Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Jelang Lebaran, Pemerintah Didesak Jaga Pasokan LPG dan BBM

BBM
PASOKAN - Pemerintah mampu menjaga pasokan komoditas energi dengan pengawasan real time serta ter-update terus.

Jakarta, Bali Tribune

Pemerintah didesak bersikap serius dalam menjaga pasokan bahan bakar minyak (BBM), mencegah pemadaman Listrik, dan menjamin ketersediaan LPG sepanjang musim mudik Idul Fitri 1437 Hijriah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Komisi VII, Rofi Munawar, mengatakan keyakinan pemerintah mampu menjaga pasokan komoditas energi harus diimbang dengan pengawasan real time serta ter-update terus.

"Pemerintah telah menyampaikan kesiapannya dalam berbagai kesempatan untuk mengantisipasi perayaan lebaran dan mudik. Namun demikian, harus diantisipasi mitigasi dini terhadap titik ekstrem permintaan dan strategi distribusinya," katanya sebagaimana dikutip Warta Ekonomi.com, Minggu  (3/7). Rofi meminta pemerintah terus memperbaiki kualitas koordinasi antar-instansi dalam mengantisipasi mudik lebaran kali ini mengingat lonjakan jumlah kendaraan mudik akan berdampak kepada peningkatan konsumsi BBM.

Selain itu, ia mengimbau Badan Pengatur Hilir Minyak Gas (BPH Migas) maupun Pertamina memastikan distribusi BBM terjaga di jalur mudik utama maupun alternatif. "Biasanya saat bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri terjadi kelangkaan barang-barang kebutuhan pokok, termasuk LPG. Karenanya, secara faktual untuk membeli komoditas energi tersebut terjadi kenaikan harga yang sangat fantastis," ujarnya.

Legislator dari Jawa Timur ini juga menyampaikan Pertamina maupun Hiswana Migas harus memastikan kesiapan fasilitas pendukung stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mengingat selama ini SPBU menjadi salah satu pilihan perhentian terbaik bagi para pemudik. Oleh karena itu, imbuhnya, dibutuhkan kesiapan SPBU dalam sisi fasilitas pendukung seperti mushola, toilet, hingga tempat istirahat.

"Kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi mudik bukan hanya sekedar bertumpu kepada aspek teknis, namun juga nonteknis. Keseriusan dalam mempersiapkannya menunjukkan komitmen membantu pelayanan masyarakat," tegasnya. Adapun, sejak hari Sabtu (2/7/2016) ini terpantau kenaikan jumlah kendaraan pemudik di jalur-jalur utama. Bahkan, di beberapa ruas keluar tol seperti Brebes sudah mengalami antrean hingga 15 km sejak Jumat malam.

Sebagai informasi, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Sommeng mengatakan akan melakukan monitoring pemantauan penyediaan dan pendistribusian BBM untuk pra-Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 28-2 Juli 2016 dan pasca-Idul Fitri tanggal 11-13 Juli 2016 di wilayah DKI sepanjang Pantura dan wilayah-wilayah lain seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.

wartawan
habit
Category
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Karangasem Krisis Murid, Banyak Sekolah Hanya Mendapatkan 2 Hingga 8 Murid Baru

balitribune.co.id | Amlapura - Kabupaten Karangasem saat ini tengah mengalami krisis murid atau siswa. pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026, hampir sebagian besar Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Karangasem mengalami kekurangan murid baru atau jumlah murid baru yang mendaftar dan melakukan pendaftaran ulang masih jauh dari jumlah kuota yang didaftarkan oleh sekolah di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

Wakil Bupati Karangasem Pimpin Apel Peringatan Perang Besar Tanah Aron ke-79

balitribune.co.id | Amlapura - Wakil Bupati Karangasem, Pandu Prapanca Lagosa, memimpin langsung Apel Peringatan Perang Besar Tanah Aron ke-79 yang digelar di Lapangan Tanah Aron, Bebandem, Senin (7/7). Apel ini menjadi momentum penting untuk mengenang perjuangan para pahlawan Tanah Aron dalam mempertahankan tanah air dari penjajahan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Setujui Pertanggungjawaban APBD 2024, F-PDIP Apresiasi Pemkab Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan tersebut disampaikan dalam pembacaan Pandangan Umum (PU) Fraksi PDI Perjuangan pada Rapat Paripurna DPRD Badung, Selasa (8/7) di ruang Sidang Utama Gosana, Gedung DPRD Badung. 

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Badung Diminta Berhati-hati Dalam Tata Kelola APBD 2025, F-Golkar: Penetapan Target PAD Harus Lebih Realistis

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna membahas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa (8/7). 

Dalam rapat yang digelar di Gedung DPRD Badung ini, Fraksi Golkar mengharapkan pentingnya penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih realistis agar tidak menghambat jalannya program di OPD.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.