Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Jaya Negara Pimpin Rapat Sinkronisasi LPD

Bali Tribune/ Wali Kota Denpasar, Jaya Negara memimpin rapat sinkronisasi LPD se-Kota Denpasar, di ruang rapat praja utama kantor Walikota, Selasa, (22/3)



balitribune.co.id | Denpasar - Pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap kesehatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD)  di Kota Denpasar. Dari 35 LPD di Kota Denpasar hanya 17 yang sehat, cukup sehat 11, kurang sehat 3, dan tidak sehat 4 LPD.

Demikian disampaikan Wali Kota Denpasar, Jaya Negara saat memimpin rapat sinkronisasi LPD se-Kota Denpasar di ruang rapat praja utama Kantor Wali Kota Denpasar, Selasa.

Jaya Negara menyebutkan dalam masa pandemi ini banyak permasalahan yang muncul yang berdanpak kepada kesehatan LPD seperti penurunan aset karena banyak terjadi kredit macet,
LPD, kata Jaya Negara, mengalami kesulitan likuiditas dan menurunnya laba karena banyak masyarakat menarik dana, dan Sumber Daya Manusia LPD kurang memahami mekanisme pengelolaan keuangan yang baik. Disamping iaut, adanya permasalahan hukum yang dihadapi oleh beberapa LPD.

“Dalam masa pandemi ini dengan jumlah 35 LPD yang ada terlihat untuk LPD sehat sebanyak 17, LPD cukup sehat sebanyak 11, LPD kurang sehat sebanyak 3, dan LPD tidak sehat sebanyak 4, “ kata Jaya Negara.

Untuk itu diharapkan Desa Adat membuat Pararem tentang LPD yang di dalamnya berisikan antara lain ketentuan terkait LPD, penanganan masalah, penyelesaian masalah serta SOP tentang perkreditan. Jadi apabila LPD mengalami masalah dapat diselesaikan di Desa Adat saja tanpa berlanjut ke ranah hukum positif.

“Untuk menjaga stabilitas LPD kedepan, saya harapkan LPD memerhatikan dan menjaga ketersediaan likuiditas untuk memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat dengan membatasi ekspansi kredit di tengah resiko ketidakpastian ekonomi saat ini,” kata Jaya Negara.
 
Sementara Pengamat LPD yang juga mantan Wali Kota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra yang didaulat sebagai  narasumber mengatakan, LPD adalah aset masyarakat Bali yang harus terus dipertahankan dan dikembangkan. Karena keberadaannya sangat positif bagi warga adat dan desa adat.

“Untuk itu demi menyehatkan LPD, perlu mengembangkan seluruh sumber daya yang ada khususnya yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan tata kelola yang baik,” ujar IB Rai Dharmawijaya Mantra.

Menurut Rai Mantra, LPD merupakan aset masyarakat Bali yang harus terus dipertahankan dan dikembangkan. “Demi menyehatkan LPD, perlu mengembangkan seluruh sumber daya yang ada khususnya yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan tata kelola,” tambahnya.

wartawan
YAN
Category

Dibandingkan 2024, Inflasi Badung Melandai di Tahun 2025, Dampak Positif Bantuan Sosial Hari Raya Keagamaan

balitribune.co.id | Mangupura - Program Bantuan Sosial menjelang Hari Raya Keagamaan berupa uang sebesar Rp. 2 juta per KK, berhasil menekan angka inflasi daerah Kabupaten Badung. Hal tersebut tertuang dalam laporan Inflasi Tahunan Wilayah Cakupan IHK se-Bali tahun 2024 dan tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dukung Ketahanan Pangan, Manajemen DTW Jatiluwih Salurkan 22,8 Ton Pupuk ke 7 Tempek Subak

balitribune.co.id | Tabanan - Memasuki musim tanam pertama di bulan Januari 2026,  mulai dari Tanggal 30 Desember  2025 - 6 Januari 2026 Manajemen Operasional Daya Tarik Wisata (DTW) Jatiluwih kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga kelestarian pertanian berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Inflasi Bali 2025 Tetap Terjaga

balitribune.co.id | Denpasar - Inflasi Provinsi Bali sepanjang 2025 berhasil dijaga dalam rentang sasaran nasional. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali pada 5 Januari 2026, inflasi gabungan kabupaten/kota di Bali pada Desember 2025 tercatat sebesar 0,70 persen secara bulanan (month to month/mtm), meningkat dibandingkan November 2025 yang sebesar 0,40 persen (mtm).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

OJK Perkuat Stabilitas dan Daya Tahan Sektor Jasa Keuangan Hadapi Tantangan Global 2026

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan stabilitas Sektor Jasa Keuangan (SJK) nasional tetap terjaga di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan melemahnya kinerja ekonomi Tiongkok. Penilaian tersebut mengemuka dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulanan OJK yang digelar pada 24 Desember 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.