Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Isolasi Bondalem, Warga Keluhkan Kualitas Beras Dibawah Standar

Bali Tribune / BERAS - Kualitas beras Bulog yang dikeluhkan warga Desa Bondalem
balitribune.co.id | Singaraja - Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula, begitu nasib sebagian warga Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula saat diisolasi setelah diterapkan kebijakan karantina wilayah sejak, Minggu (3/5). Sebagian warga setempat mengeluhkan beras pemberian Pemkab Buleleng dibawah standar. Beras yang dibagikan melalui BUMDdes setempat kualitasnya lebih buruk dari beras yang dibagikan sebelumnya sehingga sebagai bentuk kekecewaan warga ramai-ramai mengembalikan beras itu ke kantor desa.
 
Akibat kualitas beras yang kurang bagus itu tak saja warga setempat yang kecewa, pentolan LSM Gema Nusantara (Genus), Antonius Sanjaya Kiabeni juga melontarkan kritikan yang cukup pedas. Ketua Badan Eksekutif LSM Genus itu menyatakan Pemkab Buleleng tidak boleh abai kepada masyarakat Desa Bondalem selama  masa karantina. Tidak saja soal kontrol kesehatan berkait Covid-19 namun soal hajat hidup warga yang menjadi tanggungan pemerintah. Terlebih soal logistik, pemerintah, kata Anton mesti cermat agar tidak menimbulkan persoalan baru ditengah konsentrasi menangani soal Covid-19.
"Soal beras yang dibawah standar banyak masyarakat tolak beras itu karena tidak layak dikonsumsi manusia," tandas Anton.
 
Kepala Desa /Perbekel Bondalem, Drs Ec. Ngurah Sadu Adnyana membenarkan beberapa warganya mengembalikan beras dari pemerintah karena dianggap tidak layak konsumsi. Namun setelah dikembalikan ada sebagian warga yang mengambil kembali karena merasa dipaksa oleh warga lainnya.
 
"Ada masyarakat yang sebelumnya kembalikan berasnya, barusan kesini marah-marah dan ambil kembali berasnya. Katanya dia dipaksa mengembalikan berasnya," kata Perbekel Ngurah Sadu, Rabu (6/5/2020).
 
Ngurah Sadu mensinyalir ada pihak yang mengkoordinir penolakan beras itu karena mereka warga yang terbiasa makan enak dengan beras berkualitas bagus.
"Ada yang sebelumnya makannya enak-enak lalu dikasih beras Bulog jadi kaget. Kalau masyarakat biasa mereka terima kok, tidak masalah. Ini karena ada orang yang sengaja mengkoordinir tolak beras jatah ini," kata Ngurah Sadu.
 
Kendati demikian, Ngurah Sadu mengaku akan melakukan koordinasi dengan Pemkab Buleleng untuk mengganti beras dengan kualitas lebih baik.
"Yang mau kembalikan silahkan, kami akan berkoordinasi dengan Pemkab Buleleng," ucapnya.
 
Ngurah Sadu menyebut,distribusi beras ke desanya terjadi dua tahap. Yang pertama 10 ton dan tahap kedua 30 ton. "Yang tahap pertama tak masalah justru yang tahap dua bermasalah," ungkapnya.
Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) COVID-19 Buleleng, Gede Suyasa mengaku sudah melakukan kordinasi dengan pihak Bulog pemasok utama beras yang bermasalah tersebut agar tidak menjadi bola liar yang bakal dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk memperkeruh situasi. Suyasa menduga pengawasan terhadap distribusi beras itu lemah mengingat yang di pasok ke Desa Bondalem dalam jumlah besar.
 
"Mungkin karena jumlahnya banyak sehingga ada yang tidak terawasi dengan baik. Tadi ada beberapa warga yang mengembalikan," ucap Gede Suyasa.
Suyasa mengakui sampel beras yang diambil cukup bagus itupun setelah dilakukan analisa. Namun  sampai masyarakat ternyata ada fakta lain sehingga pihaknya harus melakukan koordinasi dengan Bulog.
"Kita sudah lakukan koordinasi dengan Bulog melalui Dinas Sosial dan Bulog sudah menyampaikan permohonan maaf serta akan mengganti beras tersebut," ujar Suyasa.
 
Sementara itu, Kepala Bulog Tangguwisia Kecamatan Seririt, Wayan Adi membenarkan pihaknya mendapat komplain soal kualitas beras yang dikirim ke Desa Bondalem. Namun sebelumnya Wayan Adi mengaku telah memberi penjelasan kepada pihak Dinas Sosial Buleleng bahwa beras yang ada di gudangnya merupakan beras kualitas LN asal Vietnam. Oleh pihak Dinas Sosial disetujui karena beras tersebut secapatnya diminta tersedia di Desa Bondalem.
"Sudah kami jelaskan kualitas beras asal Vietnam itu dan mereka setuju," kata Wayan Adi.
 
Namun demikian, pihaknya tetap akan mengganti beras itu dengan kualitas yang lebih baik dari NTB.
"Kami sudah lakukan proses penyediaan beras dengan kualitas lebih baik asal NTB dan diperkirakan Jumat (8/5) sudah tiba di gudang kami. Selanjutnya akan dikirim ke Desa Bondalem," tandasnya.
wartawan
Khairil Anwar
Category

Prosesi Mapeed di Pura Puseh Gianyar Diiringi Penampilan Barongsai

balitribune.co.id | Gianyar - Prosesi mapeed (iring-ringan geroban) serangkaian odalan di Pura Puseh Desa Adat Gianyar, Selasa (10/2/2026) sangat memikat dan unik. Suguhkan akulturasi tradisi warga Tionghoa setempat ikut mengiringi dengan menampilkan Barongsai Cahaya Dewata dari Pura Sri Sedana/Cong Po Kong Bio.

Baca Selengkapnya icon click

Tinggalkan Insinerator, Bupati Gus Par Geber Pengolahan Sampah Modern Berbasis Sumber

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia memperketat pengawasan terhadap teknologi pengolahan sampah berbasis pembakaran (termal). Menteri Lingkungan Hidup RI menegaskan bahwa fasilitas insinerator yang belum memenuhi ketentuan lingkungan belum diperbolehkan beroperasi.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Wakil Ketua I DPRD Badung Hadiri Penyerahan Simbolis Manfaat Jamsostek pada Peringatan Bulan K3 Nasional

balitribune.co.id | Mangupura - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Badung, A.A. Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, menghadiri acara penyerahan secara simbolis Manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) dalam rangka Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Ramai Peserta PBI Dinonaktifkan, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan

balitribune.co.id | Jakarta - Belum lama ini, beredar informasi bahwa terdapat sejumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dinonaktifkan. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa penonaktifan tersebut dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Strategi Ekonomi Pemkab Tabanan Berbuah Manis, Hilirisasi Jalan, Pengangguran Berkurang

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2027, Selasa (10/2), bertempat di Graha Yadnya Sanjayaning Singasana, Desa Adat Kota Tabanan.

Baca Selengkapnya icon click

Pastikan Dasar Hukum Kuat, Gaji Dua Bulan Segera Cair Sekaligus

balitribune.co.id | Tabanan – Awal tahun 2026 menjadi masa penyesuaian bagi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Tabanan yang baru saja dilantik dan mulai menjalankan tugas pengabdiannya di berbagai unit kerja. Seiring dimulainya peran tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan memahami harapan dan kegelisahan para PPPK Paruh Waktu terkait pencairan gaji perdana yang hingga saat ini masih dalam proses.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.