Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Jajaki Kementerian, Lembaga & Swasta, Promosikan Bekerja dari Bali

Bali Tribune / Putu Astawa

balitribune.co.id | Denpasar – Program bekerja dari Bali atau Work From Bali menjadi salah satu upaya untuk membangkitkan industri pariwisata di pulau ini di masa adaptasi kebiasaan baru pasca-pandemi Covid-19. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Bali, Putu Astawa mempromosikan program tersebut di Jakarta, Jumat (4/6) dengan memboyong 10 pelaku industri pariwisata yang tergabung dalam Bali MICE Forum.

Kata dia, program Work From Bali adalah program “affirmative action” yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia dalam rangka pemulihan pariwisata Bali sekaligus membangkitkan perekonomian Bali. 

"Kami melakukan Roadshow dan presentasi ke beberapa kementerian dan lembaga yang ada dibawah koordinasi Kementerian Kemenkomarves. Kantor-kantor kementerian yang dikunjungi dalam Roadshow ini yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Investasi dan Penanaman Modal, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Lingkungan Hidup," beber Astawa. 

Roadshow juga dilakukan ke beberapa kementerian lain seperti Kementerian Keuangan, ke beberapa BUMN seperti PT Taspen, Pertamina, Telkom dan Pegadaian serta Kantor Bank Indonesia. Selain ke lembaga pemerintah Roadshow juga menyasar peerusahaan swasta khususnya e-commerce ternama.

Menurut Astawa, Roadshow ini dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman agar para kementerian maupun lembaga pemerintah maupun swasta untuk mau berkunjung, melaksanakan kegiatan maupun bekerja dari Bali. "Dengan banyaknya orang yang melaksanakan kegiatan dari Bali, maka akan berpengaruh terhadap okupansi usaha akomodasi, adanya transaksi di berbagai sektor khususnya di pariwisata yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Bali," jelasnya. 

Mengingat saat ini di kwartal pertama pertumbuhan ekonomi Bali terkontraksi -9,8%. "Itu artinya tidak ada pergerakan ekonomi di Bali bahkan minus, maka dari itu kita harus memperbanyak permintaan bagi akomodasi, transportasi maupun UMKM yang mendukung pariwisata Bali," jelasnya. 

Dikatakan Astawa, program ini juga sebagai trial terhadap segala usaha yang telah dilakukan untuk membangkitkan pariwisata Bali dari menciptakan kepercayaan melalui sertifikat protokol berbasis kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan (CHSE). "Simulasi implementasi CHSE, vaksinasi dan lain sebagainya dan sekarang saatnya kita harus mencoba sebelum wisatawan melakukan traveling ke Bali," imbuhnya. 

Kata dia, jika program ini berhasil maka akan menjadi media promosi yang meningkatkan kepercayaan bagi wisatawan asing untuk datang ke Bali.

Dari hasil kunjungannya ke beberapa lembaga, hampir semua lembaga menyatakan sangat mendukung program ini, akan tetapi masing-masing lembaga akan mencari format yang tepat. Sehingga program ini dapat mencapai sasaran dan tidak melanggar perangturan dan perundang-undangan yang ada.

Ketua Bali MICE Forum, Putu Gede Wiwin Gunawasika mengatakan kegiatan Roadshow ini ibarat sebuah oase di padang pasir yang sedikit memberi harapan ditengah kehausan yang dirasakan sudah cukup panjang. "Mudah-mudahan program ini berjalan dengan lancar. Sehingga akan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Bali sebagai usaha pemerintah dalam rangka memulihkan pariwisata Bali," ucapnya.

wartawan
YUE
Category

Sinergi OJK, BPS, dan LPS Siapkan SNLIK 2026, Petakan Literasi Keuangan Hingga Pelosok

balitribune.co.id | Denpasar - Upaya memetakan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Bali memasuki babak baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi mematangkan persiapan pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 dengan cakupan wilayah yang diperluas hingga seluruh kabupaten/kota di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Usai Banjir Pancasari Pansus TRAP DPRD Bali Bongkar Dugaan Penyelundupan Hukum HGB Bali Handara

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali merekomendasikan penyegelan sejumlah proyek dan ruas jalan di kawasan Bali Handara Golf, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Rekomendasi ini muncul menyusul dugaan kuat keterkaitan aktivitas pembangunan dengan banjir besar yang merendam puluhan rumah warga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bank BPD Bali Tuntaskan KUR 100 Persen, Perkuat Ekonomi Riil dari Akar Rumput

balitribune.co.id | Denpasar - Komitmen Bank BPD Bali sebagai penggerak utama ekonomi daerah kembali terkonfirmasi sepanjang 2025. Bank milik Pemerintah Provinsi Bali ini berhasil menuntaskan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 100 persen, sebuah capaian yang menempatkannya sebagai salah satu institusi keuangan daerah paling agresif dalam mendorong ekonomi kerakyatan.

Baca Selengkapnya icon click

Senderan Proyek Vila Jebol Timpa Pura Manik Suci Ubud

balitribune.co.id | Gianyar - Peristiwa longsornya tembok senderan proyek vila di Banjar Mawang Kaja, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, menuai sorotan tajam. Pasalnya, lokasi proyek yang berada tepat di atas area Pura Manik Suci tersebut kini menyebabkan kerusakan pada bangunan suci akibat jebolnya tembok penyangga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dirut Perumda Sanjayaning Singasana Mundur Demi Posisi Baru di Perumda Pasar Badung

balitribune.co.id | Tabanan – Direktur Utama (Dirut) Perumda Sanjayaning Singasana, Kompyang Gede Pasek Wedha, secara mendadak mengundurkan diri. Pengunduran diri itu bukannya tanpa sebab. Kompyang belum lama ini terpilih sebagai Direktur Utama Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (MGS) di Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click

Antisipasi Pilkel 2027, Komisi I DPRD Tabanan Konsultasikan Kekosongan Aturan Teknis UU Desa ke Kemendagri

balitribune.co.id | Tabanan – Kekosongan aturan teknis dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP terkait penjabaran Undang-Undang Desa yang baru membuat Komisi I DPRD Tabanan berinisiatif untuk menanyakan mekanisme pencalonan perbekel (kepala desa). Pasalnya, pada 2027 mendatang, ada 97 desa di Kabupaten Tabanan yang akan menggelar pemilihan perbekel.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.