Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Jaspel RSUD Tanguwisia Telat Terbayar, Ini Penjelasan Pj Bupati Buleleng

Bali Tribune / MENDATANGI - Pj Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana mendatangi RSUD Tangguwisia sehari setelah petugas di rumah sakit itu mogok kerja akibat Jaspel kesehatan telat dibayar selama 6 bulan.

balitribune.co.id | Singaraja – Setelah sempat melakukan mogok akhirnya ratusan staf dan tenaga medis di RSUD Tangguwisia, Kecamatan Seririt dapat bernafas lega. Jasa Pelayanan (Jaspel) kesehatan yang sempat tertunda dibayarkan akhirnya menemukan kejelasan. Dipastikan total Jaspel sebanyak Rp 2 miliar lebih terbayar melalui APBD Perubahan 2023. Saat ini, APBD Perubahan 2023 sedang dievaluasi di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dan selanjutnya segera dicairkan. Kepastian itu disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana.

“Ini sebenarnya sudah dianggarkan di perubahan. Tinggal menunggu evaluasi dari provinsi. Setelah itu, saya instruksikan untuk segera dicairkan,” ujar Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana saat mengunjungi RSUD Tangguwisia, Selasa (3/10).

Lihadnyana mengatakan, Jaspel merupakan hak dari pegawai dan dokter yang didapatkan karena pelayanan yang diberikan. Jaspel dibayar oleh pasien yang datang. Saat ini, karena belum menjadi BLUD, pola yang digunakan adalah harus menunggu aliran kas daerah maupun kondisi dari APBD.

“Sekarang ini, dokumen APBD Perubahan 2023 sudah berada di Pemprov Bali. Saya juga sudah meminta di Provinsi agar dipercepat evaluasinya. Saya juga minta kepada direktur untuk segera amprah membayarnya setelah evaluasi selesai. Ini sudah ada anggarannya,” jelasnya.

RSUD Tangguwisia ditargetkan menjadi BLUD pada tahun 2024. Dengan status BLUD ini, perencanaan bisa dilakukan langsung di internal dan juga aliran keuangan bisa langsung dilakukan. Termasuk pembayaran jaspel kepada tenaga medis dan pegawai seperti sekarang ini. Pembahasan implementasi BLUD harus segera dilakukan bersama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Inspektorat.

“Sehingga bisa lebih fleksibel. Inspektorat nanti coba dicek siapa saja boleh jadi dewan pengawas (dewas) dan pengelola,” ucap Lihadnyana.

Lihadnyana pun mengungkapkan alasan lain kenapa dirinya mendorong perubahan status RSUD Tangguwisia menjadi BLUD. Ini terkait dengan adanya dua jaspel yaitu dari pelayanan umum dan klaim dari BPJS Kesehatan. 

Untuk pelayanan umum sudah lancar dilakukan. Sedangkan klaim BPJS Kesehatan terkadang pembayarannya rutin dan terkadang juga agak terlambat. Terlepas dari semua itu, dengan status BLUD, semua manajemen terbuka langsung.

“Manajemen bisa langsung memberitahu bahwa klaim BPJS Kesehatan sudah dibayarkan ke manajemen. Kemudian, dibayarkan langsung ke pegawai dan tenaga medis. Itulah sebabnya kenapa saya mendorong agar perubahan status bisa dilakukan dengan cepat,” ungkap dia. 

Sementara itu, Direktur RSUD Tangguwisia Putu Karnasih menyebutkan pada saat audiensi dengan Pj Bupati minggu lalu dan kembali ditegaskan pada pertemuan hari ini, jaspel telah dianggarkan pada tahun ini. Pengamprahan dan pembayaran akan dilakukan setelah evaluasi oleh Pemprov Bali selesai.

“Kita akan segera amprah dan bayarkan jika evaluasi sudah selesai. Penegasan pada hari ini juga telah memberikan kepastian kepada kami yang sebenarnya dari minggu lalu saat audiensi sudah diakomodir dan dianggarkan,”ucapnya.

Soal perubahan status ke BLUD, dr. Karniasih mengatakan, ia dan jajarannya akan mempersiapkan karena peraturan mengenai BLUD sudah ada. Mengenai kelengkapan BLUD, sudah dalam proses penyusunan khususnya untuk pengelola.

