda asal Kelurahan Tegalcangkring, Mendoyo ini.
 
Langkah ini juga disebutnya menjadi jawaban atas pertanyaan publik belakangan ini, “biar tidak bertanya-tanya, Tamba-Ipat masih solid apa tidak kan setelah saya pernyataan sikap jadi jauh lebih jelas. Ini mempertegas juga Kembang-Ipat sangat serius maju pada Pilkada,” ungkapnya. Ia mengakui alasan masih tetap pada posisi sebagai wakil adalah hitung-hitungan politik, “kurang elok kalau saya berada di posisi satu. Saya rasa tidak mungkin PDIP dengan kursi terbanyak menempatkan kadernya di nomor dua,” tandasnya.
wartawan
PAM
Category

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.