Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Jaga Fair Play, Laga Bali United Kontra Arema Diawasi Satgas Anti Mafia Bola

Jaga Fair Play, Laga Bali United Kontra Arema Diawasi Satgas Anti Mafia Bola
Bali Tribune/ist. Rapat pembentukan Satgas Anti Mafia Bola di Ruang Rupatama Ditreskrimum Polda Bali, Jumat (23/08/2019).

Balitribune.co.id | DENPASAR - Jajaran kepolisian membentuk Satuan Tugas Anti-Mafia Bola untuk wilayah Bali (Satgaswil AMB Bali) tahap dua pada Jumat (23/08/2019). Tugas pertama Satgas Anti-Mafia Bola di Bali ini memantau pertandingan antara Bali United kontra Arema di Stadion Dipta, Gianyar, Sabtu (24/08/2019). Pembentukan Satgas Anti-Mafia Bola ini dilakukan dalam rapat di Ruang Rupatama Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Bali, Jumat (23/08/2019) mulai pukul 14.00 Wita. Satgas Anti-Mafia Bola dibentuk untuk mewujudkan persepakbolaan Indonesia yang bersih, bermartabat, dan berprestasi, tanpa kecurangan. Satgas Anti-Mafia Bola Wilayah Bali diketuai Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Bali, Kombes Andi Fairan SIK, MSM. Wakilnya Direktur reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus), Kombes Pol Yuliar Kus Nugroho, SIK, MH. Kapolda Bali, Irjen Pol Dr Petrus R Golose, dan Wakapolda, Brigjen Pol Drs I Wayan Sunartha jadi pelindung. "Laga Bali United vs Arema nanti malam (Sabtu 24/08/2019) akan dipantau untuk memastikan tidak terjadi match acting, match setting, dan match fixing. Penggemar sepakbola diharapkan melaporkan jika menemukan kecurangan," ujar Ketua Satgas Anti-Mafia Bola Wilayah Bali, Kombes Andi Fairan SIK, MSM, beberapa jam sebelum laga. (*)

wartawan
redaksi
Category

Pertahankan Tata Kelola Keuangan Terbaik, Bangli Raih WTP Kesepuluh Kalinya

balitribune.co.id | Denpasar – Pemerintah Kabupaten Bangli kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut, Kabupaten Bangli berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Baca Selengkapnya icon click

Polres Jembrana Ungkap Dugaan Illegal Logging di Hutan Bali Barat, Puluhan Gelondong Kayu Jati Diamankan

balitribune.co.id I Negara - Aktivitas penebangan liar atau illegal logging masih menjadi ancaman serius bagi kelestarian kawasan hutan di Bali Barat. Meski berbagai upaya pengungkapan, penindakan, hingga penegakan hukum telah berulang kali dilakukan aparat, praktik perusakan hutan tersebut ternyata masih saja terjadi. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tim Opsnal Polsek Tembuku Ringkus Pencuri Bokor Slaka

balitribune.co.id I Bangli- Tidak butuh waktu yang lama, Tim Opsnal Polsek Tembuku dibawah pimpinan Kanit Reskrim Ipda I Nengah Kariawan berhasil menangkap pelaku pencurian bokor slaka milik I Komang Atis (45) warga Banjar Metra Kaja  Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku. 

Pelaku  I Putu JA (26) ditangkap di rumahnya di Banjar Belok, Desa Yangapi, Tembuku pada  Senin (8/6/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Tertutup Eceng Gondok dan Gulma, TNI Normalisasi Danau Buyan

balitribune.co.id I Singaraja - Hamparan eceng gondok dan gulma yang menutupi sekitar 8 hektare kawasan Danau Buyan di Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, mulai ditangani melalui kegiatan pembersihan dan normalisasi yang melibatkan TNI, pemerintah daerah, serta berbagai instansi terkait, Selasa (9/6/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Adi Arnawa Kaji Peluang Pendirian Sekolah Rakyat di Badung

balitribune.co.id I Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung mulai mengkaji wacana pendirian Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menegaskan pihaknya akan mempelajari konsep dan kebutuhan program tersebut sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

Baca Selengkapnya icon click

Perda Administrasi Kependudukan Badung Segera Dicabut, DPRD Nilai Aturan Lama Tak Lagi Sesuai Regulasi Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - DPRD Kabupaten Badung mulai menggodok pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan beserta perubahan melalui Perda Nomor 9 Tahun 2016. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.