“Kita akan bahas lebih detail lagi nanti sesegera mungkin, setelah itu tinggal menunggu SK. Pada tahun 2024 mendatang, RSUD Tangguwisia sudah berstatus BLUD, tandasnya.

Sebelumnya, akibat Jaspel tidak dibayar sejumlah tenaga medis di RSUD Tangguwisia melakukan mogok kerja. Para tenaga medis itu merasa kecewa karena sejak 6 bulan belakangan jaspel mereka tidak terbayarkan. Bahkan belum ada kepastian kapan jasa layanan medis itu akan mereka terima. Informasi yang diterima, mereka melakukan mogok sejak jam layanan dibuka, Senin (2/10).

Dirut RSUD Tangguwisia dr. Putu Karniasih berdalih bukan mogok melainkan ada beberapa layanan ditutup karena beberapa sebab. Namun dr Karniasih membenarkan beberapa layanan di poliklinik ditutup.

“Kalau dikatakan semua bagian polikilinik mogok itu tidak benar karena ada beberapa bagian yang masih menerima layanan. Ada beberapa dokter yang sedang cuti, sementara poli mata dokternya baru resign karena dapat beasiswa sekolah lagi,” terang dr Karniasih.

wartawan
CHA
Category

Pimpinan dan Anggota DPRD Badung Hadiri Upacara Peringatan Hari Jadi Provinsi Bali ke-67

balitribune.co.id | Mangupura - iPimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Badung mendampingi Bupati Adi Arnawa dan Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta menghadiri acara Peringatan Hari Jadi Provinsi Bali yang ke-67 di Lapangan Manguparaja Mandala Puspem Badung, Kamis (14/8). Tema peringatan tahun ini adalah "Amukti Bali Hita, Mewujudkan Harmoni Bali Dwipa".

Baca Selengkapnya icon click

Fraksi Gerindra DPRD Badung Beri Sejumlah Catatan Ranperda Perubahan APBD 2025 dan KUA/PPAS APBD Induk 2026

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Gerindra DPRD Badung menyampaikan Pandangan Umum (PU) terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 serta Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA‑PPAS) APBD Induk Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama Gosana, Gedung DPRD Badung, Rabu (13/8).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi Golkar DPRD Badung Setujui Perubahan APBD 2025 dan Rancangan KUA/PPAS 2026

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Badung menyetujui dan menerima Perubahan APBD tahun anggaran 2025 dan Rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2026. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna dengan agenda pandangan umum (PU) fraksi-fraksi, Rabu (13/8) di ruang sidang Utama Gosana, DPRD Badung. 

Baca Selengkapnya icon click

Fraksi PDIP DPRD Badung Minta Pemerintah Serius Tangani Masalah Sampah

balitribune.co.id | Mangupura - Permasalahan sampah menjadi perhatian serius Fraksi PDIP DPRD Badung. Fraksi tergemuk di parlemen Badung ini menyebut persoalan sampah telah bertahun-tahun terjadi tanpa ada jalan keluarnya. 

Untuk itu, Fraksi PDIP memberikan beberapa saran lewat pemandangan umumnya (PU) yang dibacakan anggota fraksi I Wayan Sugita Putra pada Rapat Paripurna DPRD Badung, Rabu 13 Agustus 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dewan Bangli Dukung Alih Fungsi Lahan Eks Kantor Disparbud

balitribune.co.id | Bangli - Kalangan DPRD Bangli mendukung rencana pemerintah melakukan alih fungsi lahan bekas kantor Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) untuk dijadikan areal parkir alun-alun Bangli. Selain menghilangkan kesan kumuh pemanfaatan lahan bekas kantor Disparbud untuk areal parkir akan mampu mendongkrak pendapatan daerah. 

Baca Selengkapnya icon click

Wabup Pandu Sampaikan Nota Keuangan dan Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi

balitribune.co.id | Amlapura - Wakil Bupati Karangasem Pandu Prapanca Lagosa, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karangasem di Ruang Sidang DPRD, Selasa (12/8). Rapat membahas penyampaian Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD 2025, sekaligus jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi DPRD.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.