Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Jelang Pilkada 27 November 2024, Plt. Bupati Karangasem Ingatkan Seluruh ASN Menjaga Netralitas

Bali Tribune / NETRALITAS ASN - Plt. Bupati Karangasem, I Wayan Artha Dipa kembali mengaskan soal netralitas Aparat Sipil Negara (ASN) kepada awak media, Selasa (12/11).

balitribune.co.id | AmlapuraMenjelang Pilkada 27 November 2024, Plt. Bupati Karangasem, I Wayan Artha Dipa kembali mengaskan soal netralitas Aparat Sipil Negara (ASN). Pihaknya mengatakan jika aturan yang mengharuskan ASN netral dalam segala perhelatan demokrasi yakni pemilihan umum, apalagi Pilkada Gubernur maupun Bupati-Wakil Bupati itu sudah jelas, termasuk sanksi terhadap ASN yang melanggar netralitas karena mendukung dan ikut berkampanye untuk salah satu pasangan calon tertentu.

Terkait dengan netralitas ASN, pihaknya pada Tanggal 8 Juli 2024 lalu, telah mengeluarkan edaran kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkab Karangasem, termasuk guru dan tenaga kependidikan untuk menjaga netralitas dan tidak mencoba-coba mendukung apalagi menyatakan dukungan terhadap salah satu pasangan calon tertentu.

“ASN itu orang-orang yang berpendidikan, rasanya tidak terlalu sulit bagi kita untuk memberikan arahan. Tanggal 8 Juli 2024 lalu, kami sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh ASN agar tetap menjaga netralitasnya pada Pilkada serentak 2024 ini,” tegas Plt. Bupati Wayan Artha Dipa, kepada awak media, Selasa (12/11).

Bahkan lanjut Artha Dipa, beberapa waktu lalu dalam sebuah apel pagi, perwakilan ASN juga telah membacakan pernyataan sikap atau ikrar netralitas ASN dan Non ASN pada Pilkada serentak 2024 yang berisi empat point. Yakni menjaga dan menegakkan prinsip netralitas ASN dan Non ASN di Sekretariat  Daerah Kabupaten Karangasem, dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama, maupun sesudah pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktek-praktek intimidasi dan ancaman kepada Paslon tertentu.

Menggunakan media sosial secara bijak, tidak dipergunakan untuk kepentingan Paslon tertentu, tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong. Menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun. “Kami tidak akan mentolerir setiap pelanggaran yang berkaitan dengan netralitas ASN, karena para ASN itu kan orang-orang pendidikan, orang-orang teknokrat. Mestinya tidak ada lah yang melanggar,” ujarnyanya mengingatkan.

“Kami tidak henti-hentinya menghimbau dan memberikan peringatan kepada seluruh ASN maupun Non ASN agar menjaga netralitas. Karena aturan netralitas ASN hingga sanksinya sudah jelas dan tegas,” imbuh Sekda Karangasem, I Ketut Sedana Merta.

wartawan
AGS
Category

Edukasi Inklusif untuk Generasi Hebat, Kepala Perwakilan BKKBN Bali Berikan Pembinaan Kesehatan Reproduksi di SLB Negeri 1 Klungkung

balitribune.co.id | Semarapura - Komitmen mewujudkan generasi muda yang sehat, berdaya, dan terlindungi terus diperkuat oleh Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Bali. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Dr. dr. Ni Luh Gede Sukardiasih, M.For., MARS, menghadiri secara langsung kegiatan Pembinaan Kesehatan Reproduksi bagi Kelompok Risiko Tinggi (Risti) yang diselenggarakan di SLB Negeri 1 Klungkung pada Senin (8/6/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Putu Parwata Pimpin Pansus Bahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

balitribune.co.id | Mangupura – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Badung yang membahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan menggelar rapat kerja di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Badung, Senin (8/6/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Badan Kehormatan (BK) sekaligus Ketua Pansus, I Putu Parwata, sebagai bagian dari upaya memperkuat regulasi internal DPRD dalam menjaga etika dan kehormatan lembaga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gusti Anom Gumanti Apresiasi WTP Badung, Berharap Catatan BPK Bisa Selesai Dalam Satu Bulan

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Badung Gusti Anom Gumanti, SH, MH, memberikan apresiasi kepada Bupati Badung, Wakil Bupati dan anggota di DPRD Badung atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun anggaran 2025. Ini menunjukkan bahwa sinergitas antara legislatif dan eksekutif sudah berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pertahankan Transparansi, Pemkab Tabanan Raih Opini WTP 12 Kali Berturut-turut atas LKPD

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan kembali mengukir prestasi gemilang dalam tata kelola keuangan daerah. Pemkab Tabanan sukses mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.