Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Jeritan Petani Karangasem: Jatah Subsidi Seret, Pupuk Non-Subsidi Tak Terbeli

padi
Bali Tribune / LANGKA - Akibat kelangkaan pupuk subsidi dan mahalnya harga pupuk non-subsidi, pertumbuhan padi petani di Subak Susuan, Karangasem menjadi tidak subur hingga memicu penurunan hasil panen, Selasa (2/6/2026)

balitribune.co.id | Amlapura - Kelangkaan pupuk yang terjadi selama beberapa bulan terakhir mulai dikeluhkan oleh petani di sebagian besar Subak di Kabupaten Karangasem. Di Subak Susuan, Desa Jasri, Karangasem, beberapa petani mengaku krisis pupuk ini bahkan sudah berlangsung selama hampir tiga musim tanam terakhir.

Untuk mendapatkan pupuk, petani harus berburu dari satu kios sarana produksi pertanian (saprotan) ke kios lainnya. Kalaupun stoknya tersedia, harga pupuk urea dan jenis pupuk non-subsidi lainnya melonjak sangat mahal, yakni mencapai Rp50.000 per bungkus kemasan 5 kilogram atau Rp10.000 per kilogram.

Sementara itu, jatah pupuk bersubsidi dari pemerintah sering kali datang terlambat. Jumlah yang diterima petani pun jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan pemupukan lahan mereka. Kondisi ini membuat pertumbuhan tanaman padi menjadi kurang optimal, yang berbuntut pada penurunan hasil panen secara drastis.

"Kendala pupuk saja sih ini, Pak. Memang dari pusat sudah tidak ada pupuk, tidak tahu kenapa. Jadinya kami terpaksa beli pupuk yang non-subsidi. Kalau hasil panen ini jelas turun, Pak, karena kekurangan pupuk," ungkap I Nengah Kerta, salah satu petani di Subak Susuan, Selasa (2/6/2026).

Penurunan hasil panen ini dirasakan nyata oleh petani. Biasanya, dari 20 are lahan padi, petani bisa mengantongi hingga 30 karung gabah saat panen. Namun akibat minimnya pemupukan, kini capaian maksimal mereka merosot hanya sampai 21 karung saja per musim panen.

Mewakili rekan-rekannya, Kerta berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat segera menambah kuota dan memperlancar jalur distribusi pupuk urea serta jenis pupuk non-organik lainnya ke tingkat petani. Jika kelangkaan ini terus dibiarkan berlarut-larut, para petani khawatir produktivitas mereka akan terus merosot hingga memicu ancaman gagal panen total.

wartawan
AGS
Category

Bupati Adi Arnawa Hadiri Prosesi Ngodak Pelawatan di Pura Dalem Bebalang Carangsari

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menghadiri sekaligus menjadi upasaksi dalam rangkaian Karya Ngodak Pelawatan Ida Sesuhunan di Pura Dalem Bebalang, Desa Adat Carangsari, Kecamatan Petang, Rabu (25/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Mahkamah Agung Ambil Sumpah Dewan Komisioner OJK Baru, Perkuat Stabilitas Sektor Keuangan Nasional

balitribune.co.id | Jakarta - Tujuh Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengucapkan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (25/3/2026). Pengambilan sumpah dilakukan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Sunarto berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisioner OJK.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kadisparbud Bangli Tegaskan Pungutan Retribusi Kintamani yang Viral Adalah Resmi dan Sesuai SOP

balitribune.co.id | Bangli - Pungutan retribusi wisata Kintamani, Bangli kembali viral dan menuai pro-kontra. Pasalnya, pungutan retribusi dilakukan di badan jalan. Menyikapi realita tersebut, Kadis Pariwisata Dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli I Wayan Dirgayusa angkat bicara. Mantan Camat Kintamani ini mengatakan bahwa petugas yang melakukan pungutan adalah petugas resmi Pemkab Bangli. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Proyek Shortcut 9-10 Terancam Mandek, Warga Pegayaman Tolak Ganti Rugi Lahan

balitribune.co.id I Singaraja - Pembangunan proyek jalan pintas (shortcut) titik 9 dan 10 yang melintasi Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng, masih menyisakan persoalan pelik. Sejumlah warga pemilik lahan menyatakan keberatan dan menolak nilai ganti rugi yang ditetapkan pemerintah karena dianggap tidak adil dan jauh dari harapan.

Baca Selengkapnya icon click

Gubernur Koster Minta Pansus TRAP DPRD Bali Awasi Ketat Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id I Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster meminta DPRD Provinsi Bali, khususnya Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP), untuk terus mengawasi alih fungsi lahan produktif yang semakin masif di Pulau Dewata.

Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Bali, Rabu (25/3/2026), sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.