Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Jamkrindo Dorong Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM

Bali Tribune / SAFARI RAMADHAN - Kegiatan “Safari Ramadhan PT Jamkrindo” di Puri Perarem, Peguyangan Denpasar.

balitribune.co.id | DenpasarKeterlibatan Jamkrindo selaku perusahaan penjaminan kredit dalam memberikan aksebilitas program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku Usaha Kecil Menengah dan Mikro (UMKM) sangat strategis. Apalagi di masa Covid-19. Tentu hal ini sebagai upaya memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. 

Direktur Utama PT Jamkrindo, Putrama Wahyu Setiawan, di sela-sela kegiatan “Safari Ramadhan PT Jamkrindo”  di Puri Perarem, Peguyangan, Denpasar yang tak lain  kediaman dari Anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya, Kamis (28/4), menuturkan, berbagai strategi telah dipersiapkan untuk mendukung target penyaluran KUR nasional, antara lain melakukan pengembangan sistem penjaminan, optimalisasi SDM di seluruh unit kerja perusahaan, hingga peningkatan layanan perusahaan, serta penguatan kolaborasi dengan mitra penyalur KUR. “Kita sadari bersama pertumbuhan ekonomi Indonesia sembilan puluh persen ditopang sektor UMKM,” ujar Putrama.

Menurutnya UMKM ada 3 kategori yakni, UMKM yang belum visible dan bankable, visible tapi belum bankable, dan yang terakhir yaitu visible dan bankable. “Yang kita harapkan UMKM semua bisa visible dan bankable,” tukasnya. Tugas dari Jamkrindo mendukung UMKM yang telah layak usaha, visible dan banklable, namun karena tidak memiliki jaminan, tugas Jamkrindo membantu UMKM dalam mendapatkan fasilitas kredit di Perbankan melalui penjaminan yang dilakukan Jamkrindo, sambungnya. “Dalam hal ini ada kerjasama ketiga belah pihak dalam pengucuran fasilitas kredit UMKM yaitu, Jamkrindo, perbankan dan UMKM itu sendiri,” jelasnya.   

Terkait Bali, ia sependapat jika dikatakan pertumbuhan ekonomi Bali mulai mengalami kontraksi seiring dengan rasio klaim NPL yang melandai alias menurun. Hal ini bercermin dari pertumbuhan penyaluran KUR perbankan cukup besar dan kualitas kreditnya juga bagus, sehingga iapun mendorong sektor-sektor lain di Provinsi Bali untuk bertumbuh. “Secara nasional Bali Nusra penyaluran kredit perbankan menduduki posisi empat, yang masih didominasi sektor perdagangan,” tandasnya.

Dari tempat yang sama I Gusti Agung Rai Wirajaya (ARW) sangat mengapresiasi langkah yang ditempuh JAMKRIDA selama ini dengan memberikan aksebilitas jaminan kredit bagi UMKM. Dan menurutnya langkah ini cukup berhasil dalam mendongkrak perekonomian nasional di masa Covid-19. “Penugasan Jamkrindo tepat, artinya secara pertumbuhan ekonomi masyarakat terutama UMKM sudah mulai menampakkan hasil, lantaran adanya penjaminan dari Jamkrindo,” sebut Rai Wirajaya begitu kerap disapa. 

Diakui Rai Wirajaya, peran Jamkrindo di masa Covid-19 mampu merangsang bergeraknya perekonomian masyarakat, ekonomi mulai bertumbuh. Apalagi yang diketahui Rai Wirajaya hingga kini klaim NPL Jamkrindo melandai. Musababnya, ketaatan dan kepatuhan UMKM dalam mengelola dana yang dipakai usaha betul-betul efektif. “Posisi KUR di Bali hingga kini menduduki posisi empat di Indonesia. Artinya, meskipun pariwisata Bali terpuruk akibat Covid-19, tapi UMKM Bali masih bertumbuh,” katanya seraya menyampaikan terima kasih atas sumbangsih Jamkrindo yang telah menyumbangkan 1.000 sak beras sebagai bagian dari penugasan dan kepedulian Jamkrindo  terhadap masyarakat Bali serangkaian HUT Jamkrindo Ke-52 yang dikemas dalam bakti sosial “Safari Ramadhan PT Jamkrindo”.

wartawan
ARW
Category

Sinergi OJK, BPS, dan LPS Siapkan SNLIK 2026, Petakan Literasi Keuangan Hingga Pelosok

balitribune.co.id | Denpasar - Upaya memetakan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Bali memasuki babak baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi mematangkan persiapan pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 dengan cakupan wilayah yang diperluas hingga seluruh kabupaten/kota di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Usai Banjir Pancasari Pansus TRAP DPRD Bali Bongkar Dugaan Penyelundupan Hukum HGB Bali Handara

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali merekomendasikan penyegelan sejumlah proyek dan ruas jalan di kawasan Bali Handara Golf, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Rekomendasi ini muncul menyusul dugaan kuat keterkaitan aktivitas pembangunan dengan banjir besar yang merendam puluhan rumah warga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bank BPD Bali Tuntaskan KUR 100 Persen, Perkuat Ekonomi Riil dari Akar Rumput

balitribune.co.id | Denpasar - Komitmen Bank BPD Bali sebagai penggerak utama ekonomi daerah kembali terkonfirmasi sepanjang 2025. Bank milik Pemerintah Provinsi Bali ini berhasil menuntaskan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 100 persen, sebuah capaian yang menempatkannya sebagai salah satu institusi keuangan daerah paling agresif dalam mendorong ekonomi kerakyatan.

Baca Selengkapnya icon click

Senderan Proyek Vila Jebol Timpa Pura Manik Suci Ubud

balitribune.co.id | Gianyar - Peristiwa longsornya tembok senderan proyek vila di Banjar Mawang Kaja, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, menuai sorotan tajam. Pasalnya, lokasi proyek yang berada tepat di atas area Pura Manik Suci tersebut kini menyebabkan kerusakan pada bangunan suci akibat jebolnya tembok penyangga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dirut Perumda Sanjayaning Singasana Mundur Demi Posisi Baru di Perumda Pasar Badung

balitribune.co.id | Tabanan – Direktur Utama (Dirut) Perumda Sanjayaning Singasana, Kompyang Gede Pasek Wedha, secara mendadak mengundurkan diri. Pengunduran diri itu bukannya tanpa sebab. Kompyang belum lama ini terpilih sebagai Direktur Utama Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (MGS) di Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click

Antisipasi Pilkel 2027, Komisi I DPRD Tabanan Konsultasikan Kekosongan Aturan Teknis UU Desa ke Kemendagri

balitribune.co.id | Tabanan – Kekosongan aturan teknis dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP terkait penjabaran Undang-Undang Desa yang baru membuat Komisi I DPRD Tabanan berinisiatif untuk menanyakan mekanisme pencalonan perbekel (kepala desa). Pasalnya, pada 2027 mendatang, ada 97 desa di Kabupaten Tabanan yang akan menggelar pemilihan perbekel.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.