Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Ironis, 21 Tahun Subak Balangan Alami Krisis Air

Bali Tribune / IST - Ilustrasi

balitribune.co.id | Mangupura - Krisis air yang dialami Subak Balangan, Kecamatan Mengwi, Badung benar-benar ironis. Pasalnya, 21 tahun subak yang berada di perbatasan Badung dan Kabupaten Tabanan ini tidak memperoleh air. Praktis, dua puluhan tahun pula para petani di subak ini menjerit minta air.

Pekaseh Subak Balangan I Ketut Matrayasa mengaku sudah “mondar-mandir” minta bantuan agar air bisa kembali mengalir ke ratusan hektar sawah di subaknya. Akan tetapi, upaya itu tidak ada hasil. Belakangan ini, pihaknya bahkan sudah beberapa kali melakukan pertemuan membahas irigasi di subak ini.  Yaitu, mulai dari audiensi ke DPRD Badung, menemui Balai Wilayah Sungai Bali-Penida, hingga terakhir pihaknya mendapatkan undangan rapat dari DPRD Bali. Sebelumnya juga Pemkab Badung pernah menyambangi aliran Subak Balangan. Namun, hasilnya sampai saat ini tetap zonk.

“Kami sudah mondar mandir (kesana-kemari minta bantuan, red), yang kami harapkan adalah mendapatkan pembagian air. Kami juga berharap Pemerintah mampu menengahi permasalahan ini, karena sudah terlalu lama,” ujarnya, Selasa (8/6/2021).

Menurutnya, BWS Bali Penida sempat menyambangi sawah di aliran Subak Balangan. Bahkan mereka telah melihat secara langsung kondisi yang terjadi. “Memang mereka mengakui airnya kurang, mereka tahu itu. Semoga setelah mendapatkan usulan dari DPRD permasalahan bisa terselesaikan,” harapnya.

Matrayasa menyatakan, meski Subak Balangan tidak pernah kebagian air, hubungan petani Subak Balangan, Badung, dengan petani Subak Palian, Tabanan, yang ada di hulunya tetap terjalin baik.  Hanya saja, untuk persoalan air ini tidak pernah terselesaikan. Bahkan, Subak Palian mengklaim air tersebut miliknya.

“Mereka menginginkan paras-paros tapi betonnya tidak mau dibongkar. Mereka punya berbagai alasan, kami tidak mengerti alasannya. Intinya saat ini kami mohon keadilan dari pihak terkait, yakni dari pemerintah dan dalam hal ini BWS yang mempunyai kewenangan,” terangnya.

Yang paling menjadi masalah selama ini adalah selain debit air yang kecil, pembagian air yang juga tidak adil antara subak dihulu dan Subak Balangan yang ada di hilir. “Masalahnya hanya pembagian air,” tegasnya.

Selama bertahun-tahun petani Subak Balangan bertani hanya mengandalkan air hujan. Bila musim kemarau maka hamparan ratusan hektar sawah dibiarkan mengering ketimbang rugi karena kering kerontang.

“Kalau musim hujan masyarakat mengolah tanahnya untuk menanam ketela. Tapi, kalau musim kemarau seperti sekarang jangankan mau menanam ketela di sana hanya pohon kelapa yang bisa hidup. Bahkan, masyarakat yang memiliki hewan ternak terpaksa membawa air PDAM dari rumah,” jelasnya.

Pihaknya pun berharap pemerintah bisa memberikan solusi, sehingga kekeringan yang melanda subak ini tidak berkelanjutan. “Kalau pemerintah tidak mau turun tangan, selamanya kami tidak akan dapat air,” pungkasnya. 

wartawan
ANA
Category

Harga Plastik Naik, Pengusaha Kurangi Ketebalan Tempe

balitribune.co.id I Tabanan - Naiknya harga plastik ternyata berdampak terhadap pelaku UMKM salah satunya yakni pelaku usaha pembuatan tempe. Pelaku usaha tempe harus memutar otak untuk menyiasati kenaikan harga plastik tersebut dengan cara mengurangi ukuran ketebalan agar harga jual ke konsumen tidak naik. Cara ini terpaksa mereka lakukan agar bisa terus berproduksi sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dinas Pertanian Buleleng Gencarkan Vaksinasi Rabies Gratis, Ribuan Dosis Vaksin Masih Tersisa

balitribune.co.id I Singaraja - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Buleleng melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) terus mengintensifkan pelayanan vaksinasi rabies sebagai upaya rutin melindungi kesehatan hewan dan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Badung Kekurangan 15 Ribu Lampu Penerangan Jalan

balitribune.co.id I Mangupura - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Badung mencatat kekurangan sekitar 15.000 unit lampu penerangan jalan (LPJ) pada ruas jalan kabupaten. Kekurangan tersebut terungkap berdasarkan evaluasi terhadap data sebaran LPJ yang dibandingkan dengan kebutuhan ideal dalam masterplan.

Baca Selengkapnya icon click

WFH Jumat di Denpasar, Layanan Publik Tetap Normal

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat mulai 10 April 2026. Meski demikian, seluruh sektor pelayanan publik dipastikan tetap beroperasi normal di kantor (Work From Office/WFO) guna menjamin kebutuhan masyarakat tidak terganggu.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.